Pemberian Fasilitas Fiskal untuk KK dan PKP2B Dibatasi, Ini Penjelasan PemerintahPemberian Fasilitas Fiskal untuk KK dan PKP2B Dibatasi, Ini Penjelasan PemerintahRabu 21 Ags 2019 09:08Ridha Anantidibaca 690 kaliSemua Kategori

Pemerintah mulai membatasi pemberian fasilitas fiskal atas impor perusahaan batu bara yang masih menggunakan skema kontrak karya (KK) dan perjanjian kerja sama pengusahaan batu bara (PKP2B).selengkapnya

 Kata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaKata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaJumat 22 Jan 2021 11:23Ridha Anantidibaca 658 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Calon beleid ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.selengkapnya

 Realisasi Penerimaan Bea Cukai Riau Melebihi TargetRealisasi Penerimaan Bea Cukai Riau Melebihi TargetSelasa 19 Jan 2021 09:52Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Riau menyatakan realiasasi penerimaan pada 2020 lalu berhasil melebihi target, yaitu senilai Rp665,1 milyar atau 203,75 persen dibandingkan target yang ditetapkan senilai Rp326,45 milyar.selengkapnya

 Fasilitas Libur Pajak Diharap Tumbuhkan Industri AntaraFasilitas Libur Pajak Diharap Tumbuhkan Industri AntaraRabu 11 Apr 2018 09:27Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan diharapkan mendorong tumbuhnya industri antara.selengkapnya

 Insentif Perpajakan KEK Diatur UlangInsentif Perpajakan KEK Diatur UlangSenin 9 Mar 2020 15:45Ridha Anantidibaca 364 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi mengubah ketentuan mengenai insentif pada kawasan ekonomi khusus (KEK) yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12/2020 tentang fasilitas dan kemudahan di kawasan tersebut.selengkapnya

 Bersinergi, Ditjen Pajak dan Bea Cukai Tingkatkan PelayananBersinergi, Ditjen Pajak dan Bea Cukai Tingkatkan PelayananKamis 5 Apr 2018 16:14Ridha Anantidibaca 547 kaliSemua Kategori

Program Reformasi Perpajakan dan Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai telah menapaki tahun kedua. Berbagai capaian positif telah diraih sepanjang tahun 2017.selengkapnya

 Ditjen Pajak Perluas Cakupan Fasilitas Tax AllowanceDitjen Pajak Perluas Cakupan Fasilitas Tax AllowanceJumat 6 Des 2019 10:19Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperluas cakupan fasilitas insentif pajak yakni Tax Allowance sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019. Hal ini sebagai upaya mendorong penanaman modal langsung, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta percepatan pembangunan di daerah-daerah tertentu.selengkapnya

 OnlinePajak Beri Kemudahan Lapor Pajak Lewat e-FilingOnlinePajak Beri Kemudahan Lapor Pajak Lewat e-FilingSelasa 27 Mar 2018 14:47Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) merupakan salah satu faktor penentu kelancaran administrasi perusahaan, termasuk urusan perpajakan yang salah satunya adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun demikian, masih ada Wajib Pajak yang menemukan kesulitan dalam melaporkan SPT.selengkapnya

 Bea Cukai Sosialisasikan KITE IKM Dorong Industri KecilBea Cukai Sosialisasikan KITE IKM Dorong Industri KecilRabu 2 Mei 2018 16:22Ridha Anantidibaca 1096 kaliSemua Kategori

Kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah (KITE IKM) merupakan kebijakan ekonomi pemerintah yang diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kebijakan tersebut untuk mendukung dan memajukan industri kecil menengah agar dapat bersaing di pasar global.selengkapnya

 Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawIni Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 08:53Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan fiskal daerah bakal semakin kuat. Melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.selengkapnya

 Insentif Pajak Penghasilan Diperpanjang Hingga Juni 2021Insentif Pajak Penghasilan Diperpanjang Hingga Juni 2021Senin 18 Jan 2021 13:29Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang fasilitas pajak penghasilan untuk anggota masyarakat yang membantu upaya pemerintah dalam memerangi wabah Covid-19.selengkapnya

 Pemerintah berikan lima fasilitas pajak untuk industri farmasiPemerintah berikan lima fasilitas pajak untuk industri farmasiRabu 7 Okt 2020 11:47Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan lima fasilitas pajak baik barang maupun jasa yang dipergunakan untuk penanganan pandemi virus corona (Covid-19). Kebijakan tersebut berangkat dari kebutuhan atas pengadaan di industri farmasi.selengkapnya

 Wajib pajak yang bantu tangani Covid-19 dapat insentif pajak penghasilan, apa saja?Wajib pajak yang bantu tangani Covid-19 dapat insentif pajak penghasilan, apa saja?Senin 22 Jun 2020 14:33Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengatur masyarakat/wajib pajak yang turut bergotong royong dalam membantu upaya pemerintah memerangi wabah Covid-19 berhak mendapatkan fasilitas pajak penghasilan.selengkapnya

 Bea Cukai Berikan Fasilitas Gudang Berikat pada PT Sinar Dani BorneoBea Cukai Berikan Fasilitas Gudang Berikat pada PT Sinar Dani BorneoSelasa 13 Ags 2019 14:16Ridha Anantidibaca 592 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Wilayah Kalimantan Bagian Timur kembali menambah penerima fasilitas Gudang Berikat.selengkapnya

 Menkeu Ajak Anggota Apindo Susun Kebijakan Insentif FiskalMenkeu Ajak Anggota Apindo Susun Kebijakan Insentif FiskalSelasa 16 Apr 2019 13:48Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY kembali menambah deretan perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Hal ini dilakukan, selain untuk menjalankan tugas dan fungsi Bea Cukai sebagai industrial assistance, juga untuk mendukung pelaksanaan perpres Nomor 91/2017 tentang percepatan pelakasanaan berusaha.selengkapnya

 Tok! Beleid Tax Holiday Sudah DiterbitkanTok! Beleid Tax Holiday Sudah DiterbitkanJumat 30 Nov 2018 16:04Ridha Anantidibaca 501 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru mengenai fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (PPh) atau "tax holiday" yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid XVI.selengkapnya

 BC Jabar Klaim Setor Rp14 T ke Kas Negara, Ini Kontributor UtamanyaBC Jabar Klaim Setor Rp14 T ke Kas Negara, Ini Kontributor UtamanyaSelasa 14 Ags 2018 11:22Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Barat mengklaim telah menyetorkan sekitar Rp14 triliun ke kas negara dari hasil pungutan cukai sepanjang Januari--Juli 2018. Pencapaian itu setara dengan 60% dari target penerimaan cukai 2018 yang diemban Kantor Wilayah (Kanwil) Bea dan Cukai Jabar.selengkapnya

 Tiga Poin Penting dalam Beleid Pajak Gross SplitTiga Poin Penting dalam Beleid Pajak Gross SplitJumat 29 Des 2017 08:46Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split terbit dengan tiga poin penting setelah diteken Presiden Joko Widodo pada Rabu (27/12/2017).selengkapnya

 Tak Lagi Antre, UMKM Bisa Ramai-Ramai Ikut Tax AmnestyTak Lagi Antre, UMKM Bisa Ramai-Ramai Ikut Tax AmnestyJumat 7 Okt 2016 12:38Administratordibaca 636 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus memberikan berbagai kemudahan bagi Wajib Pajak (WP) UMKM untuk dapat ikut serta dalam program tax amnesty. Salah satunya adalah kemudahan dalam hal pendaftaran.selengkapnya

 Administrasi Amnesti Pajak Periode 1 DipermudahAdministrasi Amnesti Pajak Periode 1 DipermudahSabtu 24 Sep 2016 15:14Administratordibaca 754 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan administrasi bagi para wajib pajak yang ingin berpartisipasi dalam program amnesti pajak menjelang berakhirnya akhir periode satu pada 30 September 2016.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :