BerandaBeritaTAG : telah memberlakukan


 Penurunan PPh untuk UKM masih difinalisasiPenurunan PPh untuk UKM masih difinalisasiSelasa 10 Apr 2018 12:08Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera memberlakukan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengatakan, aturan tersebut tengah difinalkan.selengkapnya

 Dirjen Pajak: Percepatan Restitusi Pajak Diberlakukan, dari 15 Hari sampai 3 BulanDirjen Pajak: Percepatan Restitusi Pajak Diberlakukan, dari 15 Hari sampai 3 BulanRabu 4 Apr 2018 13:11Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberlakukan percepatan restitusi pajak melalui ketentuan yang baru diluncurkan.selengkapnya

 Pemerintah lakukan penggabungan pemeriksaan KKKS MigasPemerintah lakukan penggabungan pemeriksaan KKKS MigasJumat 30 Mar 2018 10:41Ridha Anantidibaca 894 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan memberlakukan kebijakan pemeriksaan bersama atas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia.selengkapnya

 Ditjen Pajak bimbang soal wajib cantum identitas pembeli di e-fakturDitjen Pajak bimbang soal wajib cantum identitas pembeli di e-fakturSenin 26 Mar 2018 10:01Ridha Anantidibaca 917 kaliSemua Kategori

Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnyaselengkapnya

 Pebisnis mengaku belum siap aturan wajib cantum identitas di e-fakturPebisnis mengaku belum siap aturan wajib cantum identitas di e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:21Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua Kategori

Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 Ditjen Pajak buka pintu komunikasi dengan pengusaha soal e-fakturDitjen Pajak buka pintu komunikasi dengan pengusaha soal e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:18Ridha Anantidibaca 700 kaliSemua Kategori

Rencananya, mulai tanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memberlakukan kebijakan Pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP) yang tidak memiliki NPWP untuk memberikan informasi atau identitasnya.selengkapnya

 Darmin: Ambang batas PPh UKM tetapDarmin: Ambang batas PPh UKM tetapSenin 19 Mar 2018 10:06Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Pemerintah segera memberlakukan pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, aturan ini harus keluar di akhir bulan Maret.selengkapnya

 Penurunan tarif PPh UKM jadi 0,5% sudah pertimbangkan penerimaanPenurunan tarif PPh UKM jadi 0,5% sudah pertimbangkan penerimaanSenin 19 Mar 2018 10:01Ridha Anantidibaca 747 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera memberlakukan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengatakan, aturan tersebut akan dikeluarkan pekan depan.selengkapnya

 Kemkeu: Aturan penurunan tarif pajak UMKM jadi 0,5% keluar pekan depanKemkeu: Aturan penurunan tarif pajak UMKM jadi 0,5% keluar pekan depanSenin 19 Mar 2018 09:38Ridha Anantidibaca 1053 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan segera memberlakukan pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan, aturan tersebut akan dikeluarkan pekan depan.selengkapnya

 Jokowi: Tarif PPh UKM 0,5% berlaku akhir bulan iniJokowi: Tarif PPh UKM 0,5% berlaku akhir bulan iniKamis 8 Mar 2018 11:36Ridha Anantidibaca 2209 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberlakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%.selengkapnya

 Semarang Pajaki Genset, Pengusaha KeberatanSemarang Pajaki Genset, Pengusaha KeberatanRabu 28 Feb 2018 15:24Ridha Anantidibaca 1358 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang segera memberlakukan pajak penggunaan generator set (genset) dengan kapasitas 200 kilo Volt Ampere (kVA) ke atas. “Pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang ada 11 sektor, satu di antaranya penerangan jalan,” kata Kepala Bidang Pajak Daerah II Bapenda Kota Semarang Agus Wuryanto di Semarang, Senin (26/2/2018).selengkapnya

 Di Jepang, Investor Mata Uang Virtual Dikenakan Pajak hingga 55 PersenDi Jepang, Investor Mata Uang Virtual Dikenakan Pajak hingga 55 PersenJumat 9 Feb 2018 09:39Ridha Anantidibaca 816 kaliSemua Kategori

Lembaga Pajak Nasional Jepang memberlakukan pajak dengan besaran yang mengejutkan bagi investor mata uang virtual. Selama periode 16 Februari-15 Maret 2018, investor harus mendeklarasikan keuntungan dan laporan pajak tahuban mereka.selengkapnya

 Wajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraWajib lapor strategi Pajak menuai pro dan kontraSelasa 6 Feb 2018 09:22Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana memberlakukan aturan mandatory disclosure rules (MDR) dalam waktu dekat. Kewajiban melaporkan perencanaan pajak (tax planing) yang disiapkan wajib pajak ini merupakan strategi untuk mencegah penghindaran pajak. Aparat pajak mencurigai tax planing banyak dilakukan wajib pajak Indonesia.selengkapnya

 Wajib lapor tax planning, Apindo: Akan jadi ketidakpastian baruWajib lapor tax planning, Apindo: Akan jadi ketidakpastian baruSenin 5 Feb 2018 11:44Ridha Anantidibaca 915 kaliSemua Kategori

Sejumlah langkah dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mencegah penghindaran pajak. Dalam waktu dekat, Ditjen Pajak akan memberlakukan aturan mandatory disclosure rule (MDR) dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

 Wajib lapor tax planning, dunia usaha tak keberatanWajib lapor tax planning, dunia usaha tak keberatanSenin 5 Feb 2018 10:36Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Sejumlah langkah dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mencegah penghindaran pajak. Dalam waktu dekat, Ditjen Pajak akan memberlakukan aturan mandatory disclosure rule (MDR) dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya

 Ditjen Pajak siapkan PMK terkait mandatory disclosure ruleDitjen Pajak siapkan PMK terkait mandatory disclosure ruleJumat 2 Feb 2018 13:38Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Sejumlah langkah dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mencegah penghindaran pajak. Dalam waktu dekat, Ditjen Pajak akan memberlakukan aturan mandatory disclosure rule (MDR).selengkapnya

 Tarik PPN 5%, Biaya Perjalanan Haji dan Umrah Bisa Naik 25%Tarik PPN 5%, Biaya Perjalanan Haji dan Umrah Bisa Naik 25%Kamis 4 Jan 2018 14:27Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Asosiasi Perjalanan Umrah dan Haji In-Bound Indonesia (Asphurindo) memprediksi biaya perjalanan haji dan umrah naik 10%-25% setelah Pemerintah Arab Saudi memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 5% mulai 2018.selengkapnya

 Sandiaga Uno: Akan Ada Pajak Kemacetan di Sudirman-ThamrinSandiaga Uno: Akan Ada Pajak Kemacetan di Sudirman-ThamrinSenin 13 Nov 2017 10:05Ajeng Widyadibaca 407 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan bakal memberlakukan congestion tax untuk mengatasi kesemrawutan lalu lintas di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-M.H. Thamrin. “Congestion tax ini pajak untuk kemacetan,” kata Sandi, Sabtu, 11 November 2017. “Di belahan dunia lain sudah ada. Nah, ini akan kami hadirkan supaya semakin banyak masyarakat beralih ke angkutan umum.”selengkapnya

 BTN Proyeksi Pajak Progresif Tanah Nganggur Pacu Pertumbuhan PropertiBTN Proyeksi Pajak Progresif Tanah Nganggur Pacu Pertumbuhan PropertiKamis 9 Feb 2017 14:42Ajeng Widyadibaca 689 kaliSemua Kategori

Wacana pemerintah untuk memberlakukan kebijakan tarif pajak progresif mendapatkan pertentangan dari sebagian pihak yang merasa dirugikan.selengkapnya

 Tabungan Lahan Kawasan Industri dan Properti Tak Kena Pajak ProgresifTabungan Lahan Kawasan Industri dan Properti Tak Kena Pajak ProgresifSelasa 7 Feb 2017 14:38Ajeng Widyadibaca 867 kaliSemua Kategori

Sofyan Djalil tengah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar rencana pengenaan pajak progresif terhadap lahan telantar tidak malah menimbulkan distorsi pasar.selengkapnya

34567

 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :


Semua Kategori


TAGS # :


berita pajak (20) berita (20) memberlakukan (19) ditjen pajak (13) ditjen (13) pemerintah (11) keuangan (11) aturan (10) kementerian keuangan (8) direktorat jenderal (8) akan memberlakukan (8) kebijakan (8) kementerian (8) direktorat (8) direktorat jenderal ditjen (7) jenderal ditjen pajak (7) jenderal ditjen (7) kemkeu (7) direktorat jenderal ditjen pajak (6) kementerian keuangan kemkeu (6) tarif pajak (6) keuangan kemkeu (6) pajak penghasilan pph (5) usaha kecil menengah (5) kecil menengah ukm (5) menengah ukm dari (5) ukm dari menjadi (5) segera memberlakukan (5) memberlakukan pemotongan (5) pajak penghasilan (5) penghasilan pph (5) usaha kecil (5) kecil menengah (5) menengah ukm (5) dari menjadi (5) memberlakukan kebijakan (5) mandatory disclosure (5) segera (5) pemotongan (5) penghasilan (5) menengah (5) semarang (5) mandatory (5) disclosure (5) usaha kecil menengah ukm (4) kecil menengah ukm dari (4) menengah ukm dari menjadi (4) segera memberlakukan pemotongan (4) memberlakukan pemotongan tarif (4) pemotongan tarif pajak (4) tarif pajak penghasilan (4) penghasilan pph final (4)