Transaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKITransaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKIKamis 7 Des 2017 13:28Ridha Anantidibaca 1312 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mempertahankan penerapan transaksi non tunai dan pajak online di Jakarta. Kedua kebijakan ini, dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.selengkapnya

 Warga Jakarta Engga Perlu Repot Bayar Pajak, Bank DKI Gandeng GopayWarga Jakarta Engga Perlu Repot Bayar Pajak, Bank DKI Gandeng GopayKamis 24 Sep 2020 16:01Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua Kategori

Permudah warga Jakarta melakukan pembayaran PBB secara praktis, Bank DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan GoPay, uang elektronik bagian dari Gojek Indonesia. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta (23/9).selengkapnya

 Kolaborasi Pemprov, Bank DKI dan Gopay Mudahkan Bayar PajakKolaborasi Pemprov, Bank DKI dan Gopay Mudahkan Bayar PajakKamis 24 Sep 2020 11:31Ridha Anantidibaca 354 kaliSemua Kategori

Permudah warga Jakarta melakukan pembayaran PBB secara praktis, Bank DKI dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi dengan GoPay, uang elektronik bagian dari Gojek Indonesia. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Rabu (23/9).selengkapnya

 Penagihan Pajak Diharapkan Bikin Warga DKI Berhenti Gunakan Air TanahPenagihan Pajak Diharapkan Bikin Warga DKI Berhenti Gunakan Air TanahKamis 24 Jan 2019 14:40Ridha Anantidibaca 231 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mengejar pajak air tanah dari bangunan bertingkat dan tempat usaha. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pajak dan Retribusi (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, tujuan utama penagihan ini justru untuk membuat warga DKI berhenti menggunakan air tanah. "Pajak air tanah sebenarnya tidak hanya untuk penerimaan, tapi dia regulasi. Sebenarnya regulasinyselengkapnya

 Telat Bayar Pajak Kendaraan? Ada Pemutihan Denda dari Pemprov DKITelat Bayar Pajak Kendaraan? Ada Pemutihan Denda dari Pemprov DKIKamis 28 Jun 2018 15:57Ridha Anantidibaca 1308 kaliSemua Kategori

Mulai 27 Juni sampai 31 Agustus 2018, Pemprov DKI Jakarta akan menghapuskan denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Ini merupakan langkah Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menyambut HUT DKI Jakarta ke-491 dan HUT RI ke-73.selengkapnya

 DKI Bidik Pendapatan Pajak Rp44,18 Triliun, Petugas Akan Door to DoorDKI Bidik Pendapatan Pajak Rp44,18 Triliun, Petugas Akan Door to DoorKamis 24 Jan 2019 14:34Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan perolehan pajak tahun ini sebesar Rp44,18 triliun atau naik sebesar Rp6 triliun dari tahun 2018 lalu. Untuk mencapai target itu akan dilakukan penagihan secara door to door.selengkapnya

 Pemprov DKI Akan Naikkan Bea Balik Nama Kendaraan Jadi 12,5%Pemprov DKI Akan Naikkan Bea Balik Nama Kendaraan Jadi 12,5%Jumat 8 Feb 2019 14:06Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor naik dari saat ini 10 persen menjadi 12,5 persen. Kenaikan tarif ini bukan semata untuk menaikkan pendapatan daerah, namun juga untuk mengerem laju kepemilikan kendaraan.selengkapnya

 Pemprov DKI Jakarta targetkan penerimaan pajak Rp 9,6 triliun tahun iniPemprov DKI Jakarta targetkan penerimaan pajak Rp 9,6 triliun tahun iniRabu 16 Jan 2019 10:31Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 9,6 triliun di tahun 2019. Angka ini naik sekitar 21,8% dari target tahun 2018 Rp 7,5 triliun.selengkapnya

 Sandiaga Ajak Warga DKI Patuh Bayar PajakSandiaga Ajak Warga DKI Patuh Bayar PajakSelasa 27 Mar 2018 15:01Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para warga untuk patuh membayar pajak. Ia mengatakan hal ini adalah bentuk kontribusi positif untuk membangun bangsa.selengkapnya

 Tunggakan pajak kendaraan di DKI Jakarta capai Rp 1,6 triliunTunggakan pajak kendaraan di DKI Jakarta capai Rp 1,6 triliunJumat 29 Jun 2018 09:41Ridha Anantidibaca 907 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan bahwa saat ini tunggakan pajak kendaraan bermotor di Jakarta mencapai angka Rp 1,6 triliun. Angka ini sekitar 18% dari pajak kendaraan bermotor di Jakarta yakni Rp 8,6 triliun.selengkapnya

 Kapasitas Dibatasi, Mal di DKI Dapat Keringanan Pajak?Kapasitas Dibatasi, Mal di DKI Dapat Keringanan Pajak?Kamis 18 Jun 2020 14:36Ridha Anantidibaca 263 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka peluang pelonggaran pungutan pajak kepada pengelola pusat perbelanjaan atau mal di tengah masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, pelonggaran pajak masih dikaji dengan melihat tren kunjungan dan transaksi pengunjung di mal.selengkapnya

 40 Persen Pemotor DKI Nunggak Pajak40 Persen Pemotor DKI Nunggak PajakKamis 7 Jun 2018 13:51Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, saat ini masih ada sekitar 40 persen para pemilik kendaraan roda dua yang menunggak pajak.selengkapnya

 Sandi: 40% Sepeda Motor di DKI Menunggak PajakSandi: 40% Sepeda Motor di DKI Menunggak PajakKamis 7 Jun 2018 13:35Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut masih banyak sepeda motor di Ibu Kota menunggak pajak. Ia pun menyesalkan kondisi itu.selengkapnya

 Pemprov DKI Siapkan Pergub Larang Penggunaan Kantong PlastikPemprov DKI Siapkan Pergub Larang Penggunaan Kantong PlastikJumat 30 Nov 2018 15:34Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI tengah menyusun Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur larangan penggunaan kantong plastik. Sebagai sampah yang paling banyak diproduksi, plastik dinilai berbahaya karena butuh waktu lama untuk bisa diurai.selengkapnya

 Alasan Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak BermotorAlasan Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak BermotorKamis 30 Nov 2017 11:03Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan menghapus sanksi administrasi pajak bermotor.selengkapnya

 Dorong Penerimaan Pajak Jakarta, Bank DKI Buka Kantor di UPPRD CipayungDorong Penerimaan Pajak Jakarta, Bank DKI Buka Kantor di UPPRD CipayungRabu 1 Ags 2018 15:38Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Priagung Suprapto mengatakan, untuk meningkatkan layanan penerimaan Pajak Daerah, Bank DKI membuka kantor layanan setingkat Kantor Kas di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cipayung.selengkapnya

 Permudah Wajib Pajak, JakOne Mobile Bank DKI Bisa Bayar PBBPermudah Wajib Pajak, JakOne Mobile Bank DKI Bisa Bayar PBBJumat 3 Ags 2018 15:24Ridha Anantidibaca 632 kaliSemua Kategori

Sebagai upaya meningkatkan kemudahan warga DKI Jakarta dalam pembayaran pajak daerah, Bank DKI memberikan kemudahan pembayaran Pajak PBB melalui aplikasi layanan keuangan JakOne Mobile.selengkapnya

 Tingkatkan Penerimaan Pajak, JakOne Mobile Bank DKI Bisa Bayar PBBTingkatkan Penerimaan Pajak, JakOne Mobile Bank DKI Bisa Bayar PBBSenin 19 Ags 2019 15:10Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Sebagai upaya meningkatkan kemudahan warga DKI Jakarta dalam pembayaran pajak daerah, Bank DKI memberi kemudahan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) melalui aplikasi layanan keuangan JakOne Mobile.selengkapnya

 DKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatDKI diminta tidak naikkan pajak meski target meningkatSenin 3 Des 2018 15:14Ridha Anantidibaca 290 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat paripurna pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2019 diminta oleh DPRD tidak menaikan pajak daerah meski targetnya meningkat.selengkapnya

 KPK Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak DKI JakartaKPK Soroti Rendahnya Penerimaan Pajak DKI JakartaKamis 4 Jun 2020 13:34Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti menurunnya penerimaan pajak Pemprov DKI Jakarta. Lembaga antirasuah mencatat persentase capaian rencana aksi Optimalisasi Pajak Daerah Pemprov DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah, yakni 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :