Ditjen Pajak Sudah Petakan 440.000 Wajib PajakDitjen Pajak Sudah Petakan 440.000 Wajib PajakAhad 28 Feb 2016 04:00Administratordibaca 791 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah berhasil memetakan 440.000 wajib pajak untuk program ekstensifikasi berbasis teknologi bernama geo-tagging yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan jenis potensi yang berbeda-beda. "Kita sudah berhasil memetakan sebanyak 440.000 poin,"ungkap Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP, Awan Nurmawan Nuh, dalam acara mediaselengkapnya

 Siapa Pengusul Kenaikan Tarif STNK dan BPKB hingga 100 Persen?Siapa Pengusul Kenaikan Tarif STNK dan BPKB hingga 100 Persen?Jumat 6 Jan 2017 14:15Ajeng Widyadibaca 1056 kaliSemua Kategori

Biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku P‎emilik Kendaraan Bermotor (BPKB) naik berkisar 100 persen hingga 300 persen yang mulai berlaku pada Jumat ini (6/1/2017).selengkapnya

 Target Meleset, Tunjangan Pegawai Pajak Bisa `Disunat`Target Meleset, Tunjangan Pegawai Pajak Bisa `Disunat`Rabu 21 Nov 2018 13:46Ridha Anantidibaca 439 kaliSemua Kategori

Aturan pemerintah telah mengatur bahwa tunjangan kinerja (tukin) pegawai pajak akan dicairkan sesuai dengan realiasi penerimaan dan beberapa variabel yang sudah ditentukan.selengkapnya

 Pemerintah Telusuri 800 Nama Wajib Pajak di Panama PapersPemerintah Telusuri 800 Nama Wajib Pajak di Panama PapersKamis 12 Mei 2016 18:21Administratordibaca 1030 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai melakukan pemeriksaan terkait data wajib pajak yang disebut ‎ada dalam jurnal Panama Papers. Hasilnya DJP berhasil melakukan verifikasi atas 800 wajib pajak. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak ‎ Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dari 1.038 nama wajib pajak milik warga Indonesia yang terdapat dalam Panama Papers, DJP berhasil mengindentifikasi 800 wajib pajak.selengkapnya

 Tertarik Ikut Tax Amnesty? Ini Keuntungan dan ManfaatnyaTertarik Ikut Tax Amnesty? Ini Keuntungan dan ManfaatnyaSelasa 19 Jul 2016 18:42Administratordibaca 2538 kaliSemua Kategori

Pemerintah menjanjikan beberapa fasilitas pengampunan pajak atau tax amnesty bagi siapapun yang sudah mendaftar dan membayar uang tebusan sesuai dengan prosedur pada Undang-undang Tax Amnesty.selengkapnya

 Wajib Pajak Jujurlah!Wajib Pajak Jujurlah!Kamis 24 Nov 2016 12:41Ajeng Widyadibaca 916 kaliSemua Kategori

Cek kembali! Itulah yang kembali diserukan oleh Ditjen Pajak kepada Anda yang sudah meminta pengampunan pajak tetapi masih belum sepenuhnya melaporkan harta.selengkapnya

 Penyederhanaan Cukai Rokok Berlanjut? Ini Kata Bea CukaiPenyederhanaan Cukai Rokok Berlanjut? Ini Kata Bea CukaiRabu 17 Okt 2018 09:06Ridha Anantidibaca 262 kaliSemua Kategori

Penyederhanaan (simplifikasi) layer cukai rokok menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi konsumsi rokok di masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan tetap konsisten menjalankan roadmap simplifikasi tarif cukai sesuai Peraturan Menteri Keuangan 146/2017.selengkapnya

 Tarif cukai vape 57% dari harga jual telah sesuaiTarif cukai vape 57% dari harga jual telah sesuaiJumat 8 Jun 2018 10:32Ridha Anantidibaca 1141 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan pengenaan cukai untuk produk hasil pengolahan tembakau (HPTL) seperti e-cigarette dan cairan rokok elektrik atau vape mulai 1 Juli 2018. Tarif yang dipatok sebesar 57 % dari harga jualselengkapnya

 Cara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalCara Validasi NIK jadi NPWP untuk SPT Tahunan & Solusinya Jika GagalKamis 2 Feb 2023 10:09Septriana Indriasaridibaca 5115 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan sebanyak 69 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat terintegrasi dengan Nomor Pokok Wajib Pajik (NPWP). Simak cara validasi NIK jadi NPWP jelang pelaporan SPT Tahunan.Hingga 8 Januari 2023, DJP mencatat baru 53 juta NIK atau 76,8 persen dari total target yang baru terintegrasi. Melalui integrasi, nantinya pelayanan dapat lebihselengkapnya

 Penghasilan Selebgram Diincar Ditjen PajakPenghasilan Selebgram Diincar Ditjen PajakSelasa 15 Jan 2019 10:49Ridha Anantidibaca 1340 kaliSemua Kategori

Selebriti Instagram (selebgram), youtuber, dan vlogger yang mendapatkan penghasilan dari kanal-kanal media sosial bakal ‘dipelototin’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka diminta patuh dan disasar untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Incar Penghasilan Selebriti InstagramDitjen Pajak Incar Penghasilan Selebriti InstagramSelasa 15 Jan 2019 10:43Ridha Anantidibaca 719 kaliSemua Kategori

Selebriti Instagram (selebgram), youtuber, dan vlogger yang mendapatkan penghasilan dari kanal-kanal media sosial bakal ‘dipelototin’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka diminta patuh dan disasar untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.selengkapnya

 Peserta Amnesti Pajak Hanya akan Dikenali dengan BarcodePeserta Amnesti Pajak Hanya akan Dikenali dengan BarcodeSelasa 19 Jul 2016 17:44Administratordibaca 832 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai mengaktifkan setiap kantor pelayanan pajak (KPP) untuk menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal ini sesuai arahan Presiden bahwa program tax amnesty harus berjalan dari Senin (18/7).selengkapnya

 Ditjen Pajak terima informasi keuangan nasabah Indonesia dari 58 negaraDitjen Pajak terima informasi keuangan nasabah Indonesia dari 58 negaraJumat 5 Okt 2018 10:09Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerima informasi keuangan nasabah Indonesia dari 58 negara setelah pertukaran data pajak otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) berlaku akhir September ini.selengkapnya

 StanChart Mengaku Tidak Ada Pengurangan NasabahStanChart Mengaku Tidak Ada Pengurangan NasabahJumat 17 Jun 2016 14:28Administratordibaca 821 kaliSemua Kategori

General Manager of Retail Banking Product Consumer Banking Indonesia Standard Chartered, Jacqueline Hartono mengatakan, pihaknya mendukung penuh regulasi sinkronisasi data nasabah kartu kredit yang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, Ditjen Pajak ingin melakukan sinkronisasi data untuk mengetahui apakah data belanja nasabah sesuai dengan penghasilannya.selengkapnya

 Terjepit di Antara Dua KepentinganTerjepit di Antara Dua KepentinganSelasa 31 Mei 2016 14:54Administratordibaca 1107 kaliSemua Kategori

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XI, pemerintah berencana menurunkan pajak penghasilan final dana investasi real estat sebesar 0,5% serta tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disinergikan dengan pemerintah daerah sebesar 1%. Pemerintah meyakini bahwa kebijakan itu mampu menarik minat sejumlah pengembang.selengkapnya

 Keuntungan Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Lebih AwalKeuntungan Wajib Pajak Ikut Tax Amnesty Lebih AwalSelasa 9 Ags 2016 13:28Administratordibaca 761 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo menegaskan. langkah Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bagi wajib pajak yang menyimpan aset hartanya di luar negeri dipastikan terserap sesuai portofolio yang tengah disiapkan. Jokowi menyebutkan, portofolio aset tersebut di antaranya bursa, reksadana, industri keuangan, dana pensiun, dan asuransi.selengkapnya

 Logika Hukum Pengampunan PajakLogika Hukum Pengampunan PajakRabu 21 Des 2016 10:15Ajeng Widyadibaca 1290 kaliSemua Kategori

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian UU Pengampunan Pajak (UUPP) No. 11 Tahun 2016 telah membuktikan bahwa logika hukum memahami UUPP telah memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Pengujian UUPP yang diajukan beberapa pihak memberi pelajaran pentingnya logika hukum dipahami dengan benar.selengkapnya

 Pengusaha Tidak Taat Pajak Tak Bisa Daftar OSSPengusaha Tidak Taat Pajak Tak Bisa Daftar OSSJumat 10 Ags 2018 11:16Ridha Anantidibaca 3906 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha yang tidak taat pajak tak akan bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/OSS). Pasalnya, sistem OSS telah terintegrasi dengan data perpajakan dan INSW Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Siap-Siap! Penunggak Pajak Mobil Mewah Akan DiblokirSiap-Siap! Penunggak Pajak Mobil Mewah Akan DiblokirRabu 27 Feb 2019 11:05Ridha Anantidibaca 204 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta meminta Polda Metro Jaya memblokir kendaraan mewah yang tidak sesuai identitas kepemilikan. Mereka menyiasati itu untuk menghindari pengenaan pajak progresif dan pajak penghasilan.selengkapnya

 Berapa Besar Potensi Pajak E-Commerce? Ini PenjelasannyaBerapa Besar Potensi Pajak E-Commerce? Ini PenjelasannyaRabu 16 Jan 2019 11:12Ridha Anantidibaca 297 kaliSemua Kategori

Jika benar efektif diterapkan, PMK No. 210/PMK.010/2018 yang mengatur mengenai kewajiban perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik akan memperbaiki peforma penerimaan PPN dalam negeri.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :