Karpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividenKarpet merah Omnibus Law Perpajakan untuk pajak dividenRabu 22 Jan 2020 10:29Ridha Anantidibaca 1161 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Fasilitas Perpajakan Untuk Penguatan Perekonomian atau Omnibus Law Perpajakan sudah rampung dan segera dibahas di DPR.selengkapnya

 Pemerintah Masih Putar Otak Sempurnakan Aturan e-CommercePemerintah Masih Putar Otak Sempurnakan Aturan e-CommerceKamis 18 Jul 2019 15:39Ridha Anantidibaca 821 kaliSemua Kategori

Pemerintah sampai saat ini masih memutar otak untuk menyempurnakan aturan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce). Salah satu yang dibahas adalah penguatan sistem pada wilayah lintas batas alias cross border.selengkapnya

 Pajak Impor Onderdil Pesawat Mau Dipangkas Agar Tiket MurahPajak Impor Onderdil Pesawat Mau Dipangkas Agar Tiket MurahJumat 21 Jun 2019 14:52Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan insentif fiskal bagi para maskapai penerbangan di Indonesia. Insentif tersebut nantinya akan diberikan untuk biaya persewaan, perawatan hingga suku cadang pesawat.selengkapnya

 Pengamat: Bila pajak diterapkan berdasarkan aktivitas akan untungkan IndonesiaPengamat: Bila pajak diterapkan berdasarkan aktivitas akan untungkan IndonesiaRabu 12 Jun 2019 16:15Ridha Anantidibaca 305 kaliSemua Kategori

Diskusi mengenai perlakuan perpajakan internasional yang dibahas di G20 beberapa hari lalu menyasar kepada upaya menciptakan pemajakan yang lebih adil dari perusahaan raksasa digital yang sering disebut GAFA alias Google, Amazon, Facebook dan Apple. Bila hal ini direalisasikan, maka sangat menguntungkan Indonesia.selengkapnya

 Pemprov DKI Akan Naikkan Bea Balik Nama Kendaraan Jadi 12,5%Pemprov DKI Akan Naikkan Bea Balik Nama Kendaraan Jadi 12,5%Jumat 8 Feb 2019 14:06Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor naik dari saat ini 10 persen menjadi 12,5 persen. Kenaikan tarif ini bukan semata untuk menaikkan pendapatan daerah, namun juga untuk mengerem laju kepemilikan kendaraan.selengkapnya

 Menkeu: Orang Kalau Dengar Pajak Langsung KorsletingMenkeu: Orang Kalau Dengar Pajak Langsung KorsletingSelasa 15 Jan 2019 10:00Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyoroti banyaknya reaksi negatif terhadap peraturan pemberlakuan pajak terhadap pelaku perdagangan elektronik (e-commerce). Menurut dia, perpajakan memang menjadi isu sensitif.selengkapnya

 RUU KUP Ditarik, Pemerintah Dorong RUU PPhRUU KUP Ditarik, Pemerintah Dorong RUU PPhSelasa 15 Mei 2018 13:34Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Di balik mandeknya pembahasan dan simpang siur rencana penarikan draf revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pemerintah mulai mendorong proses revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).selengkapnya

 Sri Mulyani: ICP Lebih Tinggi dari Asumsi Positif bagi PajakSri Mulyani: ICP Lebih Tinggi dari Asumsi Positif bagi PajakSelasa 8 Mei 2018 14:15Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang lebih tinggi dari asumsi APBN akan berdampak positif pada pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).selengkapnya

 Nasib Regulasi Pajak Tak Jelas, Selamat Tinggal Mobil Listrik?Nasib Regulasi Pajak Tak Jelas, Selamat Tinggal Mobil Listrik?Senin 9 Apr 2018 10:12Ridha Anantidibaca 282 kaliSemua Kategori

Keinginan masyarakat untuk dapat menikmati mobil listrik murah tampaknya masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan regulasi pemangkasan pajak yang ditunggu sampai hari ini belum jelas nasibnya.selengkapnya

 Pajak untuk perusahaan raksasa digital dibahas di G20, ini kata pemerintahPajak untuk perusahaan raksasa digital dibahas di G20, ini kata pemerintahJumat 23 Mar 2018 10:07Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membawa beberapa isu terkait perekonomian global dan domestik dari pertemuan G20 di Argentina, termasuk di antaranya pajak untuk ekonomi digital.selengkapnya

 Darmin: Tax allowance dan tax holiday dipastikan tak bertele-teleDarmin: Tax allowance dan tax holiday dipastikan tak bertele-teleJumat 9 Mar 2018 11:09Ridha Anantidibaca 718 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mengevaluasi kebijakan tax allowance dan tax holiday. Insentif pajak ini akan ditinjau ulang agar lebih mudah diperoleh oleh para pelaku usaha.selengkapnya

 DPR: Saatnya Indonesia Punya Otoritas Badan Perpajakan Yang MandiriDPR: Saatnya Indonesia Punya Otoritas Badan Perpajakan Yang MandiriRabu 13 Jul 2016 09:52Administratordibaca 1079 kaliSemua Kategori

Sudah saatnya Indonesia punya badan perpajakan yang memiliki otoritas kuat terlepas dari Kementerian Keuangan dan memiliki kewenangan penindakan atas pelaku kejahatan pajak.selengkapnya

 JK Optimistis RUU Tax Amnesty Selesai JuniJK Optimistis RUU Tax Amnesty Selesai JuniSabtu 18 Jun 2016 07:36Administratordibaca 679 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) optimistis pembahasan RUU Tax Amnesty atau pengampunan pajak akan selesai pada Juni. Dengan RUU tax amnesty ini diharapkan dapat menambah penerimaan pajak negara. "Kita mengharap bisa selesailah pada setidak-tidaknya Juni ini. Mudah-mudahan bisa selesai," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/6).selengkapnya

 DPR: Pemerintah Usulkan Pengampunan Pajak 10 BulanDPR: Pemerintah Usulkan Pengampunan Pajak 10 BulanSelasa 14 Jun 2016 13:02Administratordibaca 712 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno mengatakan pemerintah telah mengusulkan kebijakan pengampunan pajak berlaku selama 10 bulan, dengan perkiraan program tersebut berlaku mulai 1 Juli 2016. "Kami tidak ada masalah kalau mau berlaku seperti itu. Tapi ini belum dibahas, baru disampaikan dalam diskusi," kata Soepriyatno di Jakarta, Seninselengkapnya

 Komisi XI Upayakan Tax Amnesty Jalan Awal JuliKomisi XI Upayakan Tax Amnesty Jalan Awal JuliKamis 9 Jun 2016 20:18Administratordibaca 1102 kaliSemua Kategori

Komisi XI melalui panitia kerja (Panja) telah melakukan rapat koordinasi mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Panja tax amnesty Soepriyatno mengatakan, pihaknya memang mengusahakan agar RUU ini bisa rampung pada Juni. Jika selesai, maka RUU ini bisa segera disahkan menjadi Undang-undang (UU) untuk segera dijalankan.selengkapnya

 JK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyJK Kaji Kembali Target Penerimaan Negara dari Tax AmnestyKamis 9 Jun 2016 08:19Administratordibaca 963 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kembali target pemasukan bisa diperoleh setelah penerapan Undang-Undang (UU) Tax Amnesty. Jadi angka yang menjadi asumsi pemerintah tidak berlebihan. "Berapa sebenarnya dengan kondisi seperti sekarang ini yang memungkinkan, kita juga tidak ingin terlalu optimis melihat kondisi ekonomi dunia pada dewasa ini," kata JK di Kantorselengkapnya

 TAX AMNESTY: Ini 13 Poin Krusial Dalam RUU Pengampunan PajakTAX AMNESTY: Ini 13 Poin Krusial Dalam RUU Pengampunan PajakRabu 25 Mei 2016 13:52Administratordibaca 2573 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mencatat 13 poin penting yang terdapat dalam kesimpulan sementara pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Direktur CITA Yustinus Prastowo menuturkan rangkuman yang dicatat lembaga itu merupakan beberapa pasal penting yang harus diketahui masyarakat agar RUU dapat dimanfaatkan seluruh Wajib Pajak (WP), ketika sudah disahkan.selengkapnya

 RUU TA Disahkan, Investasi Besar Siap MasukRUU TA Disahkan, Investasi Besar Siap MasukSelasa 3 Mei 2016 15:15Administratordibaca 971 kaliSemua Kategori

Mengerasnya pro-kontra RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dibahas DPR, memancing Kepala BKPM (Badan Koordinasi dan Penanaman Modal) Franky Sibarani untuk buka suara. Kata Franky, apabila pembahasan RUU Tax Amnesty (TA) di DPR bisa segera rampung dan disahkan menjadi UU TA, diyakini bisa menjadi pendorong bagi bertambahnya realisasi investasi. "Kalau di katakan misalnya apakah ada impactnyaselengkapnya

 RUU Tax Amnesty di Ujung TandukRUU Tax Amnesty di Ujung TandukRabu 24 Feb 2016 13:39Administratordibaca 1122 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membuat nasib rancangan UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty di ujung tanduk. Sebab sedianya kedua UU tersebut akan dibahas dalam satu paket. Dengan penundaan revisi UU KPK, bukan mustahil para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak melanjutkan pembahasanselengkapnya

 Pungutan Pajak Digital Dibahas di Pertemuan G20Pungutan Pajak Digital Dibahas di Pertemuan G20Senin 24 Feb 2020 14:59Ridha Anantidibaca 571 kaliSemua Kategori

Pertemuan sejumlah menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari negara anggota G20 di Riyadh akhir pekan ini turut membahas pajak digital. Dalam pertemuan hari pertama, Sabtu (22/2), para pejabat G20 menyerukan, seluruh negara G20 harus bersatu untuk mengurus optimalisasi pajak secara agresif raksasa-raksasa digital global seperti Google, Amazon dan Facebook.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :