Pasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiPasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiRabu 2 Mei 2018 12:33Ridha Anantidibaca 656 kaliSemua Kategori

Profesi advokat resmi dapat mendampingi wajib pajak (WP) dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak. Hal tersebut seiring terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi no 63/PUU-XV/2017 soal pengujian pasal 32 ayat (3a) UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan alias UU KUP.selengkapnya

 Pemerintah bentuk tim khusus reformasi pajakPemerintah bentuk tim khusus reformasi pajakSenin 21 Nov 2016 11:45Ajeng Widyadibaca 577 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan meninjau ulang alias review seluruh beleid yang terkait perpajakan. Seperti diketahui, pemerintah memang berencana mengajukan revisi di sejumlah Undang-undang bidang perpajakan.selengkapnya

 Belanja Online dari Luar Negeri di Atas Rp 1 Juta Kena PajakBelanja Online dari Luar Negeri di Atas Rp 1 Juta Kena PajakSelasa 18 Sep 2018 10:33Ridha Anantidibaca 1331 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) punya aturan baru buat importir.selengkapnya

 Toko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakToko Ritel Harus Terkoneksi dengan Sistem Ditjen PajakSelasa 25 Okt 2016 08:53Administratordibaca 753 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan pemasukan negara dari sektor pajak pemerintah melakukan berbagai upaya, termasuk dengan meluncurkan program pengampunan pajak alias tax amnesty. Namun, langkah-langkah tersebut dinilai belum cukup menambah pemasukan kas negara.selengkapnya

 10,5 miliar data terekam di Ditjen Pajak10,5 miliar data terekam di Ditjen PajakRabu 29 Nov 2017 09:27Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 10,5 miliar data Wajib Pajak yang yang dikelola Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sejak tahun 2004.selengkapnya

 Pengusaha Tunggu Kepastian Hukum Tax AmnestyPengusaha Tunggu Kepastian Hukum Tax AmnestyKamis 8 Sep 2016 07:11Administratordibaca 1160 kaliSemua Kategori

Lembaga Kajian Strategis Indonesia (LKSI) mengungkapkan, saat ini pengusaha masih menunggu kepastian hukum mengenai amnesti pajak (pengampunan pajak) yang sedang dalam proses gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Kemenkeu Ungkap Tahun Depan Ada Meterai Elektronik, Seperti Beli PulsaKemenkeu Ungkap Tahun Depan Ada Meterai Elektronik, Seperti Beli PulsaKamis 1 Okt 2020 15:21Ridha Anantidibaca 454 kaliSemua Kategori

Undang-undang Bea Meterai terbaru telah disahkan oleh DPR RI dalam rapat paripurna kemarin, Selasa (29/9). UU itu menggantikan UU Bea Meterai nomor 13 tahun 1985. Dalam UU itu, tarif bea meterai naik jadi Rp 10.000, dan juga akan disediakan dalam bentuk elektronik.selengkapnya

 Terapkan Sistem Daring untuk Tingkatkan Pengelolaan Sumber PajakTerapkan Sistem Daring untuk Tingkatkan Pengelolaan Sumber PajakKamis 15 Ags 2019 15:08Ridha Anantidibaca 537 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri berharap Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Bapenda menerapkan sistem daring atau online dalam pengelolaan sumber-sumber pajak di Kota Pekanbaru. Baik itu pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak PBB dan sumber pajak lainya.selengkapnya

 DKI Terus Berinovasi, Bayar Belanja dan Pajak Kini via SP2D OnlineDKI Terus Berinovasi, Bayar Belanja dan Pajak Kini via SP2D OnlineSenin 4 Feb 2019 15:00Ridha Anantidibaca 637 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Ibu Kota. Terbaru dengan penguatan jaringan pelayanan dan investasi teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah.selengkapnya

 Sistem Keuangan Stabil Berkat Tax Amnesty dan Pemotongan BelanjaSistem Keuangan Stabil Berkat Tax Amnesty dan Pemotongan BelanjaSenin 24 Okt 2016 17:38Administratordibaca 1183 kaliSemua Kategori

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menyimpulkan kondisi stabilitas sistem keuangan pada kuartal III-2016 dalam kondisi baik dan terkendali. Meskipun rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) di perbankan semakin tinggi, yakni 3,22 persen secara gross dan 1,4 persen nett per Agustus lalu.selengkapnya

 Jokowi: RI Dukung Sistem Pajak InternasionalJokowi: RI Dukung Sistem Pajak InternasionalSenin 5 Sep 2016 15:45Administratordibaca 1414 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Indonesia mendorong dibentuknya sistem perpajakan internasional yang adil dan transparan.selengkapnya

 Dua Tahun Lagi, Pemangkir Pajak Jadi Musuh DuniaDua Tahun Lagi, Pemangkir Pajak Jadi Musuh DuniaKamis 21 Jul 2016 21:51Administratordibaca 1055 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, Indonesia pada 2018 akan memberlakukan sistem informasi terbuka di bidang perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI). Jika sistem tersebut telah diberlakukan, maka para pemangkir pajak akan jadi musuh bersama dunia.selengkapnya

 Bahas Isu Kepabeanan, Bea Cukai Aktif dalam Forum InternasionalBahas Isu Kepabeanan, Bea Cukai Aktif dalam Forum InternasionalSelasa 11 Des 2018 15:40Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Indonesia mengundang berbagai administrasi kepabeanan internasional untuk menghadiri pertemuan Sub-Regional Asia Pacific Seminar on Customs Human Resources yang dilangsukan pada 29-30 November 2018.selengkapnya

 PENYAMPAIAN SPT: Wajib Pajak Rugi Tak Wajib LaporPENYAMPAIAN SPT: Wajib Pajak Rugi Tak Wajib LaporSelasa 6 Feb 2018 09:04Ridha Anantidibaca 2661 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan kepatuhan, pemerintah telah menyederhanakan mekanisme pelaporan SPT melalui implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018 sebagai perubahan PMK No.243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan atau SPT.selengkapnya

 Kemenkeu: Dampak Paket Kebijakan akan Dirasakan di 2016Selasa 16 Feb 2016 04:40Administratordibaca 2069 kaliSemua Kategori

Pemerintah hingga saat ini telah menerbitkan 10 paket kebijakan ekonomi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Paket kebijakan ini sengaja dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya

 Ditjen Pajak Tegaskan Reformasi Perpajakan Jalan TerusDitjen Pajak Tegaskan Reformasi Perpajakan Jalan TerusRabu 28 Nov 2018 15:42Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Meski reformasi dalam hal regulasi perpajakan tertunda, pemerintah memastikan bahwa reformasi perpajakan tetap berjalan.selengkapnya

 Sah! Netflix, Google, Sportify, dan kawan-kawan wajib memungut pajak di Indonesia.Sah! Netflix, Google, Sportify, dan kawan-kawan wajib memungut pajak di Indonesia.Rabu 8 Jul 2020 14:04Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah resmi menunjuk Netflix, Google, Sportify dan kawan-kawan untuk memungut pajak pertambahan nilai alias PPN kepada para konsumenya di Indonesia.selengkapnya

 Awas Diciduk! Batas Barang Bawaan Jastip Cuma Rp 7 Juta/OrangAwas Diciduk! Batas Barang Bawaan Jastip Cuma Rp 7 Juta/OrangJumat 4 Okt 2019 14:39Ridha Anantidibaca 504 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan belum lama ini berhasil menindak pelaku usaha jasa titipan (jastip) yang menyalahgunakan sistem atau aturan yang diberlakukan oleh Pemerintah. Sebanyak 14 orang pelaku usaha Jastip berhasil digagalkan oleh DJBC lantaran membawa barang dari luar negeri yang melewati batas ketentuan dan untuk diperdagangkan kembali.selengkapnya

 Pemkot Malang segera Terapkan e-BPHTBPemkot Malang segera Terapkan e-BPHTBSelasa 27 Feb 2018 16:02Ridha Anantidibaca 733 kaliSemua Kategori

Pemkot Malang segera menerapkan e-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk perbaikan layanan sehingga pemungutan pajak daerah bisa optimal.selengkapnya

 Tren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportTren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportRabu 26 Des 2018 14:25Ridha Anantidibaca 709 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui holding BUMN pertambangan yakni PT Inalum (Persero). Disamping itu, operasional Freeport resmi beralih ke skema IUPK, namun dengan aturan perpajakan bersifat nailed-down alias tetap hingga masa operasionalnya berakhir di tahun 2041.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :