Sri Mulyani Kaji Ulang Penerimaan Pajak 2016Sri Mulyani Kaji Ulang Penerimaan Pajak 2016Selasa 2 Ags 2016 08:48Administratordibaca 997 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku masih mengkaji ulang realisasi penerimaan pajak Indonesia di 2016. Hal itu dilakukan lantaran kegiatan perekonomian di sektor-sektor yang selama ini menyumbang pajak cukup besar tengah terganggu.selengkapnya

 Kemenkeu Pede Penerimaan Pajak Tumbuh 17,4% hingga Akhir TahunKemenkeu Pede Penerimaan Pajak Tumbuh 17,4% hingga Akhir TahunKamis 18 Okt 2018 13:49Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis pertumbuhan penerimaan pajak hingga akhir tahun 2018 mencapai 17,4%. Hal ini didorong sejumlah kegiatan ekonomi di akhir tahun yakni dimulainya kegiatan kampanye pemilu presiden hingga hari raya Natal dan Tahun Baru.selengkapnya

 Rencana penghapusan pajak ekspor jasa bisa memacu pertumbuhan ekonomiRencana penghapusan pajak ekspor jasa bisa memacu pertumbuhan ekonomiJumat 26 Okt 2018 10:06Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

Wacana penghapusan pajak pada ekspor jasa profesional dipercaya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.selengkapnya

 OBG Akan Luncurkan Laporan Reformasi Pajak di IndonesiaOBG Akan Luncurkan Laporan Reformasi Pajak di IndonesiaSelasa 8 Mei 2018 16:00Ridha Anantidibaca 951 kaliSemua Kategori

Perusahaan riset dan konsultasi global Oxford Business Group (OBG) akan mempublikasikan laporan reformasi pajak di Indonesia dalam rangka meningkatkan rasio pajak terhadap PDB hingga 16% yang ditargetkan tercapai pada tahun 2019.selengkapnya

 BP2D Kota Malang Berlakukan Sistem e-Billing untuk TransparansiBP2D Kota Malang Berlakukan Sistem e-Billing untuk TransparansiRabu 31 Jan 2018 09:54Ridha Anantidibaca 1272 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang segera membuat sistem e-Billing untuk validasi maupun pembayaran BPHTB Online untuk mengurangi kontak langsung antara wajib (WPO dengan petugas pajak, apalagi dengan pejabat nya, sehingga tercipta transparansi.selengkapnya

 Google Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahGoogle Indonesia Klaim Telah Bekerja Sama dengan PemerintahJumat 16 Sep 2016 11:31Administratordibaca 973 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, perusahaan internet global seperti Facebook, Google, Yahoo dan Twitter masuk dalam kriteria Badan Usaha Tetap. Dengan demikian, Ditjen Pajak akan melakukan penelitian serta pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.selengkapnya

 Impor Kapal hingga Pesawat Kini Bebas PajakImpor Kapal hingga Pesawat Kini Bebas PajakKamis 18 Jul 2019 09:08Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan untuk lebih mendorong daya saing industri angkutan darat, air, dan udara, serta menjamin tersedianya peralatan pertahanan dan keamanan yang memadaiselengkapnya

 Target Penerimaan Cukai Terganggu Perubahan Kegiatan EkonomiTarget Penerimaan Cukai Terganggu Perubahan Kegiatan EkonomiSelasa 25 Jun 2019 13:06Ridha Anantidibaca 1217 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, pesimistis target penerimaan kepabeanan yang terdiri dari bea masuk dan bea keluar mencapai target sesuai APBN 2019. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, mengatakan penerimaan kepabeanan tahun ini terganggu akibat adanya perubahan kegiatan perekonomian dari sektor korporasi.selengkapnya

 Tiga Poin Penting dalam Beleid Pajak Gross SplitTiga Poin Penting dalam Beleid Pajak Gross SplitJumat 29 Des 2017 08:46Ridha Anantidibaca 448 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split terbit dengan tiga poin penting setelah diteken Presiden Joko Widodo pada Rabu (27/12/2017).selengkapnya

 Pajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan PajakPajak E-Commerce Diusulkan Masuk Penerimaan Negara Bukan PajakJumat 24 Nov 2017 08:52Ridha Anantidibaca 435 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam, menyarankan pemerintah menggolongkan pajak untuk kegiatan ekonomi digital e-commerce di luar Pajak Penghasilan (PPh).selengkapnya

 Ditjen Pajak akan bahas ekonomi digital dengan otoritas Ppajak se-Asia PasifikDitjen Pajak akan bahas ekonomi digital dengan otoritas Ppajak se-Asia PasifikSenin 12 Ags 2019 11:06Ridha Anantidibaca 967 kaliSemua Kategori

Industri digital semakin menjamur dengan berkembangnya perusahaan berbasis digital mulai dari e-commerce, media sosial, peer to peer (P2P) lending. Untuk ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dijadwalkan akan menggelar diskusi dengan otoritas pajak se-Asia Pasifik dalam merumuskan skema ekonomi digital.selengkapnya

 Kemenkeu Siap Bebaskan PPN Enam Jenis Ekspor JasaKemenkeu Siap Bebaskan PPN Enam Jenis Ekspor JasaJumat 28 Sep 2018 16:14Ridha Anantidibaca 804 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan tengah mengkaji penambahan enam jenis ekspor jasa yang akan dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai alias PPN 0 persen. Penambahan enam ekspor jasa ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri.selengkapnya

 Lembaga Riset Prancis Serukan Pajak Halal Bagi MuslimLembaga Riset Prancis Serukan Pajak Halal Bagi MuslimKamis 13 Sep 2018 11:48Ridha Anantidibaca 732 kaliSemua Kategori

Lembaga penelitian Prancis merekomendasikan pemberlakuan pajak halal bagi Muslim. Dalam laporan yang berjudul The Islamist Factory yang dirilis Senin (10/9) menyebut, pajak halal itu untuk membayar asosiasi yang akan mengatur umat Islam di negara itu.selengkapnya

 Syuting Film di Australia Didiskon Pajak Sampai 30 PersenSyuting Film di Australia Didiskon Pajak Sampai 30 PersenSenin 7 Mei 2018 11:29Ridha Anantidibaca 465 kaliSemua Kategori

Sineas yang tertarik syuting film di Australia akan dapat insentif lebih. Pemerintah setempat baru saja menetapkan kebijakan peningkatan insentif bagi rumah produksi film yang melakukan pengambilan gambar di Negeri Kanguru itu.selengkapnya

 Perdirjen Pajak Nomor PER 18/2017 Ditolak Kalangan Pembuat Akta TanahPerdirjen Pajak Nomor PER 18/2017 Ditolak Kalangan Pembuat Akta TanahSenin 11 Des 2017 09:14Ridha Anantidibaca 2978 kaliSemua Kategori

Implementasi Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER - 18/PJ/2017 mendapat penolakan dari kalangan pembuat akta tanah lantaran minimnya sosialisasi.selengkapnya

 Sri Mulyani Bebaskan Pengenaan PPN untuk Sektor JasaSri Mulyani Bebaskan Pengenaan PPN untuk Sektor JasaJumat 5 Apr 2019 14:19Ridha Anantidibaca 896 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi beberapa jenis sektor jasa untuk mendorong perkembangan jasa modern, meningkatkan daya saing, dan memperbaiki neraca perdagangan nasional.selengkapnya

 Menkeu Perluas Batasan Ekspor Jasa Kena Pajak yang Dikenai PPN 0%Menkeu Perluas Batasan Ekspor Jasa Kena Pajak yang Dikenai PPN 0%Kamis 4 Apr 2019 13:48Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mendorong perkembangan sektor jasa modern serta meningkatkan daya saing ekspor jasa Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan, Menteri Keuangan (Menkeu) telah memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 0 persen (0%).selengkapnya

 Ini Dia Poin Penting Persyaratan Insentif Vokasi dan RisetIni Dia Poin Penting Persyaratan Insentif Vokasi dan RisetJumat 2 Ags 2019 11:03Ridha Anantidibaca 373 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah mematangkan aturan turunan PP No.45/2019 terkait mekanisme pemberian insentif bagi pelaku usaha padat karya, vokasi, serta riset dan perkembangan.selengkapnya

 Pemkot Malang Bebaskan Pajak Pentas Seni BudayaPemkot Malang Bebaskan Pajak Pentas Seni BudayaKamis 1 Mar 2018 09:51Ridha Anantidibaca 1423 kaliSemua Kategori

Pemkot Malang membebaskan pungutan pajak hiburan untuk kegiatan seni dan budaya tradisional sebagai bentuk pemihakan atas pengembangan budaya dan kearifan lokal.selengkapnya

 OECD Tak Mampu Bikin Solusi Pajak Digital, Indonesia dan 4 Negara Ini Rugi BesarOECD Tak Mampu Bikin Solusi Pajak Digital, Indonesia dan 4 Negara Ini Rugi BesarSenin 2 Nov 2020 14:21Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Ketidakmampuan OECD dalam menciptakan konsesus terkait pemajakan ekonomi digital semakin menggerus potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara-negara berkembang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :