Didorong Non-Pajak, Penerimaan Negara Rp 1.312 Triliun Per SeptemberDidorong Non-Pajak, Penerimaan Negara Rp 1.312 Triliun Per SeptemberRabu 17 Okt 2018 15:49Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengumumkan penerimaan negara telah mencapai Rp 1.312,3 triliun per September, atau 69,3% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 63,5%. Perbaikan realisasi seiring Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah menembus target.selengkapnya

 RAPBN 2017: Presiden Jokowi Instruksikan 6 Hal IniRAPBN 2017: Presiden Jokowi Instruksikan 6 Hal IniRabu 3 Ags 2016 19:58Administratordibaca 1353 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memberi 6 arahan kepada para pembantunya di Kabinet Kerja sebagai persiapan untuk menghadapi tahun anggaran 2017. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (3/8/2016), Presiden meminta agar pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik pada triwulan pertama tahun ini dijaga dan ditingkatkan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanSri Mulyani: Kenaikan Anggaran Subsidi Bukan PencitraanKamis 24 Ags 2017 11:09Ajeng Widyadibaca 916 kaliSemua Kategori

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018. Jika dalam outlook 2017 dipatok Rp 168,87 triliun, pada tahun depan anggaran subsidi dinaikkan menjadi Rp 172,4 triliun.selengkapnya

 Penerimaan Seret, Menkeu Waspadai Kenaikan Cost RecoveryPenerimaan Seret, Menkeu Waspadai Kenaikan Cost RecoverySabtu 17 Sep 2016 15:47Administratordibaca 661 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016. Selain seretnya penerimaan negara, pemerintah mewaspadai pembengkakan cost recovery minyak dan gas bumi yang berpotensi memperbesar pengeluaran.selengkapnya

 Inpres Pemangkasan Anggaran Rp133 Triliun Segera TerbitInpres Pemangkasan Anggaran Rp133 Triliun Segera TerbitSabtu 13 Ags 2016 19:12Administratordibaca 1489 kaliSemua Kategori

Instruksi Presiden atau Inpres yang mengatur pemangkasan anggaran sebesar Rp133 triliun bakal segera terbit. Pemerintah tidak akan mengubah APBN-P melalui persetujuan DPR. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemotongan anggaran hanya akan dituangkan dalam instruksi presiden. Dia menjanjikan Inpres tersebut akan terbit dalam dua hari ke depan.selengkapnya

 Wapres Sebut Rendahnya Penerimaan Pajak Memaksa Pemerintah Memangkas Rp 133 TriliunWapres Sebut Rendahnya Penerimaan Pajak Memaksa Pemerintah Memangkas Rp 133 TriliunSabtu 6 Ags 2016 15:22Administratordibaca 722 kaliSemua Kategori

Perombakan postur Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016 dengan pemangkasan sebesar Rp 113 triliun, bukanlah bukti bahwa asumsi sebelumnya tidak akurat.selengkapnya

 DPR: Pangkas Anggaran, Sri Mulyani Koreksi Kebijakan Menkeu TerdahuluDPR: Pangkas Anggaran, Sri Mulyani Koreksi Kebijakan Menkeu TerdahuluJumat 5 Ags 2016 15:02Administratordibaca 1021 kaliSemua Kategori

Langkah pemangkasan anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016 sebesar Rp133 triliun oleh Menkeu Sri Mulyani merupakan bentuk koreksi dari kebijakan menteri terdahulu yang terlalu optimististis meski kalangan DPR telah mengingatkannya. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menanggapi kebijakan pemerintah tersebut ketiselengkapnya

 Harga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 TriliunHarga Minyak Naik, Pemerintah Cuma Pangkas Belanja Rp 12,8 TriliunRabu 22 Jun 2016 09:14Administratordibaca 2007 kaliSemua Kategori

Pemerintah batal memangkas besar-besaran anggaran belanja tahun ini. Dari rencana awal pemangkasan Rp 47,9 triliun, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan pemotongan belanja negara hanya Rp 12,8 triliun. Penyebabnya, asumsi harga minyak diperkirakan lebih tinggi dari sebelumnya.selengkapnya

 Shortfall Tinggi, Inilah Hemat Anggaran ala MenkeuShortfall Tinggi, Inilah Hemat Anggaran ala MenkeuJumat 10 Jun 2016 12:41Administratordibaca 603 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro sadar bahwa penerimaan negara tahun ini bakal seret. Angka shortfall berkisar Rp 150 triliun hingga Rp 180 triliun. Tahun ini, Indonesia benar-benar masuk eranya paceklil. Di mana, penerimaan negara meleset dari target (shortfall), cukup tinggi. Kondisi inilah yang membuat Menkeu Bambang mumet.selengkapnya

 Menkeu Tegaskan Tax Amnesty Tak Butuh Anggaran KhususMenkeu Tegaskan Tax Amnesty Tak Butuh Anggaran KhususJumat 10 Jun 2016 07:51Administratordibaca 659 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro hingga kini masih berupaya agar wacana pengampunan pajak atau tax amnesty bisa dilakukan. Menurutnya selain ampuh menjadi bantalan defisit, menggelar kebijakan tax amnesty juga cukup efisien karena tidak membutuhkan tambahan anggaran. Bambang memperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk melangsungkan tax amnesty hanya sedikit. Sehingga anggaran yang dimilikiselengkapnya

 Penerimaan cukai hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) terus meningkatPenerimaan cukai hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) terus meningkatRabu 30 Sep 2020 14:08Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai dari hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) telah mengalami pertumbuhan yang pesat sejak dua tahun terakhir. Hal ini tercermin dari penerimaan cukai HPTL tahun 2019 yang mencapai Rp 247,1 miliar.selengkapnya

 HM Sampoerna (HMSP) mengeluh cukai rokok tidak adil, ada apa?HM Sampoerna (HMSP) mengeluh cukai rokok tidak adil, ada apa?Senin 28 Sep 2020 10:26Ridha Anantidibaca 911 kaliSemua Kategori

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) cemas, celah dari kebijakan cukai hasil tembakau yang berlaku saat ini akan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.selengkapnya

 Wacana Kenaikan Cukai Rokok Dorong Inflasi November 2019Wacana Kenaikan Cukai Rokok Dorong Inflasi November 2019Selasa 3 Des 2019 11:07Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Harga rokok secara perlahan mengalami kenaikan dan menyumbang inflasi November 2019 seiring dengan wacana kenaikan cukai rokok pada awal tahun depan.selengkapnya

 China Pangkas Pajak Besar-besaran Demi Genjot EkonomiChina Pangkas Pajak Besar-besaran Demi Genjot EkonomiRabu 6 Mar 2019 15:43Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

China berupaya keras untuk mendorong pertumbuhan ekonominya yang saat ini sedang melambat. Memang, pada 2018 ekonomi China hanya tumbuh di angka 6,6% dan merupakan yang terendah sejak 20 tahun terakhir.selengkapnya

 Penjualan Sedan Merosot Lagi, Harmonisasi PPnBM Kian UrgenPenjualan Sedan Merosot Lagi, Harmonisasi PPnBM Kian UrgenSenin 25 Feb 2019 10:39Ridha Anantidibaca 657 kaliSemua Kategori

Penjualan sedan nasional tahun lalu anjlok ke titik terendah sejak 2012. Tahun ini, penjualan sedan diprediksi stagnan sehingga diharapkan pemerintah dapat segera melakukan harmonisasi tarif pajak untuk kembali mengangkat penjualan sedan.selengkapnya

 Di Bawah Standar Bank Dunia, Sri Mulyani Malu dengan Rasio Kepatuhan Pajak RIDi Bawah Standar Bank Dunia, Sri Mulyani Malu dengan Rasio Kepatuhan Pajak RISelasa 7 Ags 2018 11:39Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa masalah kepatuhan pajak masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.selengkapnya

 Pertumbuhan PPN Tak Cerminkan Daya Beli, Ini Analisa EkonomPertumbuhan PPN Tak Cerminkan Daya Beli, Ini Analisa EkonomKamis 8 Feb 2018 13:52Ridha Anantidibaca 958 kaliSemua Kategori

Meski tak mencerminkan perbaikan daya beli, kalangan ekonom menyebutkan pertumbuhan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan implikasi dari perbaikan administrasi pajak.selengkapnya

 Masih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax AmnestyMasih Sedikit Direksi dan Komisaris Bank yang Ikut Tax AmnestyRabu 9 Nov 2016 17:09Administratordibaca 1004 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, hingga saat ini, masih sedikit pemegang saham dan pengurus perusahaan perbankan yang ikut dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Sri Mulyani Bongkar Data Bos Perbankan yang Ikut Tax AmnestySri Mulyani Bongkar Data Bos Perbankan yang Ikut Tax AmnestyRabu 9 Nov 2016 14:06Ajeng Widyadibaca 1431 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membongkar data jumlah para petinggi di industri perbankan yang telah mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Ada Komisaris Perusahaan Tambang yang Tebusan Amnesti Pajaknya Hanya Rp 200 RibuAda Komisaris Perusahaan Tambang yang Tebusan Amnesti Pajaknya Hanya Rp 200 RibuJumat 28 Okt 2016 15:32Administratordibaca 878 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menyebutkan, keikutsertaan amnesti pajak dari pelaku usaha sektor energi termasuk minyak dan gas bumi (migas) serta pertambangan belum optimal.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :