Insentif pajak baru terserap 6,8%, ini yang diminta pengusahaInsentif pajak baru terserap 6,8%, ini yang diminta pengusahaSenin 22 Jun 2020 13:32Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggelontorkan insentif pajak dalam rangka mendukung dunia usaha terhadap dampak ekonomi yang disebabkan corona virus disease 2019 (Covid-19). Namun, sampai dengan Mei 2020, realisasinya baru sebesar Rp 8,2 triliun atau 6,8% dari total anggaran senilai Rp 120,6 triliun.selengkapnya

 Tagih ke wajib pajak, Pemerintah raup sekitar Rp 133 triliunTagih ke wajib pajak, Pemerintah raup sekitar Rp 133 triliunRabu 27 Nov 2019 15:25Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Jelang akhir tahun pemerintah melakukan extra effort penagihan pajak baik lewat intesifikasi maupun ekstensifikasi. Upaya tersebut diharapkan bisa mendomplang penerimaan pajak akhir tahun yang masih kurang Rp 559,09 triliun.selengkapnya

 Cegah Tren Shortfall, Pemerintah Disarankan Perkuat Struktur Penerimaan PajakCegah Tren Shortfall, Pemerintah Disarankan Perkuat Struktur Penerimaan PajakRabu 9 Okt 2019 15:20Ridha Anantidibaca 256 kaliSemua Kategori

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan bahwa tren pelemahan penerimaan pajak sebenarnya bisa menjadi pelajaran bagi otoritas pajak dalam pencapaian target penerimaan pada masa depan.selengkapnya

 `Ujian` Pajak Google dan Amazon di Indonesia`Ujian` Pajak Google dan Amazon di IndonesiaSenin 7 Okt 2019 08:38Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Demam perdagangan digital (e-commerce) menjalar hingga pedalaman Nusantara. Danif, salah seorang anggota masyarakat suku Baduy, mengaku kerap menjual buah tangannya secara daring.selengkapnya

 Google Kenakan PPN 10% untuk Pengguna Google Ads di IndonesiaGoogle Kenakan PPN 10% untuk Pengguna Google Ads di IndonesiaSelasa 3 Sep 2019 14:28Ridha Anantidibaca 655 kaliSemua Kategori

Google Indonesia akan membebankan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% untuk pengguna Google Ads mulai 1 Oktober 2019 mendatang.selengkapnya

 Ditjen Pajak : Wacana PPh Bunga Obligasi 0 Persen adalah Salah KutipDitjen Pajak : Wacana PPh Bunga Obligasi 0 Persen adalah Salah KutipSenin 26 Ags 2019 11:49Ridha Anantidibaca 608 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menyebut ada kesalahan pengutipan dari wacana pemangkasan pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi untuk dana investasi infrastruktur (DINFRA), dana investasi realestat (DIRE), atau kontrak investasi kolektif-efek beragun aset (KIK-EBA) hingga 0%.selengkapnya

 Ditjen Pajak Belum Bisa Bahas Penghapusan Pajak Kertas untuk KoranDitjen Pajak Belum Bisa Bahas Penghapusan Pajak Kertas untuk KoranKamis 15 Ags 2019 15:20Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengatakan pihaknya belum bisa membahas penghapusan pajak untuk pengetahuan (No Tax for Knowledge) yang diusulkan Serikat Perusahaan Pers (SPS).selengkapnya

 Ratusan wajib pajak Kota Malang minta keringanan pembayaranRatusan wajib pajak Kota Malang minta keringanan pembayaranSenin 5 Ags 2019 16:07Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Sekitar 500 wajib pajak (WP) di Kota Malang, Jawa Timur, mengajukan keringanan pembayaran baik untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) maupun pajak-pajak lainnya.selengkapnya

 Pengamat pajak bilang RUU Ketentuan Umum Perpajakan harus jadi prioritasPengamat pajak bilang RUU Ketentuan Umum Perpajakan harus jadi prioritasSelasa 30 Jul 2019 11:03Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) nampaknya kembali molor dari pembahasan.selengkapnya

 Pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan masih angan-anganPemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan masih angan-anganSelasa 30 Jul 2019 10:49Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Sejak tahun lalu, pemerintah mencanangkan pemisahan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, hingga kini wacana tersebut masih jadi angan-angan.selengkapnya

 Tak Sertakan NPWP, Akun di Google Adwords akan Ditangguhkan?Tak Sertakan NPWP, Akun di Google Adwords akan Ditangguhkan?Rabu 13 Feb 2019 11:47Ridha Anantidibaca 1542 kaliSemua Kategori

Baru-baru tersiar kabar bahwa Google Adwords mengirimkan surat elektronik ke penggunanya untuk menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada stelan info penagihan dan pembayaran mulai 1 Januari 2019.selengkapnya

 Soal E-Commerce, Sri Mulyani: Tak Melulu Pungut PajakSoal E-Commerce, Sri Mulyani: Tak Melulu Pungut PajakJumat 18 Jan 2019 14:24Ridha Anantidibaca 520 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan Peraturan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Sri Mulyani pun saat ini telah melakukan diskusi bersama-sama pelaku usaha di media sosial.selengkapnya

 Pasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkatPasca tarif pajak UMKM turun jadi 0,5% jumlah wajib pajak meningkatJumat 11 Jan 2019 11:19Ridha Anantidibaca 662 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan Final (PPh Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% menambah jumlah wajib pajak.selengkapnya

 DDTC perkirakan penerimaan pajak tahun depan di bawah target APBN 2019DDTC perkirakan penerimaan pajak tahun depan di bawah target APBN 2019Jumat 14 Des 2018 14:34Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Tahun depan, pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp 1.577,6 triliun atau tumbuh 16,78% dari penerimaan pajak tahun ini yang diperkirakan sebesar Rp 1.350,9 triliun.selengkapnya

 Penerapan cukai kantong plastik tunggu undang-undang cukaiPenerapan cukai kantong plastik tunggu undang-undang cukaiJumat 21 Sep 2018 10:24Ridha Anantidibaca 1088 kaliSemua Kategori

Rencana penerapan cukai plastik pada bulan Juli 2018 tidak sesuai harapan. Buktinya sampai saat ini cukai plastik belum juga diberlakukan.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Penerapan AEoI tidak berbatas waktuDitjen Pajak: Penerapan AEoI tidak berbatas waktuKamis 13 Sep 2018 15:16Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Program pertukaran data otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) sudah mulai berlangsung. Tujuan dari program AEoI ini adalah mendisiplinkan warga negara dan wajib pajak untuk berkontribusi dalam membayar pajaknya. Program ini dijadwalkan akan menjadi program tahunan Direktorat Jendral Pajak (DJP) dan terus dilakukan tanpa batas waktu.selengkapnya

 Pembahasan belum tuntas, penerapan cukai plastik kresek molor lagiPembahasan belum tuntas, penerapan cukai plastik kresek molor lagiSelasa 24 Jul 2018 11:35Ridha Anantidibaca 384 kaliSemua Kategori

Rencana pengenaan cukai pada plastik kresek pada semester II 2018 diperkirakan mundur lagi. Sebab, pembahasan antar kementerian dan lembaga yang terkait dengan penetapan cukai plastik ini masih belum menemui titik terang.selengkapnya

 Terbitkan PMK 43/2018, Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Piutang PajakTerbitkan PMK 43/2018, Pemerintah Perbaiki Tata Kelola Piutang PajakSenin 28 Mei 2018 10:06Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.03/2018 tentang Kebijakan Akuntansi Penghapusbukuan Piutang Pajak yang Telah Daluwarsa.selengkapnya

 Transaksi Kartu Kredit Melambat, Ekonom: Karena Bisa Diintip PajakTransaksi Kartu Kredit Melambat, Ekonom: Karena Bisa Diintip PajakSenin 16 Apr 2018 11:34Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Transaksi kartu kredit tercatat mengalami penurunan baik dari sisi nominal dan volume transaksi. Dari data alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) BI volume transaksi kartu kredit pada Februari 2018 tercatat 25,11 juta kali lebih rendah dibanding volume transaksi Januari 2018 28,97 juta kali.selengkapnya

 Pemangkasan tarif PPh UKM difinalisasiPemangkasan tarif PPh UKM difinalisasiRabu 11 Apr 2018 10:31Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Pemerintah berjanji untuk segera memberlakukan pemotongan tarif pajak penghasilan (PPh) final Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5%.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :