Masih Ada Calon-calon Pengemplang Pajak di Jabar yang akan DipidanakanMasih Ada Calon-calon Pengemplang Pajak di Jabar yang akan DipidanakanJumat 27 Mei 2016 12:40Administratordibaca 1167 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I menyerahkan tersangka kasus tindak pidana perpajakan dengan inisial RGB beserta barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kamis (26/5). RGB ditangkap Penyidik Kanwil DJP Jawa Barat I bersama Korwas PPNS Polda Jabar dan Polda Bangka Belitung di Pangkal Pinang Bangka Belitung, Selasa (29/3).selengkapnya

 Peserta Amnesti Pajak Rendah, Menkeu Ani NgancamPeserta Amnesti Pajak Rendah, Menkeu Ani NgancamSenin 28 Nov 2016 09:54Ajeng Widyadibaca 648 kaliSemua Kategori

"Jumlah WP yang ikut hanya 461.798 orang, angkanya masih kecil dibandingkan jumlah WP yang wajib menyerahkan SPT, yaitu mendekati 22 juta orang," kata Mulyani kepada wartawan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016).selengkapnya

 Sri Mulyani Bujuk Pengusaha Dorong DPR Menyetujui Omnibus LawSri Mulyani Bujuk Pengusaha Dorong DPR Menyetujui Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 15:38Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani membujuk pengusaha untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-undangan Omnibus Law Perpajakan. Ucapan Sri Mulyani itu, menjawab pertanyaan pengusaha mengenai kapan omnibus law perpajakan berlaku efektif.selengkapnya

 82 Wajib Pajak Deklarasikan Harta Rp989 Miliar82 Wajib Pajak Deklarasikan Harta Rp989 MiliarSelasa 26 Jul 2016 19:22Administratordibaca 1136 kaliSemua Kategori

Realisasi implementasi program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty hingga hari ini, Selasa 26 Juli 2016, pukul 10.00 WIB, tercatat mencapai Rp989 miliar. Ini merupakan total dari para Wajib Pajak (WP) yang mendeklarasikan hartanyaselengkapnya

 Implementasi CRM Bantu Genjot Penerimaan PajakImplementasi CRM Bantu Genjot Penerimaan PajakJumat 4 Okt 2019 11:14Ridha Anantidibaca 819 kaliSemua Kategori

Implementasi compliance risk management (CRM) selain mendorong kepatuhan wajib pajak, diharapkan membantu otoritas pajak dalam mengejar penerimaan pajak yang belum sesuai dengan ekspektasi.selengkapnya

 Wajib Pajak Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Kena DendaWajib Pajak Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Kena DendaKamis 22 Sep 2016 11:00Administratordibaca 1519 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Wajib Pajak (WP) yang sudah terlanjur mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menarik permohonannya. Dengan keputusan tersebut, pemerintah menjamin akan mengembalikan uang tebusan tanpa pengenaan denda kepada WP.selengkapnya

 UMKM Siap Sambut Pajak E-CommerceUMKM Siap Sambut Pajak E-CommerceSenin 4 Feb 2019 14:35Ridha Anantidibaca 316 kaliSemua Kategori

Penerapan pajak pada pelaku e-commerce​_pada 1 April 2019 masih menuai pro dan kontra. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang Perlakukan Perpajakan E-commerce tersebut akan terus disosialisasikan untuk menghindari gejolak akibat distorsi informasi.selengkapnya

 Threshold Rp 1 miliar untuk kewajiban data kartu kredit masih dirundingkanThreshold Rp 1 miliar untuk kewajiban data kartu kredit masih dirundingkanRabu 14 Feb 2018 13:48Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mewajibkan perbankan untuk memberikan data transaksi kartu kredit nasabah masing-masing kepada otoritas pajak.selengkapnya

 Pemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan PropertiPemerintah Tagih Proposal Land Bank dari Perusahaan PropertiSelasa 31 Jan 2017 13:25Ajeng Widyadibaca 1083 kaliSemua Kategori

Pengembang properti harus menyerahkan proposal pemanfaatan bank tanah (land bank) agar tidak dikenai pajak progresif tanah menganggur.selengkapnya

 Perusahaan Tak Punya Pembukuan, Fiskus Pakai Cara Lain Hitung PajakPerusahaan Tak Punya Pembukuan, Fiskus Pakai Cara Lain Hitung PajakSelasa 6 Mar 2018 14:28Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto atau omzet. Aturan yang terbit pada 12 Februari 2018 itu berisi delapan cara yang dapat dilakukan oleh petugas pajak jika dalam pemeriksaan, wajib pajak tidak bisa menyerahkan pembukuan atau pencatatan bisnis.selengkapnya

 Ditjen Pajak belum siap menerapkan wajib lapor data kartu kreditDitjen Pajak belum siap menerapkan wajib lapor data kartu kreditRabu 14 Feb 2018 14:38Ridha Anantidibaca 718 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum siap menerapkan aturan wajib lapor data nasabah kartu kredit. Ditjen Pajak, misalnya, membuka kemungkinan untuk mengubah batasan transaksi Rp 1 miliar per tahun per kartu kredit yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak belum siap terapkan wajib lapor data kartu kreditDitjen Pajak belum siap terapkan wajib lapor data kartu kreditRabu 14 Feb 2018 14:35Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum siap menerapkan aturan wajib lapor data nasabah kartu kredit. Ditjen Pajak, misalnya, membuka kemungkinan untuk mengubah batasan transaksi Rp 1 miliar per tahun per kartu kredit yang wajib dilaporkan ke Ditjen Pajak.selengkapnya

 Baru 3 Bank Laporkan Data Lengkap Kartu KreditBaru 3 Bank Laporkan Data Lengkap Kartu KreditRabu 8 Jun 2016 07:48Administratordibaca 1269 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan menerangkan dari 23 bank dan lembaga penyelenggara kartu kredit yang diwajibkan melaporkan data, tercatat baru ada 3 bank yang sudah rampung menyampaikan data nasabah mereka. Meski begitu Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Harry Gumelar tidak ingin, membeberkan siapa saja ketiga bank tersebut.selengkapnya

 UU Tax Amnesty Gagal, Jokowi Siapkan PPUU Tax Amnesty Gagal, Jokowi Siapkan PPRabu 27 Apr 2016 21:12Administratordibaca 943 kaliSemua Kategori

Hingga kini wacana pemberian insentif pajak tax amnesty belum juga bisa diluncurkan. Kebijakan tersebut masih berbentuk RUU Tax Amnesty yang pembahasannya masih berbelit-belit ddi DPR. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak ambil pusing dengan sulitnya menembus izin dari DPR terkait RUU tax amnesty. "Itu memang wilayahnya di DPR, yang penting kita sudah menyerahkan (draf RUU Tax Amnesty),"selengkapnya

 Sanksi Pelaporan Data Kartu Kredit tak TegasSanksi Pelaporan Data Kartu Kredit tak TegasSelasa 7 Jun 2016 20:33Administratordibaca 1159 kaliSemua Kategori

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/ 2016, bank harus menyerahkan laporan data kartu kredit nasabahnya paling lambat 31 Mei 2016. Namun, Ditjen Pajak melonggarkan kebijakan ini. Ditjen Pajak memberikan batas waktu hingga minggu kedua Juni 2015 untuk pelaporan data kartu kredit. Soalnya, sejauh ini baru tiga bank yang memberikan laporan.selengkapnya

 Breskrim Usut Perusahaan Penerbit Faktur Pajak FiktifBreskrim Usut Perusahaan Penerbit Faktur Pajak FiktifKamis 2 Jun 2016 19:59Administratordibaca 2410 kaliSemua Kategori

Bareskrim Polri menerima pelimpahan perkara penggelapan pajak dari Ditjen Pajak. Tiga tersangka perkara ini pun langsung ditahan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim, Brigadir Jenderal Agung Setya membenarkan pelimpahan perkara itu. "Pidananya ditindaklan­juti kepolisian," katanya.selengkapnya

 Jangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiJangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiKamis 26 Jan 2017 13:23Ajeng Widyadibaca 1317 kaliSemua Kategori

Penyidik Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan atas nama Amie Hamid, yang kali ini didakwa dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.selengkapnya

 Buruh Segera Ajukan Judicial Review UU Amnesti Pajak ke MKBuruh Segera Ajukan Judicial Review UU Amnesti Pajak ke MKRabu 20 Jul 2016 11:10Administratordibaca 1161 kaliSemua Kategori

Buruh akan menyerahkan berkas gugatan judicial review Undang-Undang UU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (22/7). Ada beberapa alasan buruh mengajukan judicial review tersebut.selengkapnya

 DPR golongkan poin permasalahan RUU Tax AmnestyDPR golongkan poin permasalahan RUU Tax AmnestyKamis 19 Mei 2016 15:08Administratordibaca 968 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak, alias Tax Amnesty segera dibahas kembali. Sebelumnya, sejumlah fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat sudah menyerahkan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Namun, karena terputus masa reses, DIM tersebut hingga kini belum ada tindak lanjutnya alias masih terpecah-pecah berdasarkan pendapat fraksi.selengkapnya

 Setor US1 Juta ke Negara, Perusahaan Boy Thohir Diganjar PenghargaanSetor US1 Juta ke Negara, Perusahaan Boy Thohir Diganjar PenghargaanSelasa 19 Nov 2019 16:07Ridha Anantidibaca 320 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyerahkan penghargaan kepada Head of Tax Division PT Adaro Energy Tbk (Adaro) Jul Seventa Tarigan sebagai salah satu The Most Tax-Friendly Corporate pada acara Tempo Country Contributor Awards 2019.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :