Kasus Suap Pejabat, KPK Buka Peluang Periksa Dirjen PajakKasus Suap Pejabat, KPK Buka Peluang Periksa Dirjen PajakJumat 25 Nov 2016 14:08Ajeng Widyadibaca 1221 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan suap pengamanan tunggakan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Salah satu yang besar kemungkinan diperiksa KPK adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

 Inilah pintu masuk KPK bongkar korupsi pajakInilah pintu masuk KPK bongkar korupsi pajakJumat 25 Nov 2016 13:23Ajeng Widyadibaca 1238 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyebut kasus dugaan suap oknum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat menjadi pintu masuk menelusuri korupsi lainnya di sektor perpajakan.selengkapnya

 Faktur Palsu, Ditjen Pajak Sita Harta Wajib PajakFaktur Palsu, Ditjen Pajak Sita Harta Wajib PajakKamis 26 Jan 2017 14:09Ajeng Widyadibaca 1033 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya menegakkan hukum bagi wajib pajak (WP) yang tidak patuh terhadap kewajibannya membayar pajak. Salah satunya dengan menyita aset-aset yang dimiliki WP yang telah melanggar hukum dengan membuat faktur pajak fiktif.selengkapnya

 Jangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiJangan Palsukan Faktur Pajak, Sanksi Berat MenantiKamis 26 Jan 2017 13:23Ajeng Widyadibaca 1331 kaliSemua Kategori

Penyidik Direktorat Jenderal Pajak menyerahkan pelaku tindak pidana di bidang perpajakan atas nama Amie Hamid, yang kali ini didakwa dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang.selengkapnya

 Pajak Rp 78 M Dibarter Suap Rp 6 MPajak Rp 78 M Dibarter Suap Rp 6 MRabu 23 Nov 2016 14:33Ajeng Widyadibaca 666 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan.selengkapnya

 Kasus Pajak, Direktur Keuangan Persis DinonaktifkanKasus Pajak, Direktur Keuangan Persis DinonaktifkanKamis 25 Ags 2016 11:39Administratordibaca 4014 kaliSemua Kategori

Direktur Keuangan PT Persis Solo Saestu, Wahyu Haryanto dikabarkan tengah tersandung kasus pajak. Oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Sukoharjo, Wahyu tersangkut kasus penggelapan faktur pajak periode 2004-2007. Atas kondisi ini, pihak PT Persis Solo Saestu langsung menonaktifkannya, yang menjabat sebagai Direktur Keuangan Laskar Sambernyawa.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Rugikan Negara Rp1,8 MPengemplang Pajak Rugikan Negara Rp1,8 MSenin 30 Mei 2016 16:54Administratordibaca 1198 kaliSemua Kategori

Pengemplang pajak di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (Sulselbatra), merugikan negara sebanyak Rp1,8 miliar. "Wajib pajak inisial AH telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui dua perusahaan yang dikelolanya," kata Kakanwil DJP Sulselbatra Neilmadrin Noor saat konferensi pers di Makassar, Senin (30/5/2016).selengkapnya

 Pengemplang Pajak di Sulselbatra Rugikan Negara Rp1,8 MiliarPengemplang Pajak di Sulselbatra Rugikan Negara Rp1,8 MiliarSenin 30 Mei 2016 16:34Administratordibaca 769 kaliSemua Kategori

Pengemplang pajak di wilayah kerja Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara (Sulselbatra), merugikan negara sebanyak Rp1,8 miliar. "Wajib pajak inisial AH telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan melalui dua perusahaan yang dikelolanya," kata Kakanwil DJP Sulselbatra Neilmadrin Noor saat konferensi pers di Makassar, Senin.selengkapnya

 Wajib Pajak Ragu Soal Keamanan Amnesti Pajak, Jokowi Diminta Terbitkan ‎PerpresWajib Pajak Ragu Soal Keamanan Amnesti Pajak, Jokowi Diminta Terbitkan ‎PerpresRabu 10 Ags 2016 12:28Administratordibaca 1029 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo dinilai perlu menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk lebih meyakinkan wajib pajak yang mengikuti program amnesti, tidak tersandung hukum dikemudian hari.selengkapnya

 Jokowi: Amnesti Pajak Bukan Hanya untuk KonglomeratJokowi: Amnesti Pajak Bukan Hanya untuk KonglomeratSelasa 2 Ags 2016 06:02Administratordibaca 1528 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat, tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silakan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin (1/8).selengkapnya

 Jokowi: Tax Amnesty Bukan Hanya untuk KonglomeratJokowi: Tax Amnesty Bukan Hanya untuk KonglomeratSenin 1 Ags 2016 22:56Administratordibaca 824 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silakan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin.selengkapnya

 Presiden: Amnesti Pajak bukan hanya untuk KonglomeratPresiden: Amnesti Pajak bukan hanya untuk KonglomeratSenin 1 Ags 2016 22:33Administratordibaca 1100 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kebijakan amnesti pajak tidak hanya untuk konglomerat tetapi juga para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). "Amnesti pajak ini bukan hanya untuk konglomerat, yang belum punya nomor pokok wajib pajak atau NPWP silahkan minta, juga yang UMKM," kata Presiden Jokowi dalam sosialisasi amnesti pajak di Hall D2 JIExpo Kemayoran Jakarta, Senin.selengkapnya

 Oknum Notaris Gelapkan Pajak Rp 2,46 MiliarOknum Notaris Gelapkan Pajak Rp 2,46 MiliarRabu 22 Jun 2016 14:22Administratordibaca 8898 kaliSemua Kategori

Seorang oknum notaris wanita asal Kota Bandung, Diastuti, terancam hukuman 4 tahun penjara. Ia didakwa melakukan penggelapan uang Rp 2,46 miliar. Uang yang digelapkan tersebut sedianya untuk setoran pembayaran pajak pembelian tanah oleh PT. Daekan Indar Indonesia.selengkapnya

 Ronaldo Bayar Denda Rp 306 Miliar karena Penggelapan PajakRonaldo Bayar Denda Rp 306 Miliar karena Penggelapan PajakKamis 24 Jan 2019 10:23Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Cristiano Ronaldo didenda hampir 19 juta euro (Rp 306 miliar) penipuan pajak pada Selasa (22/1) oleh pengadilan Kota Madrid. Ia terhindar dari hukuman penjara 23 bulan.selengkapnya

 Kejagung sidik pegawai Pajak menerima suapKejagung sidik pegawai Pajak menerima suapSenin 6 Ags 2018 15:39Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menyidik Aparatur Sipil Negara pada Direktorat Jenderal Pajak yang diduga menerima hadiah atau janji berkaitan dengan pengurusan pajak.selengkapnya

 Jokowi minta anak buahnya perketat pengawasan setoran pajak dan PNBPJokowi minta anak buahnya perketat pengawasan setoran pajak dan PNBPJumat 11 Mei 2018 13:16Ridha Anantidibaca 777 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas belanja pemerintah, dan pengawasan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa ditingkatkan.selengkapnya

 Google Kemplang Pajak di Banyak NegaraGoogle Kemplang Pajak di Banyak NegaraSenin 19 Sep 2016 08:10Administratordibaca 1274 kaliSemua Kategori

Penolakan atas kewajiban membayar pajak tidak hanya dilakukan Google di Indonesia. Perusahaan raksasa internet asal Amerika Serikat itu juga berurusan dengan otoritas berbagai negara karena kasus serupa.selengkapnya

 Tax Amnesty, Jokowi Bakal Panggil Pengusaha Penghindar Pajak Besar ke IstanaTax Amnesty, Jokowi Bakal Panggil Pengusaha Penghindar Pajak Besar ke IstanaAhad 3 Jul 2016 20:07Administratordibaca 1223 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji bakal mengundang para pihak yang menyimpan dananya dalam jumlah besar di luar negeri ke Istana.selengkapnya

 Jampidsus: Dirjen Pajak Harus Miliki Data AkuratJampidsus: Dirjen Pajak Harus Miliki Data AkuratRabu 27 Apr 2016 13:48Administratordibaca 766 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali melakukan pertemuan dengan sejumlah pejabat terkait untuk mendapatkan pemaparan mengenai rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty. Kali ini DPR mengundang otoritas hukum untuk menindaklanjuti kejelasan dari RUU tersebut.selengkapnya

 KPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapKPK Dalami Keterlibatan Pegawai Pajak Lain dalam Kasus SuapRabu 23 Nov 2016 14:44Ajeng Widyadibaca 954 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi segera mengembangkan kasus dugaan suap untuk penghilangan pajak Rp78 miliar oleh Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakkan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno (HS). Hal ini untuk menemukan kemungkinan keterlibatan pegawai pajak lainnya selain Handang, sebab KPK menilai ada kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :