Rusia berencana naikkan tarif pajak CPO Indonesia 20 persenRusia berencana naikkan tarif pajak CPO Indonesia 20 persenSenin 5 Ags 2019 16:11Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang masuk dari Indonesia sebesar 20 persen, dari sebelumnya 10 persen.selengkapnya

 Rusia Berencana Naikkan Pajak CPO Indonesia Jadi 20%Rusia Berencana Naikkan Pajak CPO Indonesia Jadi 20%Senin 5 Ags 2019 13:25Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang masuk dari Indonesia sebesar 20%, dari sebelumnya 10%.selengkapnya

 Rusia Berencana Naikkan Tarif Pajak CPO IndonesiaRusia Berencana Naikkan Tarif Pajak CPO IndonesiaSenin 5 Ags 2019 13:21Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Pemerintah Rusia berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk komoditas minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) yang masuk dari Indonesia. Kenaikan sebesar 20 persen dari sebelumnya 10 persen.selengkapnya

 BEI: Tax Amnesty Momentum Perusahaan IPOBEI: Tax Amnesty Momentum Perusahaan IPOSabtu 16 Jul 2016 14:33Administratordibaca 1390 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai bahwa kebijakan amnesti pajak oleh pemerintah dapat dijadikan momentum bagi perusahaan untuk melakukan pelaksanaan penawaran umum perdana saham (IPO).selengkapnya

 Indonesia dan Swiss Teken Perjanjian Perangi Kejahatan PerpajakanIndonesia dan Swiss Teken Perjanjian Perangi Kejahatan PerpajakanKamis 7 Feb 2019 15:36Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Setelah melalui dua kali putaran perundingan, di Bali pada tahun 2015 dan di Bern, Swiss, pada tahun 2017, pada Senin (4/2/2019), di Bernerhof Bern, Swiss, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Yasonna mengatakan perjanjian MLA ini bisa digunakan untuk mselengkapnya

 Punya Barang Hasil Kejahatan di RI? Jangan Harap Bisa Kabur ke SwissPunya Barang Hasil Kejahatan di RI? Jangan Harap Bisa Kabur ke SwissRabu 6 Feb 2019 11:08Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia dan Swiss menyepakati 39 butir perjanjian kerja sama terkait penanganan tindak kejahatan meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan termasuk di bidang perpajakan.selengkapnya

 Indonesia Tanda Tangani Kerja Sama Tax Fraud dengan SwissIndonesia Tanda Tangani Kerja Sama Tax Fraud dengan SwissRabu 6 Feb 2019 09:33Ridha Anantidibaca 817 kaliSemua Kategori

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly, menandatangani Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) dengan Menteri Kehakiman Swiss, Karin Keller-Sutter. Perjanjian yang terdiri dari 39 pasal ini antara lain mengatur bantuan hukum mengenai pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga perampasan aset hasil tindak kejahatan.selengkapnya

 10 Kontraktor Migas Penyumbang Pajak Terbesar di Indonesia10 Kontraktor Migas Penyumbang Pajak Terbesar di IndonesiaSenin 6 Mei 2019 11:07Ridha Anantidibaca 1356 kaliSemua Kategori

PT Pertamina EP, anak usaha PT Pertamina (Persero), menjadi pembayar pajak minyak dan gas bumi kedua terbesar sepanjang tahun 2018 dengan nilai Rp7,46 triliun.selengkapnya

 Investasi Minimal Rp500 Miliar, Industri Pionir Dapat Diskon Pajak 50%Investasi Minimal Rp500 Miliar, Industri Pionir Dapat Diskon Pajak 50%Rabu 13 Jul 2016 07:08Administratordibaca 735 kaliSemua Kategori

Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, Kementerian Keuangan melakukan perubahan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 159/PMK.010/2015 dengan PMK Nomor: 103/PMK.010/2016.selengkapnya

 Kemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahKemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahSenin 14 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat menerbitkan standar bagi pemerintah daerah dalam menghitung dan mengumpulkan pajak daerah. Standar itu termuat dalam dua peraturan menteri keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan PMK Nomor 208/PMK.07/2018 tentang pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).selengkapnya

 TOP BISNIS: Berkah Tax Amnesty hingga Revisi Pajak MigasTOP BISNIS: Berkah Tax Amnesty hingga Revisi Pajak MigasRabu 24 Ags 2016 16:46Administratordibaca 1337 kaliSemua Kategori

Berkah program amnesti pajak memberikan dampak dalam penjualan properti di Kota Pahlawan. Bahkan, kenaikan properti mencapai 30 persen setelah pemberlakuan amnesti pajak di Indonesia.selengkapnya

 Kebijakan Penghapusan Sanksi, Pendapatan Pajak di Jakbar Lampui TargetKebijakan Penghapusan Sanksi, Pendapatan Pajak di Jakbar Lampui TargetJumat 4 Jan 2019 13:41Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Upaya penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB serta Pajak Bumi Bangunan (PBB) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta akhir tahun lalu berbuah manis. Di Jakarta Barat, pendapatan pajak mengalami kenaikan drastis imbas dari kebijakan tersebut.selengkapnya

 Tiga Poin Penting dalam Beleid Pajak Gross SplitTiga Poin Penting dalam Beleid Pajak Gross SplitJumat 29 Des 2017 08:46Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split terbit dengan tiga poin penting setelah diteken Presiden Joko Widodo pada Rabu (27/12/2017).selengkapnya

 Tersisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Masih Jauh dari TargetTersisa Tiga Bulan, Penerimaan Pajak Masih Jauh dari TargetJumat 16 Sep 2016 10:12Administratordibaca 816 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan merilis penerimaan pajak hingga pekan kedua September 2016 sebesar Rp 656,11 triliun. Angka ini terdiri dari penerimaan pajak nonmigas (minyak dan gas bumi) sebesar Rp 634,55 triliun dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas sebesar Rp 21,554 triliun.selengkapnya

 DKI Berlakukan Penghapusan Sanksi Pajak KendaraanDKI Berlakukan Penghapusan Sanksi Pajak KendaraanJumat 16 Nov 2018 15:51Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program ini dilaksanakan mulai 15 November sampai 15 Desember 2018.selengkapnya

 DKI terapkan penghapusan sanksi pajak selama 68 hariDKI terapkan penghapusan sanksi pajak selama 68 hariKamis 28 Jun 2018 14:51Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan selama 68 hari mulai 27 Juli sampai 31 Agustus 2018.selengkapnya

 Jokowi Teken Aturan Baru, Eksplorasi Migas Tak Kena PajakJokowi Teken Aturan Baru, Eksplorasi Migas Tak Kena PajakKamis 6 Jul 2017 11:25Ajeng Widyadibaca 667 kaliSemua Kategori

Pagi ini, Kamis (6/7) kabar baik datang dari sektor hulu migas, pasalnya aturan yang sudah sangat dinantikan oleh para investor kini sudah resmi diteken oleh Presiden Joko Widodo. Beleid tersebut merupakan revisi dari PP No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.selengkapnya

 Pemkot Surabaya Bebaskan Denda PBB Kejar Tunggakan Rp600 MiliarPemkot Surabaya Bebaskan Denda PBB Kejar Tunggakan Rp600 MiliarSelasa 2 Apr 2019 14:11Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna mengejar tunggakan pajak pokok yang mencapai Rp600 miliar sejak 1994 - 2018.selengkapnya

 Pajak PBB Naik 70%, Dewan Minta Warga Tak Bayar DuluPajak PBB Naik 70%, Dewan Minta Warga Tak Bayar DuluRabu 28 Feb 2018 14:43Ridha Anantidibaca 1621 kaliSemua Kategori

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tinggi sebesar 70%, meresahkan masyarakat karena sangat memberatkan.selengkapnya

 Menkeu Pertegas Aturan Penagihan PBB, Ini Kata Ditjen PajakMenkeu Pertegas Aturan Penagihan PBB, Ini Kata Ditjen PajakJumat 20 Mei 2016 22:22Administratordibaca 2463 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan mekanisme baru dalam pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), demi mengoptimalisasi penerimaan pajak pada tahun ini. Melalui aturan ini, pemungutan denda bagi wajib pajak selain PBB-P2 (Perkotaan dan Pedesaan) yang telat bayar, akan dipertegas.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :