Penerimaan pajak tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.861,8 triliunPenerimaan pajak tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.861,8 triliunSenin 19 Ags 2019 09:38Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua Kategori

Pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebanyak Rp 1.861,8 triliun di akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi daripada outlook penerimaan pajak 2019 sebesar Rp 1.643,1triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani Bujuk Pengusaha Dorong DPR Menyetujui Omnibus LawSri Mulyani Bujuk Pengusaha Dorong DPR Menyetujui Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 15:38Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani membujuk pengusaha untuk mendorong Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-undangan Omnibus Law Perpajakan. Ucapan Sri Mulyani itu, menjawab pertanyaan pengusaha mengenai kapan omnibus law perpajakan berlaku efektif.selengkapnya

 Intip Perlakuan Perpajakan Bagi Bisnis E-CommerceIntip Perlakuan Perpajakan Bagi Bisnis E-CommerceSelasa 19 Feb 2019 13:46Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan kembali latar belakang diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.10/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya

 Pemerintah Paparkan Pokok Perubahan Revisi PP 79/2010Pemerintah Paparkan Pokok Perubahan Revisi PP 79/2010Jumat 23 Sep 2016 07:53Administratordibaca 1008 kaliSemua Kategori

Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan perlakuan pajak penghasilan bidang usaha hulu minyak dan gas bumi untuk tujuan memperbaiki iklim investasi sektor tersebut.selengkapnya

 Kenali Kring Pajak DPJ Online dan ManfaatnyaKenali Kring Pajak DPJ Online dan ManfaatnyaSenin 29 Jul 2019 10:31Ridha Anantidibaca 2565 kaliSemua Kategori

Setiap wajib pajak akan mengurusi tanggung jawabnya dalam menyelesaikan urusan pajak sesuai dengan kententuan dari setiap masing-masing jenis pajak mulai dari waktu hingga tata cara pembayaran pajak. Bagi wajib pajak yang sudah terbiasa tentunya mengurusi pajak bukan lagi menjadi hal yang rumit.selengkapnya

 Isu Kepatuhan jadi Sentral Pembahasan RUU KUPIsu Kepatuhan jadi Sentral Pembahasan RUU KUPKamis 9 Jun 2016 09:42Administratordibaca 1860 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai membahas Rancangan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Beleid ini digadang-gadang sebagai langkah konkret reformasi sistem dan lembaga perpajakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi isu sentral yang menjadi latar belakang diajukannya RUU ini.selengkapnya

 Kejar Target Penerimaan 2017, Pemerintah Dorong Kepatuhan PajakKejar Target Penerimaan 2017, Pemerintah Dorong Kepatuhan PajakKamis 27 Okt 2016 14:32Administratordibaca 926 kaliSemua Kategori

Pemerintah sudah menentukan strategi untuk mengejar target penerimaan negara tahun depan. Strategi itu antara lain melanjutkan reformasi di bidang perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga dapat mencapai target peningkatan penerimaan perpajakan 2017 sebesar 13-15 persen dari realisasi tahun ini.selengkapnya

 Ini Strategi Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak di 2019Ini Strategi Pemerintah Genjot Penerimaan Pajak di 2019Senin 4 Jun 2018 11:35Ridha Anantidibaca 287 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan tax ratio tahun 2019 mencapai 11,4 hingga 11,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).selengkapnya

 RAPIM DITJEN PAJAK: Ini 5 Usulan untuk Optimalisasi Penerimaan PajakRAPIM DITJEN PAJAK: Ini 5 Usulan untuk Optimalisasi Penerimaan PajakSenin 11 Jan 2016 13:18Administratordibaca 1964 kaliSemua Kategori

Perumusan visi dan arah kebijakan perpajakan seyogyanya menciptakan kepastian bagi masyarakat, khususnya mengenai beberapa isu penting seperti transformasi kelembagaan (otonomi Otoritas Perpajakan), revisi UU Perpajakan (khususnya UU KUP dan UU PPh), pelaksanaan pengampunan pajak, Tahun Penegakan Hukum, dan pelibatan aktif para pemangku kepentingan.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan RUU Relaksasi Perpajakan untuk PPh dan PPnPemerintah Siapkan RUU Relaksasi Perpajakan untuk PPh dan PPnRabu 4 Sep 2019 13:18Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan rancangan undang-undang (RUU) ketentuan dan fasilitas perpajakan yang akan mengatur pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn) dan ketentuan umum perpajakan (KUP).selengkapnya

 Kemkop dan UKM gelar advokasi perpajakan di Kota MalangKemkop dan UKM gelar advokasi perpajakan di Kota MalangJumat 23 Mar 2018 09:40Ridha Anantidibaca 1233 kaliSemua Kategori

Kementerian Koperasi dan UKM menggelKementerian Koperasi dan UKM menggelar advokasi perpajakan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) KUMKM, di Kota Malang, Kamis (22/3) yang diikuti pengurus KUMKM maupun asosiasi terkait. Tujuan advar advokasi perpajakan bagi Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) KUMKM, di Kota Malang, Kamis (22/3) yang diikuti pengurus KUMKM maupun asosiasi terselengkapnya

 Tim Reformasi Pajak Libatkan KPKTim Reformasi Pajak Libatkan KPKRabu 30 Nov 2016 10:42Ajeng Widyadibaca 975 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan pembentukan tim reformasi perpajakan akan rampung dalam waktu dekat, sebelum akhir 2016 ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menyebutkan, pemerintah akan memasukkan unsur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tim ini.selengkapnya

 INSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan PublikINSTEP Bakal Kawal Reformasi Pajak dan Kebijakan PublikKamis 15 Mar 2018 13:30Ridha Anantidibaca 898 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Institute for Tax Reform & Public Policy (INSTEP) Hendi Subandi menilai perjalanan reformasi perpajakan serta kebijakan publik lainnya di wilayah ekonomi yang dinamis memerlukan pengawalan bersama seluruh elemen.selengkapnya

 Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Pemerintah Mau RUU Fasilitas Perpajakan Masuk Prolegnas 2020Jumat 6 Sep 2019 15:23Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.selengkapnya

 Ditjen Pajak akan bahas ekonomi digital dengan otoritas Ppajak se-Asia PasifikDitjen Pajak akan bahas ekonomi digital dengan otoritas Ppajak se-Asia PasifikSenin 12 Ags 2019 11:06Ridha Anantidibaca 957 kaliSemua Kategori

Industri digital semakin menjamur dengan berkembangnya perusahaan berbasis digital mulai dari e-commerce, media sosial, peer to peer (P2P) lending. Untuk ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dijadwalkan akan menggelar diskusi dengan otoritas pajak se-Asia Pasifik dalam merumuskan skema ekonomi digital.selengkapnya

 Begini cara pemerintah tarik pajak perusahaan digital asingBegini cara pemerintah tarik pajak perusahaan digital asingSenin 10 Feb 2020 13:39Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Strategi pemerintah untuk menarik pajak atas transaksi elektronik dari perusahaan digital asing sudah rampung. Menciptakan level playing field baik antara subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN).selengkapnya

 Siapa Saja yang Masuk Tim Reformasi Pajak Bentukan Sri Mulyani?Siapa Saja yang Masuk Tim Reformasi Pajak Bentukan Sri Mulyani?Kamis 15 Des 2016 12:47Ajeng Widyadibaca 817 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan tim reformasi perpajakan yang akan dibentuk berasal dari kalangan internal Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak Kementerian Keuangan. Tim khusus ini akan menjalankan reformasi perpajakan seperti yang sudah diagendakan pemerintah.selengkapnya

 Kontribusi Perpajakan ke APBN Ditargetkan 81% Tahun IniKontribusi Perpajakan ke APBN Ditargetkan 81% Tahun IniSelasa 23 Okt 2018 15:59Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Kontribusi penerimaan perpajakan yang terdiri dari pajak dan bea cukai ditargetkan mencapai 81% tahun ini. Kontribusi penerimaan perpajakan di 2014 sendiri sebesar 74%.selengkapnya

 Pajak e-Commerce Efektif Berlaku 1 April 2019Pajak e-Commerce Efektif Berlaku 1 April 2019Senin 14 Jan 2019 14:33Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi memungut pajak kepada pelaku usaha e-commerce mulai 1 April 2019. Ketentuan pengenaan pajak ini pun telah terbit, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.selengkapnya

 Pemerintah Diminta Kaji Lebih Jauh Pajak E-CommercePemerintah Diminta Kaji Lebih Jauh Pajak E-CommerceJumat 29 Mar 2019 10:01Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Pemerintah sebaiknya menunda pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) yang rencananya diberlakukan pada 1 April mendatang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :