Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengaku sudah bertemu dengan para pengusaha Singapura untuk menanyakan ihwal niatan negara tetangga tersebut untuk menggagalkan program pengampunan pajak Indonesia.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan p Roeslani meyakini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bisa mensukseskan program kebijakan amnesti pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan pemerintah untuk mencegah wajib pajak (WP) yang tidak patuh untuk bepergian ke luar negeri.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menyarankan agar pengawasan transaksi kartu kredit oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebaiknya menunggu pemberlakuan UU Pengampunan Pajak. "Kami setuju dengan surat edaran Dirjen Pajak tetapi pemberlakuannya menunggu pengampunan pajak dahulu. Artinya ini akan memberi kesempatan masyarakat melakukan keterbukaan sukarela denganselengkapnya

Dunia usaha terus meningkatkan keunggulan ekspor jasa di Indonesia untuk menghasilkan devisa. Namun, adanya penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dinilai menghambat ekspor tersebut.selengkapnya

Pemerintah terus mendorong investasi di Indonesia. Pemerintah pun sudah memberi berbagai insentif kepada investor. Sebut saja tax holiday, tax allowance dan berbagai insentif lainnya.selengkapnya

Kalangan dunia usaha menyambut positif upaya Kementerian Keuangan dalam menertibkan penunggak pajak, dengan mencekal mereka bepergian ke luar negeri. Mereka menilai upaya tersebut bisa digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani menyarankan pemerintah untuk menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) badan, khususnya bagi perusahaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Tujuannya, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan daya saing Indonesia.selengkapnya

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengapresiasi keseriusan pemerintah dalam menyosialisasikan program pengampunan pajak. Menurutnya, semakin gencar sosialisasi yang dilakukan, akan semakin banyak yang ikut pengampunan pajak.selengkapnya

Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Rosan P Roeslani mengatakan lamanya proses pencairan harta dan aset wajib pajak Indonesia di bank di luar negeri menjadi hambatan utama repatriasi dalam program pengampunan pajak.selengkapnya

Peneriman pajak hingga September 2019 turun hampir di seluruh sektor. Salah satu sektor perpajakan yang mengalami kontraksi terdalam adalah sektor pertambangan, yaitu sebesar 20,6% (yoy).selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menilai skema pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Kecil Menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5% sebagai langkah strategis dalam membangun budaya wajib pajak dan skema perekonomian jangka panjang yang bagus.selengkapnya

Target pemerintah terkait besaran amnesti pajak dinilai para pelaku usaha terlalu tinggi. Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Benny Soetrisno menilai penetapan pendapatan negara dari amnesti pajak diukur dari jumlah kapital para wajib pajak (WP).selengkapnya

Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018, pemerintah mengeluarkan aturan baru tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto.selengkapnya

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berkomitmen untuk berpartisipasi dalam program tax amnesty. Sejumlah anggota lembaga tersebut ramai-ramai akan mendaftar ke kantor pajak sebagai peserta tax amnesty pada 27 Desember mendatang.selengkapnya

Realisasi penerimaan negara dan hibah hingga minggu pertama bulan Agustus 2016 tercatat sebesar Rp775,2 triliun atau sekitar 43,4 persen dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P)sebesar Rp1.786,2 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan penerimaan negara akan tumbuh hingga 18,2 persen dan akan melebihi dari target yang ditetapkan di Undang-Undang APBN. Ia memperkirakan, penerimaan negara akan mencapai Rp 1.936 triliun atau lebih tinggi dari APBN sebesar Rp 1.894 triliun.selengkapnya

Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara tahun 2018 sebesar 100% dari target APBN yang sebesar Rp 1.894,72 triliun.selengkapnya

Undang-undang tax amnesty atau pengampunan pajak diyakini akan memperbaiki data basis pajak secara nasional, dengan melaporkan seluruh harta kepemilikan secara baik dan benar.selengkapnya

UU Pengampunan Pajak atau tax amnesty akan segera direalisasikan pada pekan depan. Penerapan UU ini masih menunggu aturan turunan yang akan segera diterbitkan oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya