Ini penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahIni penjelasan pemerintah pusat soal intervensi terhadap pajak daerahKamis 8 Okt 2020 13:59Ridha Anantidibaca 848 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) akan melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).selengkapnya

 UU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahUU Cipta Kerja beri wewenang pemerintah pusat atur pajak daerah dan retribusi daerahKamis 8 Okt 2020 13:47Ridha Anantidibaca 733 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat (pempus) dapat melakukan intervensi atas kebijakan fiskal pemerintah daerah (pemda), yakni dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Ketentuan ini sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Senin (5/10).selengkapnya

 KPK Soroti Capaian Penerimaan Pajak hingga Pengelolaan Aset DKI JakartaKPK Soroti Capaian Penerimaan Pajak hingga Pengelolaan Aset DKI JakartaKamis 4 Jun 2020 14:26Ridha Anantidibaca 554 kaliSemua Kategori

KPK menilai capaian rencana aksi Optimalisasi Pajak Daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah dibandingkan tahun 2019. KPK menyebut persentasenya masih di angka 39,5 persen, dengan besaran nilai Rp 8,2 triliun.selengkapnya

 KPK Catat Capaian Penerimaan Pajak DKI Jakarta Masih RendahKPK Catat Capaian Penerimaan Pajak DKI Jakarta Masih RendahKamis 4 Jun 2020 13:27Ridha Anantidibaca 411 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat persentase capaian rencana aksi optimalisasi pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah. Berdasarkan catatan KPK, persentase tersebut baru mencapai 39,5 persen dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.selengkapnya

 Genjot investasi, pemerintah akan mengatur pajak daerah melalui omnibus lawGenjot investasi, pemerintah akan mengatur pajak daerah melalui omnibus lawSenin 2 Des 2019 16:19Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Pemerintah bakal mengatur tarif pajak daerah, sebagai bentuk realisasi percepatan investasi. Rencana itu tertuang dalam Omnibus Law Perpajakan yang merangkum beberapa ketentuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).selengkapnya

 Ribuan Warga Kota Malang Manfaatkan Pemutihan PajakRibuan Warga Kota Malang Manfaatkan Pemutihan PajakRabu 20 Nov 2019 11:43Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Sebanyak 5.791 Wajib Pajak (WP) Kota Malang telah memanfaatkan program pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan. Selama tiga bulan bergulir, program Sunset Policy IV dapat mengumpulkan nilai realisasi sebesar Rp 4.414.163.950,-.selengkapnya

 Jakarta Genjot Pajak untuk Hindari Pembengkakan DefisitJakarta Genjot Pajak untuk Hindari Pembengkakan DefisitSenin 18 Nov 2019 09:31Ridha Anantidibaca 636 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggenjot pendapatan dari sektor pajak untuk menghindari pembengkakan defisit lebih besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Berdasarkan data yang dihimpun per 11 November 2019, realisasi pendapatan dari pajak sebesar Rp 33,5 triliun dari target Rp 44,5 triliun.selengkapnya

 Pemprov DKI Kaji Usulan Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40%Pemprov DKI Kaji Usulan Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40%Selasa 8 Okt 2019 11:01Ridha Anantidibaca 660 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, pihaknya akan mengkaji usulan untuk menaikkan pajak hiburan dari 25% menjadi 40%. Menurut dia, sangat dimungkinkan pajak hiburan dinaikkan sesuai permintaan dari parlemen Kebon Sirih.selengkapnya

 Terapkan Sistem Daring untuk Tingkatkan Pengelolaan Sumber PajakTerapkan Sistem Daring untuk Tingkatkan Pengelolaan Sumber PajakKamis 15 Ags 2019 15:08Ridha Anantidibaca 544 kaliSemua Kategori

Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Tengku Azwendi Fajri berharap Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Bapenda menerapkan sistem daring atau online dalam pengelolaan sumber-sumber pajak di Kota Pekanbaru. Baik itu pajak restoran, pajak parkir, pajak reklame, pajak PBB dan sumber pajak lainya.selengkapnya

 Aturan pajak terhadap rokok dinilai masih diskrimintifAturan pajak terhadap rokok dinilai masih diskrimintifSenin 12 Ags 2019 11:54Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Khafid Sirotudin, menilai terdapat diskrimnasi penerapan peraturan berkaitan dengan pajak terhadap rokok dan tembakau.selengkapnya

 Pengusulan Pempek Masuk Unesco Terganggu Pajak 10 PersenPengusulan Pempek Masuk Unesco Terganggu Pajak 10 PersenRabu 31 Jul 2019 09:40Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Kuliner khas asal Kota Palembang, Pempek, yang sudah terkenal di nusantara akan diusulkan masuk dalam warisan dunia ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Unesco, bersaing dengan 24 usulan warisan tak benda lainnya.selengkapnya

 Pencapaian Pajak Air Tanah Kabupaten Bekasi Belum MaksimalPencapaian Pajak Air Tanah Kabupaten Bekasi Belum MaksimalSelasa 9 Jul 2019 15:10Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus menggenjot pendapatan sektor pajak air tanah pada 2019 ini. Sebab, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tersebut dinilai masih belum maksimal sejak 2016 lalu.selengkapnya

 Cukai Naik, Delta Djakarta (DLTA) Pertimbangkan Naikkan Harga JualCukai Naik, Delta Djakarta (DLTA) Pertimbangkan Naikkan Harga JualKamis 20 Jun 2019 10:41Ridha Anantidibaca 831 kaliSemua Kategori

Emiten produsen minuman beralkohol, PT Delta Djakarta Tbk. mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian harga jual, setelah kenaikan cukai untuk produk minuman beralkohol efektif per 1 Januari 2019. Penyesuaian harga dilakukan untuk menjaga margin laba bersih perseroan.selengkapnya

 Perolehan pajak BBNKB Riau terbesar kedua di SumateraPerolehan pajak BBNKB Riau terbesar kedua di SumateraSenin 1 Apr 2019 16:03Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Perolehan pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Provinsi Riau sampai 15 Maret 2019 tercatat Rp159,6 miliar atau terbesar kedua di Sumatera, setelah Sumatera Utara (Sumut).selengkapnya

 Badan Pelayanan Pajak Kota Malang Akan Pidanakan Wajib Pajak BandelBadan Pelayanan Pajak Kota Malang Akan Pidanakan Wajib Pajak BandelKamis 14 Feb 2019 10:58Ridha Anantidibaca 557 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang akan menindak tegas wajib pajak bandel dengan memproses hukum agar penerimaan pajak daerah Rp501 miliar pada tahun ini bisa terpenuhi.selengkapnya

 Pemkot Depok Berencana Naikkan Pajak Air Tanah Tahun IniPemkot Depok Berencana Naikkan Pajak Air Tanah Tahun IniKamis 24 Jan 2019 14:12Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Depok berencana menaikkan pajak air tanah pada tahun 2019 ini. Wali Kota Depok Mohammad Idris menilai Pajak air tanah saat ini masih rendah dibandingkan kota lainnya.selengkapnya

 YLKI desak pemerintah naikkan persentase cukai rokok hingga 57%YLKI desak pemerintah naikkan persentase cukai rokok hingga 57%Senin 14 Jan 2019 09:44Ridha Anantidibaca 366 kaliSemua Kategori

Kenaikan persentase cukai rokok saat ini dinilai amat minim. Di tahun 2017, kenaikan cukai rokok hanya 10,14 persen bahkan selama 2018 cukai rokok tidak dinaikkan sama sekali.selengkapnya

 Lebihi Target, PAD Pajak Surabaya Capai Rp 3,7 TLebihi Target, PAD Pajak Surabaya Capai Rp 3,7 TJumat 28 Des 2018 13:21Ridha Anantidibaca 344 kaliSemua Kategori

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Surabaya melaporkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah menjelang akhir tahun telah mencapai target. Pencapaiannya sebesar Rp 3,7 triliun dari target Rp 3,6 triliun atau sebesar 104,80 persen.selengkapnya

 Tren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportTren tarif pajak turun, CITA: Skema nailed-down tepat untuk FreeportRabu 26 Des 2018 14:25Ridha Anantidibaca 714 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui holding BUMN pertambangan yakni PT Inalum (Persero). Disamping itu, operasional Freeport resmi beralih ke skema IUPK, namun dengan aturan perpajakan bersifat nailed-down alias tetap hingga masa operasionalnya berakhir di tahun 2041.selengkapnya

 Wow..Ratusan Bangunan di Surabaya Tunggak Bayar Pajak Hingga Miliaran RupiahWow..Ratusan Bangunan di Surabaya Tunggak Bayar Pajak Hingga Miliaran RupiahSenin 10 Des 2018 11:40Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Sekitar 216 bangunan di Kota Surabaya, Jawa Timur, menunggak pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan sejak 2013 hingga saat ini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :