Dirjen Pajak Masih Nantikan Hasil Pemeriksaan Pajak GoogleDirjen Pajak Masih Nantikan Hasil Pemeriksaan Pajak GoogleJumat 28 Okt 2016 16:27Administratordibaca 787 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan bahwa upaya untuk menjaring pajak dari Google masih tetap berjalan. Saat ini prosesnya masih dalam tahap penyidikan.selengkapnya

 Menkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalMenkeu Akui Masih Sulit Dapat Data Wajib Pajak di Perbankan NasionalSelasa 24 Mei 2016 15:00Administratordibaca 2098 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui kurangnya penerimaan pajak nasional disebabkan akses informasi yang minim. Dia pun mengakui saat ini pemerintah masih kesulitan dalam mendapatkan data wajib pajak (WP) "Sistem tidak bisa apa-apa kalau tidak ada data. Kami masih kesulitan mendapatkan data. Ujung tombak pajak itu adalah data," ujar Bambang dalam acara International Conference on Tax,selengkapnya

 Ditjen Pajak masih incar tax amnesty 204.000 wargaDitjen Pajak masih incar tax amnesty 204.000 wargaSenin 6 Mar 2017 15:29Ajeng Widyadibaca 590 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak / Ditjen Pajak mengaku masih menunggu respon dari 204.000 wajib pajak (WP) yang belum ikut amnesti pajak ataupun WP yang masih belum melaporkan hartanya secara lengkap.selengkapnya

 Dirjen Pajak Tak Puas Penerimaan Tax Amnesty Masih RendahDirjen Pajak Tak Puas Penerimaan Tax Amnesty Masih RendahRabu 28 Sep 2016 10:45Administratordibaca 716 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, dirinya belum mengaku puas dengan raihan tax amnesty hingga saat ini. Meskipun malam ini capaian tebusan telah mencapai lebih dari Rp70 triliun, namun masih banyak perbaikan yang masih perlu dilakukan.selengkapnya

 RUU Tax Amnesty: Pembahasan Masih AlotRUU Tax Amnesty: Pembahasan Masih AlotSenin 20 Jun 2016 14:30Administratordibaca 1050 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hafisz Thohir mengakui persoalan siapa yang berhak mengajukan pengampunan pajak termasuk di antara beberapa pasal krusial yang masih alot dibahas di DPR meski pemerintah ngotot agar RUU Tax Amnesty disahkan akhir Juni mendatang. Menurutnya, isu siapa yang boleh mengajukan pengampunan pajak tersebut masih menjadi perdebatan di antara fraksi yang ada di DPR dengan pihakselengkapnya

 Menkeu Sebut Tarif Pengampunan Pajak Masih Bisa BerubahMenkeu Sebut Tarif Pengampunan Pajak Masih Bisa BerubahSelasa 31 Mei 2016 13:58Administratordibaca 982 kaliSemua Kategori

Tarif tebusan pengampunan pajak masih bisa berubah dari yang sekarang diusulkan pemerintah dalam draf RUU Pengampunan Pajak. Pemerintah masih mencari tarif ideal agar repatriasi dana dan tambahan penerimaan negara bisa maksimal. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, tarif yang diusulkan sekarang bukanlah keputusan final. "Kami ingin yang terbaik, yang bisa membuat orang tertarikselengkapnya

 Berlakukan Kebijakan Cukai Vape, Bea Cukai Masih Giat Laksanakan Sosialisasi di DaerahBerlakukan Kebijakan Cukai Vape, Bea Cukai Masih Giat Laksanakan Sosialisasi di DaerahJumat 6 Jul 2018 14:33Ridha Anantidibaca 805 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau telah menetapkan kebijakan pengenaan cukai terhadap vape berlaku mulai 1 Juli 2018. Pengenaan cukai dengan tarif 57% ini merupakan intensifikasi cukai hasil tembakau dan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi serta pengawasan terhadap peredaran vape. Menindaklanjuti hal tersebut, kantor-kantorselengkapnya

 DJP masih menyusun Perdirjen tentang pajak e-commerceDJP masih menyusun Perdirjen tentang pajak e-commerceSenin 11 Feb 2019 14:03Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya

 Darmin: Ada Tax Amnesty pun Penerimaan Masih BeratDarmin: Ada Tax Amnesty pun Penerimaan Masih BeratSelasa 14 Jun 2016 07:57Administratordibaca 790 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memerintahkan agar anggaran kementerian dan lembaga dipangkas Rp 50 triliun. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 sebagai upaya penghematan untuk mengendalikan dan mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Usul menyunat anggaran juga disampaikanoleh Agus Martowardjojo. Bahkan, pada akhir pekan lalu, Gubernur Bank Indonesia ini menyarankanselengkapnya

 IMEI Belum Berlaku, Indonesia Masih Diserbu Ponsel IlegalIMEI Belum Berlaku, Indonesia Masih Diserbu Ponsel IlegalSenin 18 Nov 2019 10:34Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Perusahaan ritel telepon seluler Erajaya membeberkan penyelundupan ponsel berbagai merek yang dibawa dari Batam disebabkan belum ada pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) dari pemerintah dalam aturan nomor identitas khusus atau IMEI.selengkapnya

 Tokopedia masih pelajari aturan pajak untuk e-commerceTokopedia masih pelajari aturan pajak untuk e-commerceSenin 14 Jan 2019 10:00Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan aturan pajak untuk e-commerce yang termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.selengkapnya

 Pengamat pajak: PMK No. 150/2018 masih bisa tarik investasi baruPengamat pajak: PMK No. 150/2018 masih bisa tarik investasi baruKamis 13 Des 2018 10:05Ridha Anantidibaca 966 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan pada 27 November 2018.selengkapnya

 Ditjen Pajak Masih Butuh Waktu Sempurnakan Aturan Tax AmnestyDitjen Pajak Masih Butuh Waktu Sempurnakan Aturan Tax AmnestyRabu 28 Sep 2016 16:14Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan payung hukum perpanjangan waktu administrasi program tax amnesty untuk periode pertama. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Jenderal Pajak Nomor 13 Tahun 2016 yang berbunyi tentang tata cara penerimaan surat pernyataan pada minggu terakhir periode pertama penyampaian surat pernyataan.selengkapnya

 MK Tetapkan Pengadilan Pajak masih di Bawah KemenkeuMK Tetapkan Pengadilan Pajak masih di Bawah KemenkeuRabu 30 Sep 2020 13:50Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang diajukan hakim yustisial di Mahkamah Agung Teguh Satya Bhakti karena pemohon dinilai tidak mengalami kerugian akibat berlakunya undang-undang itu.selengkapnya

 2 Bulan Tax Amnesty, Target Dana Tebusan Masih Kurang Rp162 Triliun2 Bulan Tax Amnesty, Target Dana Tebusan Masih Kurang Rp162 TriliunKamis 1 Sep 2016 08:06Administratordibaca 1013 kaliSemua Kategori

Periode tiga bulan pertama program pengampunan pajak telah berjalan selama dua bulan. Artinya, wajib pajak hanya memiliki waktu satu bulan untuk dapat menikmati tarif rendah yang diberikan oleh pemerintah. Sebab, pada periode kedua dan ketiga tarif tebusan yang ditetapkan akan lebih tinggi.selengkapnya

 Pajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangPajak ekonomi digital masih perlu perencanaan yang matangKamis 5 Sep 2019 10:30Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menetapkan pajak ekonomi digital sebagai salah satu aspek penerimaan pajak di tahun depan.selengkapnya

 Jembatani Kepentingan WP dan Negara, RI Masih Kurang Konsultan PajakJembatani Kepentingan WP dan Negara, RI Masih Kurang Konsultan PajakKamis 3 Mei 2018 10:20Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Pengusul RUU Konsultan Pajak Mukhamad Misbakhun mendukung penuh agenda penguatan reformasi perpajakan secara menyeluruh dan komprehensif yang dicanangkan Presiden Jokowi. Keberadaan RUU Konsultan Pajak yang masuk urutan ke-27 pada Prolegnas RUU Prioritas 2018, diyakini menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat reformasi di bidang perpajakan.selengkapnya

 Penerimaan pajak sektor tambang turun, Kadin: Dalam jangka panjang masih andalanPenerimaan pajak sektor tambang turun, Kadin: Dalam jangka panjang masih andalanRabu 6 Nov 2019 10:57Ridha Anantidibaca 862 kaliSemua Kategori

Peneriman pajak hingga September 2019 turun hampir di seluruh sektor. Salah satu sektor perpajakan yang mengalami kontraksi terdalam adalah sektor pertambangan, yaitu sebesar 20,6% (yoy).selengkapnya

 Masih banyak sektor yang membutuhkan insentif pajak, ini daftarnyaMasih banyak sektor yang membutuhkan insentif pajak, ini daftarnyaSenin 15 Jan 2018 09:59Ridha Anantidibaca 627 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin menggunakan instrumen pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu caranya dengan mengevaluasi fasilitas tax allowance dan tax holiday.selengkapnya

 Kerek Daya Beli, Pelonggaran Fiskal Masih DipelajariKerek Daya Beli, Pelonggaran Fiskal Masih DipelajariSenin 13 Nov 2017 11:26Ajeng Widyadibaca 929 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mempelajari setiap usulan terkait upaya untuk mengerek daya beli masyarakat. Salah satu usulannya yakni melonggarkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :