RUU Pengampunan Pajak Dorong Reformasi Perpajakan yang BerkeadilanRUU Pengampunan Pajak Dorong Reformasi Perpajakan yang BerkeadilanJumat 29 Jul 2016 19:11Administratordibaca 1169 kaliSemua Kategori

Ketua DPR RI Ade Komarudin membacakan Pidato Penutupan Masa Sidang, pada Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (28/07/2016).selengkapnya

 Marak Aksi Unilateral, Bagaimana Masa Depan Konsensus Pemajakan Digital?Marak Aksi Unilateral, Bagaimana Masa Depan Konsensus Pemajakan Digital?Jumat 6 Des 2019 14:16Ridha Anantidibaca 421 kaliSemua Kategori

Ketidakpastian akan terciptanya konsensus pemajakan ekonomi digital terus memicu aksi-aksi unilateral di sejumlah negara.selengkapnya

 Kemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahKemnag masukkan PPN 5% dalam acuan UmrahSelasa 9 Jan 2018 15:44Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) akan mengatur kenaikan biaya umrah yang bisa dikenakan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai efek pemberlakuan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 5% oleh Pemerintah Arab Saudi.selengkapnya

 Tambah 3 Negara, Profil Transfer Pricing OECD Kini Jadi 55 NegaraTambah 3 Negara, Profil Transfer Pricing OECD Kini Jadi 55 NegaraKamis 20 Jun 2019 10:22Ridha Anantidibaca 643 kaliSemua Kategori

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperluas profil transfer pricing dari 52 negara menjadi 55 negara.selengkapnya

 Pengusaha Rokok Ajukan Gugatan Praperadilan Bea dan Cukai KudusPengusaha Rokok Ajukan Gugatan Praperadilan Bea dan Cukai KudusJumat 12 Apr 2019 14:31Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Pengusaha rokok Nur Rohmad warga Desa Teluk Wetan, Kecamatan Welahan, Jepara, mengajukan gugatan praperadilan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Kudus. Sebab merasa alat bukti dalam penetapan tersangka kasus rokok ilegal tidak terpenuhi.selengkapnya

 Pembahasan belum tuntas, penerapan cukai plastik kresek molor lagiPembahasan belum tuntas, penerapan cukai plastik kresek molor lagiSelasa 24 Jul 2018 11:35Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Rencana pengenaan cukai pada plastik kresek pada semester II 2018 diperkirakan mundur lagi. Sebab, pembahasan antar kementerian dan lembaga yang terkait dengan penetapan cukai plastik ini masih belum menemui titik terang.selengkapnya

 Ini langkah Bea Cukai berantas rokok ilegal di daerahIni langkah Bea Cukai berantas rokok ilegal di daerahSenin 24 Feb 2020 13:30Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara kontinyu berupaya menekan peredaran rokok ilegal. Berbagai aksi nyata mulai dari penindakan terhadap tempat produksi rokok ilegal, pemusnahan rokok ilegal, serta peningkatan sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya.selengkapnya

 Ikapi Jakarta Desak Pajak Perbukuan DihapuskanIkapi Jakarta Desak Pajak Perbukuan DihapuskanJumat 20 Mei 2016 13:13Administratordibaca 1100 kaliSemua Kategori

Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DKI Jakarta mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menghapuskan pajak terhadap produksi buku. Permintaan itu muncul lantaran begitu banyaknya kewajiban pajak yang harus ditunaikan para penerbit kepada negara selama ini. Dalam sidang pleno Komisi A Musyawarah Daerah (Musda) Ikapi DKI Jakarta 2016, Rabu (18/5), para peserta bersepakat untuk meminta pemerintahselengkapnya

 Realisasi Penerimaan Pajak Pemkot Solo Capai 98,85 PersenRealisasi Penerimaan Pajak Pemkot Solo Capai 98,85 PersenKamis 11 Okt 2018 10:46Ridha Anantidibaca 733 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak daerah Pemerintah Kota Solo sampai kuartal III 2018 tercatat mencapai 98,85 persen atau sebesar Rp 252 miliar dari target sebesar Rp 255 miliar. Realisasi tersebut mencapai 78,75 persen dari target penerimaan pajak sampai akhir 2018 yang mencapai Rp 320 miliar.selengkapnya

 Cerdik! Sri Mulyani Tebar Jaring Pajak Digital, Akses Netflix di Telkom DibukaCerdik! Sri Mulyani Tebar Jaring Pajak Digital, Akses Netflix di Telkom DibukaRabu 8 Jul 2020 13:53Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Perkara pemblokiran layanan pemutaran video on demand Netflix oleh Telkom Group telah berlangsung sejak 2016.selengkapnya

 Dewan Minta Target PAD di Sektor Pajak dan Retribusi DinaikkanDewan Minta Target PAD di Sektor Pajak dan Retribusi DinaikkanRabu 23 Sep 2020 13:22Ridha Anantidibaca 386 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Makassar meminta agar target pendapatan asli daerah (PAD) untuk sektor pajak dan retribusi pada anggaran perubahan dinaikkan.selengkapnya

 Faktur pajak fiktif masih semarakFaktur pajak fiktif masih semarakJumat 26 Jan 2018 12:34Ridha Anantidibaca 819 kaliSemua Kategori

Penerapan faktur pajak elektronik (e-faktur) ternyata masih memiliki kelemahan. Hal itu terbukti dari ditemukannya Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak (WP) yang terindikasi merupakan penerbit faktur pajak tidak sah atau fiktif.selengkapnya

 Ditjen Pajak suspend 1.049 WP terindikasi penerbit faktur ilegalDitjen Pajak suspend 1.049 WP terindikasi penerbit faktur ilegalJumat 26 Jan 2018 11:47Ridha Anantidibaca 680 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu (24/1) resmi telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak yang terindikasi merupakan penerbit Faktur Pajak tidak sah.selengkapnya

 Kurangi Sengketa Pajak, Ini yang Akan Dilakukan Ditjen PajakKurangi Sengketa Pajak, Ini yang Akan Dilakukan Ditjen PajakSenin 12 Mar 2018 14:31Ridha Anantidibaca 1154 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak mengklaim rencana perubahan peraturan terkait advance pricing agreement (APA) akan memperkecil sengketa terkait penetapan pajak dari praktik transfer pricing.selengkapnya

 Tak Pakai Faktur Pajak Elektronik Mulai 1 Juli Bakal Kena DendaTak Pakai Faktur Pajak Elektronik Mulai 1 Juli Bakal Kena DendaJumat 24 Jun 2016 13:46Administratordibaca 1367 kaliSemua Kategori

Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia wajib menggunakan faktur pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) mulai 1 Juli 2016. Pemberlakuan secara nasional ini menyusul penetapan e-Faktur di wilayah Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015.selengkapnya

 Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawIni Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 08:53Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan fiskal daerah bakal semakin kuat. Melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.selengkapnya

 KPK: Sektor Sumber Daya Alam Punya Ketidakpatuhan Pajak yang TinggiKPK: Sektor Sumber Daya Alam Punya Ketidakpatuhan Pajak yang TinggiSenin 10 Des 2018 09:58Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menyebut kepatuhan wajib pajak pada sektor sumber daya alam (SDA) atau sektor ekstraktif masih sangat rendah. Adapun industri ekstraktif merupakan industri yang menggali, mengambil, dan mengolah bahan baku langsung dari alam sekitar, di antaranya pertambangan, pertanian, perikanan.selengkapnya

 Penunggak Pajak Mangkir, Rekening DiblokirPenunggak Pajak Mangkir, Rekening DiblokirJumat 17 Jun 2016 07:41Administratordibaca 1712 kaliSemua Kategori

Seiring dengan penetapan Tahun Penegakan Hukum 2016, Kanwil DJP Jakarta Barat mencanangkan Mei 2016 sebagai Bulan Blokir dengan melaksanakan pemblokiran terhadap rekening penunggak pajak secara serentak di wilayah kerjanya. Pemblokiran dilakukan oleh 18 Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di jajaran Kanwil DJP Bakarta Barat. Selama Bulan Blokir, tercatat sebanyak 112selengkapnya

 Tiga wahana TMII menunggak pajak, tunggakan terbesar wahana Snowbay Rp 400 jutaTiga wahana TMII menunggak pajak, tunggakan terbesar wahana Snowbay Rp 400 jutaJumat 23 Nov 2018 09:18Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Belum lama ini, terlihat plang yang berisi pengumuman tunggakan pajak di tiga wahana Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Pelaksana harian (Plh) Kepala Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cipayung Jakarta Timur Eky Darmayanti membenarkan bahwa memang ada tunggakan pembayaran pajak.selengkapnya

 SPT PBB Sudah Keluar, Yuk Bayar!SPT PBB Sudah Keluar, Yuk Bayar!Jumat 10 Feb 2017 14:59Ajeng Widyadibaca 2751 kaliSemua Kategori

Setiap tahun, masyarakat yang masuk golongan Wajib Pajak (WP) karena mempunyai properti (baik tanah, rumah, atau ruko) akan dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :