Soal pajak penjualan minyak KKKS ke Pertamina, pemerintah akan cari jalan keluarSoal pajak penjualan minyak KKKS ke Pertamina, pemerintah akan cari jalan keluarSenin 1 Okt 2018 10:53Ridha Anantidibaca 801 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mewajibkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menjual minyak mentah bagiannya ke PT Pertamina seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Kendati demikian, pelaksanaannya bukan tanpa kendala.selengkapnya

 Pemerintah akan berikan insentif pajak demi dongkrak investasi, ini kata ekonom IndefPemerintah akan berikan insentif pajak demi dongkrak investasi, ini kata ekonom IndefKamis 5 Sep 2019 10:01Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Ekonom senior Indef memproyeksi hingga 2020 pertumbuhan investasi masih sulit untuk meningkat, khususnya untuk sektor non keuangan dan non konstruksi. Kemungkinan, baru tahun 2021 pertumbuhan investasi Indonesia mengalami pemulihan.selengkapnya

 Siap-siap, Sepeda Motor Akan Dapat Insentif dari PemerintahSiap-siap, Sepeda Motor Akan Dapat Insentif dari PemerintahSenin 13 Ags 2018 14:51Ridha Anantidibaca 3291 kaliSemua Kategori

Skema pajak kendaraan yang baru akan segera disahkan oleh pemerintah. Dalam aturan itu, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atau PPnBM tidak lagi ditentukan oleh jenis dari kendaraan, namun juga emisi yang dihasilkan dan sumber penggeraknya.selengkapnya

 Bank-Bank Pemerintah akan Perluas Kanal Pembayaran PajakBank-Bank Pemerintah akan Perluas Kanal Pembayaran PajakSelasa 16 Jul 2019 14:45Ridha Anantidibaca 674 kaliSemua Kategori

Bank Milik Negara (Himbara) akan memperluas kanal di masing-masing perbankan untuk digunakan masyarakat dalam membayar pajak. Direktur Distribusi dan Jaringan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk (BTN) Dasuki Amsir mengatakan Himbara akan memperbanyak kanal pembayaran seperti internet perbankan (internet banking), layanan perbankan dalam gawai (mobile banking), agen laku pandai, dan ATM yang memiliselengkapnya

 Siap-siap, pemerintah akan tarik pajak langganan Netflix hingga SpotifySiap-siap, pemerintah akan tarik pajak langganan Netflix hingga SpotifyJumat 6 Sep 2019 10:47Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan menarik Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) pelanggan layanan jasa dari perusahaan luar negeri yang memiliki layanan di Indonesia misalnya saja Netflix dan Spotify.selengkapnya

 Sri Mulyani akan Hati-Hati Jalankan Kebijakan PemerintahSri Mulyani akan Hati-Hati Jalankan Kebijakan PemerintahKamis 28 Jul 2016 10:53Administratordibaca 1001 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan yang baru dilantik Sri Mulyani Indrawati mengatakan program amnesti pajak merupakan bagian kebijakan fiskal pemerintah dan pengelolaan APBN yang bertanggung jawab sehingga pelaksanaannya harus dilakukan hati-hati.selengkapnya

 Google Tidak KonsistenGoogle Tidak KonsistenSelasa 20 Sep 2016 15:34Administratordibaca 777 kaliSemua Kategori

Penolakan Google untuk pemeriksaan pajak di Indonesia menjadi persoalan serius. Pemerintah kini sedang menyiapkan ”senjata” baru untuk membidik Google Asia Pacific (GAP) Pte Ltd.selengkapnya

 UKM Tidak Hanya Butuh PengampunanUKM Tidak Hanya Butuh PengampunanSelasa 18 Okt 2016 11:38Ajeng Widyadibaca 717 kaliSemua Kategori

“Karena menghitungnya dari sales jadi membayar 1% ke kantor pajak itu berat. Apalagi margin kami tidak terlalu besar.”selengkapnya

 METI: PMK tax holiday tidak banyak berpengaruhMETI: PMK tax holiday tidak banyak berpengaruhRabu 11 Apr 2018 10:25Ridha Anantidibaca 325 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2018 terkait kemudahan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (tax holiday) dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaku usaha.selengkapnya

 Fasilitas SPH Kolektif Tidak Diminati UMKMFasilitas SPH Kolektif Tidak Diminati UMKMRabu 28 Des 2016 11:15Ajeng Widyadibaca 647 kaliSemua Kategori

Jelang akhir periode kedua implementasi kebijakan amnesti pajak, fasilitas kemudahan bagi usaha mikro, kecil, menengah – terutama terkait penyampaian surat pernyataan harta secara kolektif – tidak diminati.selengkapnya

 Pelapak tidak Wajib Sampaikan NPWPPelapak tidak Wajib Sampaikan NPWPKamis 17 Jan 2019 13:01Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik tidak mengharuskan untuk menyampaikan NPWP.selengkapnya

 Ini Jawaban Jokowi Tidak Ikut Tax AmnestyIni Jawaban Jokowi Tidak Ikut Tax AmnestyAhad 2 Okt 2016 22:51Administratordibaca 815 kaliSemua Kategori

Meski gencar mengkampanyekan program amnesti pajak, namun Presiden Joko Widodo mengaku dirinya tidak ikut program tersebut. Hanya saja, sambung dia, perusahaan yang dimilikinya ikut dalam pengampunan pajak.selengkapnya

 Pengusaha: Tax Amnesty Jadi atau Tidak?Pengusaha: Tax Amnesty Jadi atau Tidak?Jumat 17 Jun 2016 15:10Administratordibaca 1150 kaliSemua Kategori

Di tengah situasi ekonomi yang masih lesu, setiap kebijakan pemerintah selalu menjadi perhatian para pelaku usaha. Begitu pula dengan langkah yang diambil pemerintah terkait pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani mengaku sangat tak sabar dengan pemberlakuan tax amnesty. "Kita para pengusaha udah sangat menunggu-nunggu iniselengkapnya

 Murdaya Poo Berharap Tax Amnesty Tidak BerhentiMurdaya Poo Berharap Tax Amnesty Tidak BerhentiSelasa 20 Sep 2016 07:06Administratordibaca 516 kaliSemua Kategori

Miliarder asal Indonesia Murdaya Poo pada hari ini, Senin, 19 September 2016 mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty pemerintah, menyusul para pengusaha kawakan yang sebelumnya telah berpartisipasi.selengkapnya

 Pengusaha: Robert Pakpahan tidak menakutkanPengusaha: Robert Pakpahan tidak menakutkanSenin 4 Des 2017 10:06Ridha Anantidibaca 658 kaliSemua Kategori

Dilantiknya Robert Pakpahan menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru mendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha. Bahkan, pengusaha menilai Robert bukan sosok yang menakut-nakuti.selengkapnya

 PP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MKPP Muhammadiyah Tidak Jadi Gugat Tax Amnesty ke MKRabu 19 Okt 2016 20:44Administratordibaca 1787 kaliSemua Kategori

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi membatalkan gugatan judicial review Undang-Undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan ini diambil setelah salah satu organisasi terbesar ini menggelar rapat pleno antar pengurus PP Muhammadiyah, belum lama ini.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tidak Paksaan Ikut Tax AmnestySri Mulyani: Tidak Paksaan Ikut Tax AmnestyAhad 25 Sep 2016 11:01Administratordibaca 1160 kaliSemua Kategori

Masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah saat ini ketakutan dengan adanya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 StanChart Mengaku Tidak Ada Pengurangan NasabahStanChart Mengaku Tidak Ada Pengurangan NasabahJumat 17 Jun 2016 14:28Administratordibaca 655 kaliSemua Kategori

General Manager of Retail Banking Product Consumer Banking Indonesia Standard Chartered, Jacqueline Hartono mengatakan, pihaknya mendukung penuh regulasi sinkronisasi data nasabah kartu kredit yang digaungkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam hal ini, Ditjen Pajak ingin melakukan sinkronisasi data untuk mengetahui apakah data belanja nasabah sesuai dengan penghasilannya.selengkapnya

 DPR Merasa RUU Pengampunan Pajak Tidak EfektifDPR Merasa RUU Pengampunan Pajak Tidak EfektifJumat 22 Apr 2016 11:31Administratordibaca 1214 kaliSemua Kategori

Polemik mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terus bergulir. Sejumlah anggota DPR RI menyebut penerapan RUU tersebut tidak akan efektif. Mereka yang berkomentar demikian termasuk anggota DPR Soepriyatno. Menurut dia, jika RUU tersebut disahkan menjadi UU, penerapannya pun tidak akan lama.selengkapnya

 HNW: UU Pengampunan Pajak tidak Sesuai PancasilaHNW: UU Pengampunan Pajak tidak Sesuai PancasilaJumat 1 Jul 2016 03:39Administratordibaca 1756 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meniali Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) yang baru disetujui DPR RI, tidak sesuai dengan Pancasila karena tidak memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :