Kasus Suap Pejabat, KPK Buka Peluang Periksa Dirjen PajakKasus Suap Pejabat, KPK Buka Peluang Periksa Dirjen PajakJumat 25 Nov 2016 14:08Ajeng Widyadibaca 1191 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan suap pengamanan tunggakan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Salah satu yang besar kemungkinan diperiksa KPK adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

 Anak Buah Sri Mulyani Ikhlaskan Utang Pajak Para PengemplangAnak Buah Sri Mulyani Ikhlaskan Utang Pajak Para PengemplangSelasa 9 Ags 2016 16:22Administratordibaca 958 kaliSemua Kategori

Salah satu keuntungan ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) adalah penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan atas bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana. Hal inilah yang terus disosialisasikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Selatan I untuk menarik dan memberikan kepastian kepada Wajib Pajak (WP) peserta tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah tak Khawatir Setop Pidana PajakPemerintah tak Khawatir Setop Pidana PajakRabu 3 Ags 2016 10:49Administratordibaca 595 kaliSemua Kategori

Penghentian proses pemeriksaan dan penyelidikan pidana pajak dinilai tak akan mempengaruhi target penerimaan pajak tahun ini. Pemerintah mengklaim, penghentian itu justru mendorong meningkatnya penerimaan pajak dari program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3581 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Ingat, Mulai Agustus Pengusaha Kena Pajak (PKP) Wajib Pakai E-BupotIngat, Mulai Agustus Pengusaha Kena Pajak (PKP) Wajib Pakai E-BupotRabu 22 Jul 2020 10:49Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wajib menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 mulai Agustus 2020.selengkapnya

 Siap-Siap, Pengguna Spotify dan Netflix Wajib Bayar PajakSiap-Siap, Pengguna Spotify dan Netflix Wajib Bayar PajakRabu 8 Jul 2020 14:17Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menunjuk enam perusahaan global pemungut pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Mereka dianggap telah memenuhi kriteria dan sudah menerima surat keterangan terdaftar dan nomor identitas perpajakan sebagai pemungut PPN.selengkapnya

 Sah! Netflix, Google, Sportify, dan kawan-kawan wajib memungut pajak di Indonesia.Sah! Netflix, Google, Sportify, dan kawan-kawan wajib memungut pajak di Indonesia.Rabu 8 Jul 2020 14:04Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah resmi menunjuk Netflix, Google, Sportify dan kawan-kawan untuk memungut pajak pertambahan nilai alias PPN kepada para konsumenya di Indonesia.selengkapnya

 Mulai 1 Agustus, Produk Amazon, Google, Netflix, dan Spotify Kena PPN 10 PersenMulai 1 Agustus, Produk Amazon, Google, Netflix, dan Spotify Kena PPN 10 PersenRabu 8 Jul 2020 13:29Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Enam perusahaan global yakni Amazon Web Services Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd,Google Ireland Ltd, Google LLC, Netflix International B.V., dan Spotify AB resmi menjadi wajib pungut (wapu) PPN atas barang dan jasa digital.selengkapnya

 Unifikasi SPT Mudahkan Wajib PajakUnifikasi SPT Mudahkan Wajib PajakKamis 1 Ags 2019 15:38Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus melakukan berbagai terobosan untuk mempermudah administrasi kepatuhan bagi wajib pajak (WP).selengkapnya

 Sasaran Penerapan E-Bupot, Dari Freeport Sampai Bintang ToedjoeSasaran Penerapan E-Bupot, Dari Freeport Sampai Bintang ToedjoeRabu 8 Mei 2019 09:10Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak telah mewajibkan sekitar 1.913 wajib pajak (WP) pemotong PPh Pasal 23 dan 26 menggunakan aplikasi bukti potong elektronik atau e-bupot.selengkapnya

 Penerapan E-Bupot, 1.913 Wajib Pajak DilibatkanPenerapan E-Bupot, 1.913 Wajib Pajak DilibatkanRabu 8 Mei 2019 09:00Ridha Anantidibaca 883 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak telah mewajibkan sekitar 1.913 wajib pajak (WP) pemotong PPh Pasal 23 dan 26 menggunakan aplikasi bukti potong elektronik atau e-bupot.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Kota Malang Tembus Rp354,2 MiliarPenerimaan Pajak Kota Malang Tembus Rp354,2 MiliarKamis 25 Okt 2018 10:25Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang sampai awal triwulan IV/2018 menembus Rp354,2 miliar atau 84,3% dari target penerimaan sebesar Rp420 miliar sampai akhir 2018 mengacu APBD-Perubahan.selengkapnya

 PPH 0,5 persen bukti keberpihakan pemerintah terhadap IKMPPH 0,5 persen bukti keberpihakan pemerintah terhadap IKMSelasa 26 Jun 2018 10:44Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Penerbitan PPH 0,5 persen untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang juga Industri Kecil Menengah (IKM) dinilai sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap perkembangan IKM.selengkapnya

 OnlinePajak Beri Kemudahan Lapor Pajak Lewat e-FilingOnlinePajak Beri Kemudahan Lapor Pajak Lewat e-FilingSelasa 27 Mar 2018 14:47Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Kemudahan dalam berusaha (ease of doing business) merupakan salah satu faktor penentu kelancaran administrasi perusahaan, termasuk urusan perpajakan yang salah satunya adalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun demikian, masih ada Wajib Pajak yang menemukan kesulitan dalam melaporkan SPT.selengkapnya

 Layanan OnlinePajak luncurkan PajakPayLayanan OnlinePajak luncurkan PajakPaySelasa 30 Jan 2018 09:13Ridha Anantidibaca 584 kaliSemua Kategori

Penyedia jasa aplikasi yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), OnlinePajak telah meluncurkan layanan terbaru bernama PajakPay, demikian siaran pers dari OnlinePajak yang diterima di Jakarta, Senin.selengkapnya

 Ingat, Batas Akhir Pelaporan SPT Pajak Pribadi pada 31 MaretIngat, Batas Akhir Pelaporan SPT Pajak Pribadi pada 31 MaretKamis 2 Mar 2017 14:30Ajeng Widyadibaca 1758 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau seluruh Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan Surat Penghasilan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2016 mulai 1-31 Maret 2017. Sementara untuk pelaporan SPT Tahunan PPh WP Badan memiliki batas hingga 30 April 2017.selengkapnya

 Korlantas Polri Resmikan 3 Aplikasi InovatifKorlantas Polri Resmikan 3 Aplikasi InovatifJumat 16 Des 2016 10:35Ajeng Widyadibaca 1028 kaliSemua Kategori

Aplikasi tersebut dilakukan guna memudahkan dan memaksimalkan pelayanan publik terhadap masyarakat dan merupakan suatu sebuah terobosan kreatif dan inovatif dari Kepolisian Lalu Lintas terkait pelayanan publik.selengkapnya

 KPK akan dalami pihak lain suap pajakKPK akan dalami pihak lain suap pajakKamis 24 Nov 2016 09:51Ajeng Widyadibaca 720 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi akan mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus suap yang melibatkan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan pada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Handang Soekarno.selengkapnya

 Dua Bukti Rendahnya Kepatuhan Pajak di MasyarakatDua Bukti Rendahnya Kepatuhan Pajak di MasyarakatSelasa 15 Nov 2016 15:49Ajeng Widyadibaca 1457 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, kepatuhan para wajib pajak (WP) di Indonesia sampai saat ini baru mencapai angka 60 persen.selengkapnya

 Deklarasi harta Tax Amnesty Rp 4.000 T, bukti rakyat tak taat pajakDeklarasi harta Tax Amnesty Rp 4.000 T, bukti rakyat tak taat pajakSelasa 15 Nov 2016 14:21Ajeng Widyadibaca 616 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menyebut kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih sangat buruk. Hal ini terlihat dari jumlah Wajib Pajak (WP) yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang hanya 25 juta dari 250 juta penduduk.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :