Rekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaRekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaSenin 2 Des 2019 14:50Ridha Anantidibaca 635 kaliSemua Kategori

Kantor pajak kini bisa langsung mengakses data informasi rekening di atas Rp 1 miliar. Wewenang inilah yang dimanfaatkan otoritas pajak untuk memperluas basis Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 Jejak Google di OperatorJejak Google di OperatorJumat 20 Jan 2017 11:36Ajeng Widyadibaca 610 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan telah memiliki bukti kuat untuk menagih pajak Google. Adapun, Google Asia Pacific Pte Ltd diminta segera menyampaikan seluruh data keuangan agar terhindar dari sanksi denda berlipat.selengkapnya

 PENGHITUNGAN PERDARAN BRUTO: Ini Alasan Ditjen PajakPENGHITUNGAN PERDARAN BRUTO: Ini Alasan Ditjen PajakSelasa 6 Mar 2018 09:45Ridha Anantidibaca 391 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengkaim tujuan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto adalah untuk menghindari sengketa pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Revisi Aturan Cara Penghitungan Peredaran BrutoDitjen Pajak Revisi Aturan Cara Penghitungan Peredaran BrutoKamis 1 Mar 2018 10:55Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. Ketentuan itu memberikan alternatif bagi fiskus untuk menetapkan jumlah pajak bagi wajib pajak yang tak kooperatif.selengkapnya

 Wajib Pajak Bandel Dibuat Tak Berkutik Dengan 8 Metode IniWajib Pajak Bandel Dibuat Tak Berkutik Dengan 8 Metode IniKamis 1 Mar 2018 10:14Ridha Anantidibaca 357 kaliSemua Kategori

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.03/2018 tentang cara lain menghitung peredaran bruto. Ketentuan itu memberikan alternatif bagi fiskus untuk menetapkan jumlah pajak bagi wajib pajak yang tak kooperatif.selengkapnya

 Agar Tax Ratio Naik, BPK Dorong Ditjen Pajak jadi Badan OtonomAgar Tax Ratio Naik, BPK Dorong Ditjen Pajak jadi Badan OtonomSelasa 23 Jul 2019 11:48Ridha Anantidibaca 822 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan menjadi badan otonom.selengkapnya

 HASIL AUDIT BPK: Penagihan Pajak BermasalahHASIL AUDIT BPK: Penagihan Pajak BermasalahJumat 6 Apr 2018 10:20Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan penatausahaan piutang pajak, penagihan pajak dan pengelolaan barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa ketidakoptimalan pelaksanaan aktivitas tersebut berpotensi menggerus penerimaan negara.selengkapnya

 Kini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupKini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupJumat 2 Mar 2018 14:13Ridha Anantidibaca 578 kaliSemua Kategori

Kementerian keuangan menerbitkkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto. Dengan aturan ini, petugas pajak atau fiskus, bisa memeriksa Wajib Pajak (WP) yang tidak melaporkan pembukuan peredaran bruto yang dimilikinya.selengkapnya

 Pro kontra skema keberatan dalam UU KUPPro kontra skema keberatan dalam UU KUPKamis 7 Des 2017 10:49Ridha Anantidibaca 1683 kaliSemua Kategori

Skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP dinilai memicu kenaikan jumlah piutang pajak seiring dengan lonjakan kasus sengketa pajak. Mengutip Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selama kurun 2012-2016 jumlah piutang pajak naik signifikan.selengkapnya

 Ketua BPK Lapor Pajak gunakan e-FilingKetua BPK Lapor Pajak gunakan e-FilingSenin 7 Mar 2016 21:14Administratordibaca 1274 kaliSemua Kategori

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Azis melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan miliknya secara daring (e-filing), untuk membuktikan kemudahan mekanisme tersebut, agar kontribusi masyarakat terhadap penerimaan negara dapat maksimal. "E-Filing ini pada hakikatnya sangat mudah. Realisasi pajak tahun lalu (2015) sudah lumayan sebesar Rp1.066 triliun, saya ingin targetselengkapnya

 Dirjen Pajak Akui Pemeriksaan Wajib Pajak Rawan SuapDirjen Pajak Akui Pemeriksaan Wajib Pajak Rawan SuapJumat 5 Okt 2018 11:14Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan turut berkomentar soal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada jajarannya. Robert menilai ranah pemeriksaan wajib pajak memang rawan disalahgunakan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Buka Lowongan 22 Ribu Karyawan hingga 2017Ditjen Pajak Buka Lowongan 22 Ribu Karyawan hingga 2017Jumat 13 Mei 2016 14:36Administratordibaca 2350 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan akan terus membuka lowongan kerja. DJP masih membutuhkan penambahan karyawan lebih dari 22 ribu pegawai. Jumlah tersebut untuk menggenapi total pegawai pajak yang diharapkan mencapai lebih dari 60 ribu orang hingga 2017.selengkapnya

 Sengketa Pajak Menumpuk: Dari Lemahnya Pemeriksaan dan WP yang Tak KooperatifSengketa Pajak Menumpuk: Dari Lemahnya Pemeriksaan dan WP yang Tak KooperatifKamis 14 Feb 2019 11:10Ridha Anantidibaca 743 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyebut bahwa tingginya angka sengketa yang masuk ke Pengadilan Pajak disebabkan oleh dua aspek. Pertama, terkait dengan kualitas pemeriksaan. Saat ini otoritas pajak mengaku sedang membenahi sektor-sektor pemeriksaan yang dianggap memiliki celah terjadinya sengketa.selengkapnya

 PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO: Ditjen Pajak Pertimbangkan Terbitkan Aturan TeknisPENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO: Ditjen Pajak Pertimbangkan Terbitkan Aturan TeknisSenin 19 Mar 2018 16:02Ridha Anantidibaca 710 kaliSemua Kategori

Pemerintah mempertimbangkan penerbitan aturan teknis terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto.selengkapnya

 BPK Dorong Ditjen Pajak Jadi Badan OtonomBPK Dorong Ditjen Pajak Jadi Badan OtonomSenin 22 Jul 2019 15:50Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi badan otonom.selengkapnya

 Chevron Akan Klarifikasi Kurang Bayar Pajak di Dua Blok MigasChevron Akan Klarifikasi Kurang Bayar Pajak di Dua Blok MigasRabu 11 Apr 2018 10:54Ridha Anantidibaca 1375 kaliSemua Kategori

Chevron segera mengklarifikasi kekurangan bayar pajak selama tahun 2016. Kekurangan bayar pajak ini terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2017 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).selengkapnya

 KPK Periksa 3 `Pemalak` Pajak PT EDMIKPK Periksa 3 `Pemalak` Pajak PT EDMISenin 30 Mei 2016 12:26Administratordibaca 1331 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap 3 tersangka kasus dugaan pemerasan terkait restitusi lebih bayar pajak atau PPh Badan tahun 2012 dan PPn tahun 2013 PT Edmi Meter lndonesia (EDMl). Ketiga 'pemalak' pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebayoran Baru 3 itu diperiksa sebagai tersangka.selengkapnya

 Terkait utang pajak, Ditjen Pajak: OJK pasti akan melaksanakan rekomendasi BPKTerkait utang pajak, Ditjen Pajak: OJK pasti akan melaksanakan rekomendasi BPKSelasa 9 Okt 2018 09:17Ridha Anantidibaca 322 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa keuangan (BPK) baru saja merilis hasil audit dan rekomendasi sejumlah instansi pemerintahan. Termasuk salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil audit BPK menunjukkan, OJK memiliki utang Pajak Penghasilan (Pph) sebesar Rp 901,1 miliar.selengkapnya

 Ditjen Pajak yakin OJK penuhi rekomendasi BPK soal utang pajakDitjen Pajak yakin OJK penuhi rekomendasi BPK soal utang pajakSelasa 9 Okt 2018 09:06Ridha Anantidibaca 443 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa keuangan (BPK) mencatat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki utang Pajak Penghasilan (Pph) sebesar Rp 901,1 miliar.selengkapnya

 Fitra Kritisi Kinerja Dirjen Pajak yang LemahFitra Kritisi Kinerja Dirjen Pajak yang LemahKamis 9 Jun 2016 15:22Administratordibaca 1189 kaliSemua Kategori

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengkiritisi kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, terkait dengan kebocoran anggaran dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang diungkap ke publik beberapa waktu yang lalu. Sekretaris Jenderal FITRA, Yenny Sucipto mengungkapkan, belum garangnya kinerja DJP masih menimbulkan tanda tanya, karena potensi puluhanselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :