Mengenal Tarif PreferensiMengenal Tarif PreferensiSelasa 28 Mei 2019 14:57Ridha Anantidibaca 839 kaliSemua Kategori

Indonesia telah melakukan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan sejumlah negara. Salah satu keuntungan dari perjanjian perdagangan tersebut adalah pemberlakuan tarif preferensi yang dapat dimanfaatkan pengusaha untuk menekan biaya produksi.selengkapnya

 Cegah Shifting, Pemerintah Diminta Turut Tarik Pajak Penjual di MedsosCegah Shifting, Pemerintah Diminta Turut Tarik Pajak Penjual di MedsosJumat 29 Mar 2019 14:44Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mulai memberlakukan penerapan pajak e-commerce kepada marketplace per awal 1 April 2019. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) berharap pemberlakuan penerapan pajak tidak hanya berlaku pada marketplace saja.selengkapnya

 Komponen Mobil Listrik Mahal, PPnBM Dikenai Nol PersenKomponen Mobil Listrik Mahal, PPnBM Dikenai Nol PersenSelasa 12 Mar 2019 11:37Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

Untuk mendukung berkembangnya industri otomotif mobil listrik, pemerintah mengusulkan insentif berupa pemberlakuan pajak penjualan nilai barang mewah (PPnBM) sebesar nol persen. Hal itu guna mengimbangi biaya produksi komponen mobil listrik yang cukup mahal.selengkapnya

 Berlaku Adil Melalui Aturan Pajak e-CommerceBerlaku Adil Melalui Aturan Pajak e-CommerceJumat 25 Jan 2019 14:08Ridha Anantidibaca 347 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 210 tentang pemberlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce.selengkapnya

 Selebgram Sampai Youtuber Dinilai Tak Perlu Dipajaki, Ini AlasannyaSelebgram Sampai Youtuber Dinilai Tak Perlu Dipajaki, Ini AlasannyaRabu 23 Jan 2019 10:38Ridha Anantidibaca 819 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Bawono Setiaji mengungkapkan, pemberlakuan pajak khusus bagi pedagang di media sosial, terutama yang dilakukan selebritas Instagram atau Selebgram, dan Youtuber, serta social media influencer, tidak perlu dilakukan pemerintah.selengkapnya

 Pelapak tidak Wajib Sampaikan NPWPPelapak tidak Wajib Sampaikan NPWPKamis 17 Jan 2019 13:01Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik tidak mengharuskan untuk menyampaikan NPWP.selengkapnya

 Asosiasi Minta Pemberlakuan Aturan Pajak E-Commerce DitundaAsosiasi Minta Pemberlakuan Aturan Pajak E-Commerce DitundaRabu 16 Jan 2019 10:43Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.210/PMK.010/2018 yang mengatur tentang pajak e-commerce. Beleid yang bakal berlaku efektif berlaku per 1 April 2019 mendatang ini merupakan wacana lama, namun justru menuai kontroversi saat resmi diterbitkan.selengkapnya

 Asosiasi Menentang Peraturan Baru Soal Pajak e-CommerceAsosiasi Menentang Peraturan Baru Soal Pajak e-CommerceSelasa 15 Jan 2019 10:31Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA) menentang terbitnya aturan terkait pajak untuk setiap transasksi perdagangan di platform online yang akan berlaku per 1 April 2019. Ketua Umum idEA, Ignatius Untung, mengatakan bahwa peraturan itu diterbitkan tanpa studi, uji publik, dan sosialisasi yang komprehensif.selengkapnya

 Penerbitan Aturan Pajak e-Commerce dan Sosial Media Diminta SerentakPenerbitan Aturan Pajak e-Commerce dan Sosial Media Diminta SerentakSelasa 15 Jan 2019 09:52Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan diminta menerbitkan aturan pajak e-commerce bagi marketplace dan media sosial secara serentak. Hal ini untuk menghindari risiko penjual dan pembeli berpindah platform karena khawatir dengan aturan pajak.selengkapnya

 Sejumlah Pekerjaan Rumah Pemberlakuan Pajak Dagang-ElSejumlah Pekerjaan Rumah Pemberlakuan Pajak Dagang-ElSenin 14 Jan 2019 09:22Ridha Anantidibaca 280 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengungkapkan terbitnya PMK No.210/PMK.010/2018 patut diapresiasi karena sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan.selengkapnya

 UE Kembali Bicarakan Pajak Perusahaan TeknologiUE Kembali Bicarakan Pajak Perusahaan TeknologiRabu 7 Nov 2018 09:54Ridha Anantidibaca 589 kaliSemua Kategori

Pembicaraan mengenai proposal pajak perusahaan teknologi di negara-negara Uni Eropa berlanjut, Selasa (6/11/2018).selengkapnya

 PM Jepang: Kenaikan Pajak Penjualan Tahun Depan Bisa DitundaPM Jepang: Kenaikan Pajak Penjualan Tahun Depan Bisa DitundaSelasa 6 Nov 2018 09:46Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

PM Jepang Shinzo Abe memberikan sinyal bahwa pemberlakuan kenaikan pajak penjualan pada tahun depan dapat ditunda jika kondisi ekonomi domestik memburuk.selengkapnya

 Lembaga Riset Prancis Serukan Pajak Halal Bagi MuslimLembaga Riset Prancis Serukan Pajak Halal Bagi MuslimKamis 13 Sep 2018 11:48Ridha Anantidibaca 724 kaliSemua Kategori

Lembaga penelitian Prancis merekomendasikan pemberlakuan pajak halal bagi Muslim. Dalam laporan yang berjudul The Islamist Factory yang dirilis Senin (10/9) menyebut, pajak halal itu untuk membayar asosiasi yang akan mengatur umat Islam di negara itu.selengkapnya

 Tarif turun, BNI siap tampung pembayaran pajak UMKMTarif turun, BNI siap tampung pembayaran pajak UMKMSenin 25 Jun 2018 14:36Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia Tbk atau BNI menyatakan pihaknya siap menjadi bank persepsi yang menampung pembayaran pajak yang diberlakukan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pasca pemberlakuan tarif yang baru, yaitu tarif yang diturunkan dari 1% menjadi 0,5% terhadap omzet per tahun.selengkapnya

 Ditjen Pajak Segera Terima Data Keuangan WNI dari 79 NegaraDitjen Pajak Segera Terima Data Keuangan WNI dari 79 NegaraJumat 6 Apr 2018 11:31Ridha Anantidibaca 759 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak bakal segera menerima informasi keuangan Warga Negara Indonesia (WNI) dari 79 yurisdiksi. Hal itu seiring dengan pemberlakuan kerja sama global pertukaran informasi secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).selengkapnya

 China serang balik AS, bidik pajak barangChina serang balik AS, bidik pajak barangSenin 26 Mar 2018 10:58Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

China mengumumkan rencana memberlakukan tarif impor terhadap barang Amerika Serikat (AS) senilai Rp41,4 triliun sebagai balasan atas pemberlakuan serupa oleh AS atas produk baja dan aluminium China.selengkapnya

 Industri menolak aturan cukai plastikIndustri menolak aturan cukai plastikSenin 26 Feb 2018 11:54Ridha Anantidibaca 865 kaliSemua Kategori

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan (Kemkeu) berharap pembahasan aturan pengenaan cukai plastik dengan DPR bisa segera dilakukan. Hanya saja Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) terus menolak pemberlakuan cukai tersebut.selengkapnya

 Mainan Impor Dimusnahkan, Bea Cukai: Wajib SNIMainan Impor Dimusnahkan, Bea Cukai: Wajib SNISenin 22 Jan 2018 11:14Ridha Anantidibaca 755 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyebutkan, kejadian pemusnahan mainan yang dilakukan masyarakat di depan pegawi Bea Cukai beberapa waktu lalu sudah mengacu pada ketentuan yang berlaku.selengkapnya

 DJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarDJP: tujuh WP kurang bayar Rp5,7 miliarKamis 23 Nov 2017 09:54Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menemukan sebanyak tujuh Wajib Pajak tercatat kurang bayar senilai Rp5,7 miliar setelah melakukan pemeriksaan pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 mulai September lalu.selengkapnya

 Aplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi PajakAplikasi Pembayaran Zakat Diusulkan Terhubung dengan Aplikasi PajakSenin 5 Des 2016 09:53Ajeng Widyadibaca 1594 kaliSemua Kategori

Kegiatan mudzakarah zakat sebagai pengurang pajak yang digelar oleh Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama mengusulkan kepada pemerintah agar memasukkan klausul zakat sebagai pengurang pajak dalam Daftar Isian Masalah (DIM) RUU Perubahan atas UU Pajak Penghasilan.Hal tersebut mengemuka pada Mudzakarah Zakat Sebagai Pengurang Pajak yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-3 Desember lalu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :