Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memproyeksikan kebijakan pengampunan pajak yang gagal dilaksanakan bisa membuat pemerintah harus melakukan penghematan belanja kementerian lembaga hingga mencapai kurang lebih Rp250 triliun. "Kalau tidak ada tax amnesty, pemotongan belanja bisa Rp250 triliun dan bisa berpengaruh ke ke pertumbuhan ekonomi secara langsung," kata Bambang saat melakukan rapatselengkapnya

Ternyata, antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro punya pandangan berbeda terkait tax amnesty. Lho, siapa yang salah? Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mengaku heran lantaran Presiden Jokowi dan Menkeu Bambang tidak satu suara terkait rencana penerapan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

Realisasi pendapatan negara hingga akhir Mei baru mencapai 27 persen atau Rp492,1 triliun dari pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar Rp1.820,5 triliun. Capaian tersebut lebih rendah, baik secara persentase maupun nominal, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sudah berada di angka 30 persen atau Rp533,3 triliun dari pagu Rp1.758,3 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro‎ mengklaim ada banyak manfaat dan tujuan sehubungan dengan keputusan DPR dan pemerintah menerbitkan UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Bambang menilai, tax amnesty dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui repatriasi aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatanselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan, sikap pemerintah terkait masa pemberlakuan rencana kebijakan Tax Amnesty tetap berpatokan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Bahkan, Bambang membantah pemerintah mengusulkan perpanjangan masa berlaku pengampunan pajak tersebut. "Kami enggak pernah usulin, kami tetap berpatokan pada RUU," kata Bambang di kantornya, Kamis (13/6)selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro tak khawatir program pengampunan pajak akan berpengaruh terhadap perang suku bunga bank. Bahkan, menurut Bambang, suku bunga bank justru akan turun akibat program pengampunan pajak ini.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) mulai berjalan 1 Juli 2016. Pemerintah menyatakan telah melakukan simulasi eksekusi tax amnesty apabila aliran dana hasil repatriasi masuk ke Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro percaya diri bahwa pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pengampunan pajak dengan DPR RI akan selesai ‎palingselengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam acara International Conference on Tax, Investment and Business 2016 pada hari ini meminta Kementerian Keuangan untuk mengembangkan sistem perpajakan berbasis IT. Menurut JK, hal ini nantinya dapat meningkatkan penerimaan negara akibat mudahnya sistem yang digunakan.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan,‎ pemerintah belum memutuskan untuk memberi insentif‎ bagi industri Migas. Pemerintah hanya akan mencoba menyelesaikan semua permasalahan yang mendera mereka. "Yang terkait pajak atau apapun, nanti saya samapikan ke Dirjen Pajak atau Dirjen Anggaran lah," ujar Bambang usai menghadiri Wlcoming Alumni LPDP di Hotel Borubudur, Jakarta,Senin (1/2)selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro tak ambil pusing dengan gugatan terhadap Undang-Undang Pengampunan Pajak/Tax Amnesty yang dilayangkan sejumlah pihak.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memastikan, implementasi kebijakan pengampunan pajak atau yang kerap disebut tax amnesty akan dilakukan usai Lebaran 2016.selengkapnya

Pemerintah telah menyiapkan instrumen khusus untuk menampung dana repatriasi dari skema pengampunan pajak atau tax amnesty. Instrumen ini nantinya bakal menggunakan surat berharga negara (SBN). Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, instrumen SBN akan akan menjadi seri khusus berjangka waktu panjang untuk menampung aset repatriasi hingga Rp 100 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melemparkan wacana untuk membuat satu kawasan di Indonesia menjadi surganya pajak (tax haven). Atas gagasan ini, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution masih pikir-pikir. "Saya belum tahu programnya, jadi masih pikir-pikir. Enggak mau komentar dulu," kata Menko Darmin di Kantornya, Jakarta Rabu (22/06/2016).selengkapnya

Gara-gara memasukkan asumsi tax amnesty ke dalam draf RAPBN-P 2016, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dikritik Komisi XI DPR. Kelihatannya sang menteri sangat bernafsu. Adalah Melchias Markus Mekeng, vokalis Komisi XI DPR asal Golkar yang mempertanyakan masuknya asumsi tax amnesty dalam RAPBN-P 2016. "Tadi saya lihat, sudah dimasukan asumsi dana tax amnesty (RAPBN-P 2016).selengkapnya

Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang baru saja dilantik, telah menempati ruang kerjanya di Gedung Bappenas atau PPN.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan neraca perdagangan mengalami deficit karena ekspor Indonesia belum pulih atau masih stagnan. Belum pulihnya kegiatan ekspor Indonesia, kata Bambang, karena tidak terlepas dari perekonomian global yang masih belum pasti, sehingga permintaan terhadap produk Indonesia masih kecil.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan kebijakan pengampunan pajak berlaku untuk semua Wajib Pajak (WP), tidak hanya bagi para pembayar pajak besar.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memperkirakan banyak wajib pajak yang ingin mengikuti program pengampunan pajak pada bulan pertama hingga akhir bulan ketiga sejak UU Tax Amnesty berlaku (periode satu).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro memperkirakan banyak wajib pajak yang ingin mengikuti program pengampunan pajak pada bulan pertama hingga akhir bulan ketiga sejak UU Pengampunan Pajak berlaku (periode satu).selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan latar belajar dibalik tekad pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Salah satunya yaitu belajar dari pengalaman Malaysia menarik aset para pengusahanya kembali ke dalam negeri. Bambang mengungkapkan, pada 1998 sebagian besar negara di Asia terkena dampak dari krisis ekonomi. Dampak paling besar menimpa Indonesia,selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya