Pengamat: Potensi penerimaan pajak UKM belum dioptimalkanPengamat: Potensi penerimaan pajak UKM belum dioptimalkanJumat 11 Jan 2019 10:26Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai potensi penerimaan pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) belum dioptimalkan oleh otoritas pajak.selengkapnya

 Pengamat: Amnesti Pajak Tingkatkan Kepatuhan Jangka PanjangPengamat: Amnesti Pajak Tingkatkan Kepatuhan Jangka PanjangAhad 28 Ags 2016 10:53Administratordibaca 1660 kaliSemua Kategori

Pengamat sekaligus Managing Partner Danny Darussalam Tax Center Darussalam mengatakan program amnesti pajak yang dicanangkan pemerintah pusat bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan jangka panjang para wajib pajak.selengkapnya

 Pengamat: Pertukaran Informasi akan berdampak positif bagi penerimaan pajakPengamat: Pertukaran Informasi akan berdampak positif bagi penerimaan pajakJumat 5 Okt 2018 09:53Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan adanya pertukaran data pajak otomatis (Automatic Exchange of Information/AEoI) akan secara otomatis berdampak positif bagi penerimaan pajak.selengkapnya

 Pengamat: Transaksi e-commerce harus kena pajakPengamat: Transaksi e-commerce harus kena pajakRabu 27 Des 2017 09:20Ridha Anantidibaca 527 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center Darussalam menegaskan transaksi e-commerce harus kena pajak. Sebagaimana berlaku pada transaksi konvensional.selengkapnya

 Saran Pengamat untuk Dana Tebusan Pengemplang PajakSaran Pengamat untuk Dana Tebusan Pengemplang PajakSenin 30 Mei 2016 16:27Administratordibaca 1312 kaliSemua Kategori

Terkait pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), pengamat perpajakan Darussalam mengingatkan, tarif tebusan antara deklarasi aset dan repatriasi modal, harus ada pembedaan yang signifikan. "Jadi yang memasukkan datanya atau yang melakukan repatriasi modal itu lebih rendah tebusannya daripada yang hanya sekadar deklarasi," kata Darussalam melalui rilis kepada media di Jakartaselengkapnya

 Pengamat UPH: Beleid pajak e-commerce perlu kaji ulang mengenai tarif dan teknisnyaPengamat UPH: Beleid pajak e-commerce perlu kaji ulang mengenai tarif dan teknisnyaSenin 14 Jan 2019 09:47Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Boko menilai beleid yang dikeluarkan pemerintah terkait e-commerce pekan lalu belum matang.selengkapnya

 Pengamat Perpajakan AS: Rasio Pajak RI Masih MumpuniPengamat Perpajakan AS: Rasio Pajak RI Masih MumpuniSelasa 9 Okt 2018 15:26Ridha Anantidibaca 258 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan AS dari International Tax and Investment Center (ITIC) Daniel Witt menilai rasio pajak Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang sebesar 10,7 persen pada tahun lalu masih mumpuni. Meskipun rendah, bukan berarti reformasi fiskal yang dilakukan Pemerintah Indonesia ada di jalur yang salah.selengkapnya

 Pengamat: reformasi pajak butuh desain dan dukungan politik yang kuatPengamat: reformasi pajak butuh desain dan dukungan politik yang kuatSenin 6 Mei 2019 10:42Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan Bawono Kristiaji mengatakan bahwa reformasi pajak di Indonesia tidak hanya membutuhkan desain yang bagus namun juga dukungan politik yang kuat.selengkapnya

 Pengamat: Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekPengamat: Perpres Pajak Rokok Tepat untuk Jangka PendekSenin 24 Sep 2018 11:24Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Pengamat kebijakan fiskal Yustinus Prastowo menilai penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemanfaatan Penerimaan Cukai Hasil Tembakau dan Pajak Rokok tepat untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan dalam jangka pendek. "Ini ide yang win win, karena mengatasi masalah jangka pendek dan tidak menambah beban industri," ujar Yustinus dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (21/9).selengkapnya

 Pengamat : Efek Insentif Pajak Properti Belum Bisa DiukurPengamat : Efek Insentif Pajak Properti Belum Bisa DiukurKamis 27 Jun 2019 10:05Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Baru saja pemerintah kembali merilis aturan baru tentang penurunan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas Penjualan Barang Mewah dari 5% menjadi 1% lewat PMK No.92/PMK.03/2019. Menurut pengamat, dampaknya pada sektor properti mewah masih belum terukur.selengkapnya

 Tagih Pajak Google, Ini Saran PengamatTagih Pajak Google, Ini Saran PengamatKamis 17 Nov 2016 15:55Ajeng Widyadibaca 625 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo mengatakan, ASEAN perlu memiliki sikap bersama untuk menagih tunggakan pajak Google. Demi keadilan di bidang industri media dan informasi.selengkapnya

 Pemerintah siapkan revisi tax allowance, ini tanggapan pengamat pajakPemerintah siapkan revisi tax allowance, ini tanggapan pengamat pajakJumat 2 Ags 2019 11:08Ridha Anantidibaca 208 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan setuju dengan rencana pemerintah yang kembali menyiapkan revisi kebijakan tax allowance.selengkapnya

 Pengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraPengampunan Pajak Jilid II Dikritisi, Pengamat: Blunder ke Penerimaan NegaraJumat 28 Mei 2021 11:28Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Rencana pembentukan tax amnesty jilid II menimbulkan banyak penolakan dari sejumlah pihak. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tidak harus ditempuh dengan tax amnesty.selengkapnya

 Batubara kena PPN, begini penilaian pengamat pajakBatubara kena PPN, begini penilaian pengamat pajakRabu 14 Okt 2020 14:13Ridha Anantidibaca 1157 kaliSemua Kategori

Dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pemerintah telah menetapkan batubara akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Dalam UU sapu jagad tersebut, pemerintah telah mengatur jenis pajak yang tidak dikenai PPN antara lain hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Namun, tidak termasuk hasil pertambangan batubara.selengkapnya

 Pengamat: RUU Pengampunan Pajak segera DifinalkanPengamat: RUU Pengampunan Pajak segera DifinalkanSenin 6 Jun 2016 23:48Administratordibaca 546 kaliSemua Kategori

Praktisi pajak dan Direktur Eksekutif lembaga Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, RUU Pengampunan Pajak perlu segera difinalkan karena memiliki banyak manfaat bagi ekonomi Indonesia. "Prinsipnya kita harus segera finalisasikan. Kegunaan 'tax amnesty' (pengampunan pajak) itu tak hanya untuk menggenjot setoran pajak saja, tapi juga bisa meningkatkan basis pajakselengkapnya

 Pengamat: Pengampunan Pajak bukan Beri Pengampunan KoruptorPengamat: Pengampunan Pajak bukan Beri Pengampunan KoruptorRabu 27 Apr 2016 21:20Administratordibaca 1581 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor namun memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam di Jakarta, Rabu, mengatakan pengampunan pajak bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutan hukum karena pengampunan pajak tidak ada kaitannyaselengkapnya

 Pengamat: Perlu upaya ekstra untuk tingkatkan penerimaan pajakPengamat: Perlu upaya ekstra untuk tingkatkan penerimaan pajakJumat 22 Mar 2019 10:48Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Rendahnya pertumbuhan penerimaan pajak di awal tahun 2019 menjadi peringatakan bagi pemerintah untuk meningkatkan basis pembayar pajak. Untuk itu, perlu kerja ekstra untuk bisa mendorong kenaikan penerimaan pajak.selengkapnya

 Pengamat: Perlu Buat Jenis Pajak Baru agar Google Tak MangkirPengamat: Perlu Buat Jenis Pajak Baru agar Google Tak MangkirRabu 12 Okt 2016 14:18Admindibaca 436 kaliSemua Kategori

Beberapa waktu lalu, Google diduga mengemplang pajak di Indonesia. Bahkan, raksasa mesin pencari itu sempat menolak diperiksa petugas pajak karena selama ini mangkir dari menyetor pajak di Indonesia.selengkapnya

 Pengamat sebut terbitnya Perdirjen PER-26/PJ/2018 salah satu bentuk reformasi pajakPengamat sebut terbitnya Perdirjen PER-26/PJ/2018 salah satu bentuk reformasi pajakSelasa 27 Nov 2018 09:26Ridha Anantidibaca 1083 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2018 pada 22 November 2018. Perdirjen ini menggantikan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-18/PJ/2017.selengkapnya

 Kemkeu masukkan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan, ini kata pengamatKemkeu masukkan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan, ini kata pengamatSenin 12 Nov 2018 10:29Ridha Anantidibaca 932 kaliSemua Kategori

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan memasukkan pengetahuan dan kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Ini sebagai upaya Kemkeu khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :