Selain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakSelain untuk BPJS dan SIM, NPWP Baru Bisa Cek Kepatuhan PajakJumat 20 Jan 2017 14:18Ajeng Widyadibaca 2013 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan segera meluncurkan Kartu Indonesia 1 atau Kartin1 yang salah satunya dapat menjadi tax clearance (surat keterangan fiskal) atas kegiatan pelayanan publik. Penggunaan kartu serbaguna tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) menunaikan kewajiban membayar pajak.selengkapnya

 Baru 225 `Korban` Panama Papers Bisa Diindetifikasi Ditjen PajakBaru 225 `Korban` Panama Papers Bisa Diindetifikasi Ditjen PajakKamis 12 Mei 2016 17:09Administratordibaca 864 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan menemukan 889 data wajib pajak yang cocok dengan data Panama Papers 1.038 wajib pajak. Dari data Panama Papers yang telah dicocokkan, ada yang memiliki NPWP dan ada yang belum terindentifikasi NPWP-nya. Dirjen Pajak Ken Dwijuguasteadi mengatakan, beradasarkan catatan DJP terdapat nama yang telah diidentifikasi NPWP sebanyak 272 (dari 889).selengkapnya

 Sri Mulyani: Tax Amnesty Lahirkan 11.920 Wajib Pajak BaruSri Mulyani: Tax Amnesty Lahirkan 11.920 Wajib Pajak BaruJumat 30 Sep 2016 08:38Administratordibaca 450 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencatat bahwa hingga saat ini telah banyak wajib pajak yang ikut serta dalam program tax amnesty. Tak hanya wajib pajak yang selama ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), masyarakat yang selama ini belum memiliki NPWP pun juga turut serta dalam program pengampunan pajak ini.selengkapnya

 Launching di CFD Kota Solo, Klinik Pajak Berikan Konsultasi dan Sosialisasikan E-FilingLaunching di CFD Kota Solo, Klinik Pajak Berikan Konsultasi dan Sosialisasikan E-FilingSenin 29 Feb 2016 10:21Administratordibaca 2304 kaliSemua Kategori

Car Free Day (CFD) kota Solo pada hari Minggu 28 Februari 2016 dimeriahkan oleh salah satu media informasi perpajakan berbasis web yang menggelar acara launching. Klinik Pajak, pendatang baru dalam media informasi pajak di Kota Solo turut memberikan kontribusi dan edukasi bagi warga Solo yang sedang ber-CFD di jalan Slamet Riyadi. Dalam acara launching-nya, sebagai satu-satunya mediaselengkapnya

 Pajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunPajak DIRE Dipangkas, Ciputra Janjikan Jual Aset Rp15 TriliunSelasa 31 Mei 2016 17:00Administratordibaca 989 kaliSemua Kategori

Ciputra Group berencana menjual aset real estate-nya dengan menerbitkan Real Estate Investment Trusts (REITs) alias Dana Investasi Real Estate (DIRE) jika pemerintah telah menurunkan biaya penerbitan DIRE menjadi 1,5 persen. Biaya untuk menerbitkan DIRE di Indonesia saat ini terdiri atas dua hal yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 5 persen dan Pajak Penghasilan (Pph) 1 persen.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TTOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TSenin 14 Nov 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 942 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia. Baginya ketegasan ini cukup adil, mengingat Google memiliki pendapatan selama beroperasi di Indonesia, tidak peduli di mana server-nya dibangun.selengkapnya

 Tahun Ini, Pekerja Gaji Rp 4,5/Bulan Bebas PajakTahun Ini, Pekerja Gaji Rp 4,5/Bulan Bebas PajakJumat 24 Jun 2016 12:45Administratordibaca 1624 kaliSemua Kategori

Kalau anda karyawan atau pekerja bergaji Rp 4,5 juta per bulan, atau Rp 54 juta setahun, bolehlah bernafas lega. Karena tak bakal kena pajak penghasilan. Kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, aturan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dikerek dari Rp 36 juta menjadi Rp 54 juta setahun, sudah ditanda tangani. "Mengenai PTKP, PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya, sudah saya tandatangani.selengkapnya

 Batas Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp54 Juta Sudah DitandatanganiBatas Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp54 Juta Sudah DitandatanganiKamis 23 Jun 2016 09:12Administratordibaca 1955 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan mengenai batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari sebelumnya Rp36 juta menjadi Rp54 juta sudah ditandatangani melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Mengenai PTKP, PMK-nya sudah saya tandatangani berlakunya untuk pajak tahun ini," kata Bambang disela acara buka bersama media di kantor Kemenkeu di Jakarta, Rabu.selengkapnya

 Kemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon ObligasiKemenkeu Berencana Hapus PPh untuk Kupon ObligasiSelasa 17 Mei 2016 16:12Administratordibaca 1138 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan saat ini berencana untuk menghapus pajak penghasilan (PPh) untuk kupon obligasi. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, kebijakan dilakukan untuk mendorong penurunan terhadap permintaan imbal hasil dari investor. "Kalau obligasi dikenakan pajak pasti investor berpikir ada pajaknya 20 persen. Berarti mereka minta return-nya naik 20 persen,selengkapnya

 Tax Amnesty Jilid II Akan Menyakiti Banyak Pihak, lho!Tax Amnesty Jilid II Akan Menyakiti Banyak Pihak, lho!Kamis 15 Ags 2019 14:06Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua Kategori

Pemerintah be­rencana menerapkan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II. Saat ini, pemerintah tengah melakukan persiapan matang agar hasil­nya nanti sesuai harapan.selengkapnya

 Kekayaan Taipan `Terdongkrak`Kekayaan Taipan `Terdongkrak`Senin 15 Ags 2016 09:36Administratordibaca 2086 kaliSemua Kategori

Kekayaan orang-orang superkaya Indonesia berpotensi terdongkrak bila pengakuan aset program amnesti pajak benar-benar terlaksana. Ekonom PT Bank Permata Tbk. Joshua Pardede menilai UU Pengampunan Pajak tidak ha nya membuat kekayaan konglomerat In donesia bertambah, tetapi juga bagi semua wajib pajak yang belum mendeklarasikan harta di dalam dan luar negeri.selengkapnya

 Menkeu Bambang Optimis RUU TA Rampung Minggu DepanMenkeu Bambang Optimis RUU TA Rampung Minggu DepanSabtu 18 Jun 2016 20:12Administratordibaca 902 kaliSemua Kategori

Urusan pengampunan pajak atawa tax amnesty yang RUU-nya tengah dibahas DPR, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro ingin segera rampung. Dipatok, minggu depan harus kelar. "Semoga minggu depan bisa menjadi titik akhir perjalanan undang-undang tax amnesty, kami ingin undang-undang ini bisa disahkan sebelum undang-undang RAPBNP 2016,"kata Menkeu Bambang di Kantor Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia)selengkapnya

 Cardi B Keluhkan Tingginya Pajak untuk ArtisCardi B Keluhkan Tingginya Pajak untuk ArtisKamis 7 Feb 2019 10:01Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Rapper dan penyanyi Cardi B mengeluhkan tingginya pajak untuk artis di akun Twitter-nya. Dalam sebuah video, ia mengatakan sebal mendengar orang-orang yang kerap mengomentari tentang gaya hidup mewah para selebriti.selengkapnya

 Sektor Jasa Keuangan Dapat Insentif Pajak Paling BesarSektor Jasa Keuangan Dapat Insentif Pajak Paling BesarJumat 24 Ags 2018 10:01Ridha Anantidibaca 586 kaliSemua Kategori

Sektor jasa keuangan menjadi sektor yang belanja pajak atau tax expenditures-nya paling tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.selengkapnya

 Polisi: Pajak Mobil Sri Mulyani Sudah Dibayar dan Pelatnya DigantiPolisi: Pajak Mobil Sri Mulyani Sudah Dibayar dan Pelatnya DigantiRabu 8 Ags 2018 11:34Ridha Anantidibaca 569 kaliSemua Kategori

Mobil dinas Menkeu Sri Mulyani yang bernopol RI-26 sempat menjadi perbincangan karena telat membayar pajak kendaraan bermotor (PKB)-nya. Pelat mobil tersebut habis masa berlakunya pada bulan Juli 2018.selengkapnya

 BP2D Kota Malang Berlakukan Sistem e-Billing untuk TransparansiBP2D Kota Malang Berlakukan Sistem e-Billing untuk TransparansiRabu 31 Jan 2018 09:54Ridha Anantidibaca 1253 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang segera membuat sistem e-Billing untuk validasi maupun pembayaran BPHTB Online untuk mengurangi kontak langsung antara wajib (WPO dengan petugas pajak, apalagi dengan pejabat nya, sehingga tercipta transparansi.selengkapnya

 Pajak Progresif Lahan Nganggur Mahalkan HargaRumahPajak Progresif Lahan Nganggur Mahalkan HargaRumahKamis 9 Feb 2017 13:44Ajeng Widyadibaca 624 kaliSemua Kategori

Pengamat properti, Ronny Wuisan menuturkan, pengenaan pajak progresif terhadap tanah milik pengembang yang belum dibangun, otomatis menambah beban produksi. Ujung-ujungnya, mereka akan menaikkan harga properti-nya. "Di pembukuan akan masuk terus. Tidak ada developer yang mau hilangkan pajak dalam struktur biayannya," kata dia di Jakarta, Rabu (8/2/2017).selengkapnya

 Pungut pajak Google, Indonesia bisa contek Inggris buat aturan baruPungut pajak Google, Indonesia bisa contek Inggris buat aturan baruJumat 14 Okt 2016 11:45Oktalista Putridibaca 939 kaliSemua Kategori

Pengamat Pajak, Danny Darussalam membeberkan cara efektif menarik pajak perusahaan teknologi informasi seperti Google dan kawan-kawannya. Dia mengambil contoh cara seperti yang dilakukan Inggris dengan aturan Diverted Profit Tax-nya.selengkapnya

 Tahap I Hampir Habis Sebagian Wajib Pajak Was-was karena Belum Laporkan SPHTahap I Hampir Habis Sebagian Wajib Pajak Was-was karena Belum Laporkan SPHJumat 30 Sep 2016 21:39Administratordibaca 754 kaliSemua Kategori

Program Tax amnesty tahap pertama tersisa kurang dari 12 jam. Hal itu membuat sebagian wajib pajak (WP) di KPP Pratama Menteng Dua, Jakarta, khawatir lantaran belum melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH)-nya sebagai persyaratan mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Mendorong Akselerasi Tax AmnestyMendorong Akselerasi Tax AmnestySenin 5 Sep 2016 13:46Administratordibaca 730 kaliSemua Kategori

Program tax amnesty alias pengampunan pajak sudah berjalan sekitar 45 hari hingga Sabtu (3/9) lalu. Sejauh ini, progress-nya masih berjalan lambat. Hal itu terindikasi dari jumlah uang tebusan yang baru mencapai Rp4,36 triliun, atau 2,6% dari target yang dipatok Rp165 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :