Perdagangan Surplus, Sri Mulyani Klaim Reaksi Tarif ImporPerdagangan Surplus, Sri Mulyani Klaim Reaksi Tarif ImporSelasa 16 Okt 2018 13:36Ridha Anantidibaca 282 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyambut baik surplus neraca perdagangan Indonesia secara bulanan pada September 2018. Menurut dia, kebijakan kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 22 terhadap 1.146 barang impor memberi dampak terhadap kinerja perdagangan tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani menarik aturan pajak e-commerceSri Mulyani menarik aturan pajak e-commerceSenin 1 Apr 2019 10:43Ridha Anantidibaca 607 kaliSemua Kategori

Di tengah berbagai pemberitaan yang simpang siur terkait pajak e-commerce, Kementerian Keuangan (Kemkeu) akhirnya memutuskan menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce).selengkapnya

 Ini Jawaban Menkeu Sri Mulyani soal Target Penerimaan Pajak 2019Ini Jawaban Menkeu Sri Mulyani soal Target Penerimaan Pajak 2019Selasa 4 Sep 2018 15:43Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Pemerintah menjawab tanggapan masing-masing fraksi di DPR terkait dengan penerimaan pajak yang porsinya mencapai 83% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.selengkapnya

 Menkeu pastikan kelanjutan pembahasan RUU KUPMenkeu pastikan kelanjutan pembahasan RUU KUPJumat 18 Mei 2018 10:34Ridha Anantidibaca 464 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kelanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang selama ini tertunda lama karena berbagai alasan.selengkapnya

 Menkeu Diharapkan Berkoordinasi OJK untuk Sukseskan Amnesti PajakMenkeu Diharapkan Berkoordinasi OJK untuk Sukseskan Amnesti PajakKamis 28 Jul 2016 10:46Administratordibaca 759 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diharapkan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyukseskan program amnesti pajak, kata Presiden Direktur Center for Banking Crisis (CBC) Ahmad Deni Daruri.selengkapnya

 Apindo usulkan pengurangan pajak mall, ini alasannyaApindo usulkan pengurangan pajak mall, ini alasannyaSelasa 19 Jan 2021 10:04Ridha Anantidibaca 264 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengharapkan pemerintah untuk menghapus atau mengurangi pembayaran pajak usaha mall atau pusat perbelanjaan.selengkapnya

 Pertamina Berharap Besaran Pajak Produk Lokal Dikaji KembaliPertamina Berharap Besaran Pajak Produk Lokal Dikaji KembaliKamis 23 Jan 2020 10:50Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

PT Pertamina (Persero) mengharapkan pemerintah mengkaji kembali besaran pajak atas produk dalam negeri. Dengan begitu, produk lokal dapat bersaing dengan barang impor.selengkapnya

 Simplifikasi Cukai Rokok Rugikan Pabrik KecilSimplifikasi Cukai Rokok Rugikan Pabrik KecilSelasa 3 Sep 2019 14:18Ridha Anantidibaca 543 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku industri rokok yang tergabung dalam Gapero (Gabungan Pabrik Rokok) mengharapkan pemerintah tidak memaksakan penerapan penyederhanaan (simplifikasi) cukai rokok. Alasannya, kebijakan itu bisa membuat monopoli di industri rokok.selengkapnya

 Diskon Pajak Besar-besaran Harus Mampu Tingkatkan InovasiDiskon Pajak Besar-besaran Harus Mampu Tingkatkan InovasiSelasa 16 Jul 2019 14:50Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Kidung Asmara mengharapkan kebijakan potongan pajak super atau super tax deduction mampu memperbanyak aktivitas riset, sehingga dapat meningkatkan inovasi di Tanah Air.selengkapnya

 Pajak E-Commerce Harus Berlaku untuk Semua PlatformPajak E-Commerce Harus Berlaku untuk Semua PlatformSenin 4 Feb 2019 14:46Ridha Anantidibaca 508 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku marketplace menyikapi datar kebijakan pemerintah terkait pajak e-commerce tersebut. Ketua Asosiasi E-Commerce (iDEA) Ignatius Untung mengharapkan Peraturan Menteri Keuangan No. 210 tidak membuat sulit para pelaku bisnis online. Terutama bagi pedagang yang masih baru memulai usaha.selengkapnya

 Pengusaha Minta Tarif PPh Korporasi Turun Jadi 17%Pengusaha Minta Tarif PPh Korporasi Turun Jadi 17%Rabu 9 Jan 2019 10:16Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Sejumlah kalangan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengharapkan kepada pemerintah agar dapat menurunkan besaran pengenaan tarif pajak untuk PPh Badan menjadi sebesar 17% agar meningkatkan daya saing.selengkapnya

 Jurus Ditjen Pajak Dorong Swasta Minat Bangun InfrastrukturJurus Ditjen Pajak Dorong Swasta Minat Bangun InfrastrukturJumat 21 Des 2018 14:52Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengharapkan minat investor swasta akan lebih meningkat terhadap proyek infrastruktur. Salah satu upaya dilakukan dengan mendorong skema program kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).selengkapnya

 Bea Cukai gunakan pertukaran data elektronik lewat internet 2019Bea Cukai gunakan pertukaran data elektronik lewat internet 2019Kamis 13 Des 2018 10:46Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan memastikan akan mulai menggunakan pertukaran data elektronik lewat internet secara penuh di seluruh kantor pengawasan dan pelayanan pada awal 2019.selengkapnya

 Bea Cukai Raup Penerimaan Rp168,64 TriliunBea Cukai Raup Penerimaan Rp168,64 TriliunRabu 12 Des 2018 14:16Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) mencatat penerimaan per 6 Desember mencapai Rp168,64 triliun dari target Rp194 triliun atau sebesar 86,92%.selengkapnya

 Telkom-Ditjen Pajak integrasikan data perpajakanTelkom-Ditjen Pajak integrasikan data perpajakanSenin 3 Des 2018 15:31Ridha Anantidibaca 705 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan integrasi data perpajakan sekaligus Telkom sebagai pengguna e-Faktur melalui sistem antarserver yang terhubung satu sama lain (host to host).selengkapnya

 Telkom dan Direktorat Pajak Integrasikan Data PerpajakanTelkom dan Direktorat Pajak Integrasikan Data PerpajakanSenin 3 Des 2018 14:53Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan RI bersama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk meresmikan integrasi data perpajakan. Sekaligus Telkom sebagai pengguna e-Faktur melalui sistem antarserver yang terhubung satu sama lain (host to host).selengkapnya

 Asosiasi Minta Pajak e-Commerce AdilAsosiasi Minta Pajak e-Commerce AdilSenin 27 Ags 2018 15:54Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) mengharapkan perlakuan perpajakan yang adil dalam sektor perdagangan daring atau e-commerce yang aturannya saat ini tengah digodok pemerintah.selengkapnya

 250 pengusaha Jaktim diberi bimtek pajak daring250 pengusaha Jaktim diberi bimtek pajak daringRabu 1 Ags 2018 15:49Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Sekitar 250 pengusaha restoran, hotel, hiburan dan parkir di Jakarta Timur diberikan bimbingan teknis (bimtek) pembayaran pajak daerah secara dalam jaringan dan penggunaan alat e-pos oleh Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jakarta Timur.selengkapnya

 Harley Davidson tak Naikkan Harga untuk Tutupi Pajak EropaHarley Davidson tak Naikkan Harga untuk Tutupi Pajak EropaSelasa 26 Jun 2018 15:53Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua Kategori

Harley-Davidson Inc mengatakan tidak akan menaikkan harga eceran atau grosir pada penyalurnya untuk menutupi biaya pajak pembalasan oleh Uni Eropa terhadap produk AS. Harley-Davidson mengatakan pajak akan mengurangi akses pelanggan ke sepeda motor dan melukai usaha penyalur.selengkapnya

 Hipmi sampaikan 6 solusi mengejar target pajakHipmi sampaikan 6 solusi mengejar target pajakJumat 22 Des 2017 10:24Ridha Anantidibaca 510 kaliSemua Kategori

Pengusaha mengharapkan pemerintah dapat menciptakan sumber pendapatan pajak yang baru di tengah terus meningkatnya target pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :