Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB), Prof Dr Chandra Fajri Ananda, meminta penundaan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok masing masing sebesar 23 dan 35 persen yang direncanakan pemerintah.selengkapnya

Peneliti senior Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Bayu Kharisma menyoroti usulan yang mendorong penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai hasil tembakau.selengkapnya

Seorang terdakwa pengemplang pajak di Palembang dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan setelah terbukti menyebabkan kerugian negara karena tidak menyetorkan kewajiban pajak.selengkapnya

Kini kita berada pada era transparansi sektor pajak. Transparansi pajak pada hakikatnya mencakup tiga dimensi (Owens, 2013). Pertama, akses otoritas atas informasi yang berkaitan dengan pajak. Kedua, terbukanya data pembayaran pajak dari suatu perusahaan kepada publik, misalkan dalam Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).selengkapnya

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kompak meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kelompok masyarakat lainnya. Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugatnya.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan telah bertemu Deputi Perdana Menteri Singapura Tharman Shanmugaratnam. Dalam pertemuan itu, dia diyakinkan bahwa negara tersebut tidak memiliki intensi untuk mengganggu pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty di Indonesia.selengkapnya

Pemerintah mengandalkan penerimaan dari program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk menutup seretnya pendapatan negara tahun ini. Bahkan, potensi penerimaan dari program itu dimasukkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Padahal, pembahasan beleid pengampunan pajak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih alot dan sulit rampung akhir bulan ini.selengkapnya

Pemerintah telah mengeluarkan beleid baru yang memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nol persen untuk sektor ekspor jasa. Ketentuan ini resmi dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 32 Tahun 2019 Tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.selengkapnya

Sepanjang tahun 2018, Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp 55 miliar. Yakni melalui pengawasan dan penindakan terhadap peredaran pita cukai palsu, minuman impor ilegal, rokok tanpa cukai hingga pelanggaran bidang impor, ekspor dan kepabeanan.selengkapnya

Pembahasan pajak untuk ekonomi digital dalam pertemuan G-20 di Argentina beberapa waktu lalu memang belum menjadi kesepakatan global. Meski begitu, Pemerintah Indonesia bakal menyiapkan aturan pajak bisnis digital tanpa harus menunggu lahirnya kesepakatan bersama.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa seluruh negara anggota G-20, termasuk Indonesia telah sepakat untuk melaksanakan kerja sama pertukaran data dan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).selengkapnya

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dalam kasus suap permintaan penghapusan Surat Tagihan Pajak diapresiasi.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didesak segera turun tangan untuk mencegah kerugian negara akibat perang tarif seluler.selengkapnya

Google dituding tidak membayar pajak sesuai kewajibannya oleh Pemerintah Indonesia. Tudingan tersebut bukan tanpa sebab, pasalnya Google memang memiliki track record yang buruk dalam hal membayar pajak.selengkapnya

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Google membayar pajak di Indonesia dan memberlakukan kesetaraan pajak dengan sejumlah negara lain di mana perusahaan tersebut membuat badan usaha tetap.selengkapnya

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menilai rencana pembentukan wilayah surga pajak di Indonesia tidak relevan di masa depan sejalan dengan tujuan negara-negara untuk berbagi data dan informasi termasuk perpajakan pada 2018.selengkapnya

Pemerintah dan DPR akhirnya menuntaskan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU ini akan menjadi payung hukum baru atas pungutan non-pajak yang dibanderol pemerintah.selengkapnya

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan seluruh perkara pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini berdasarkan amar putusan Nomor 102/PUU-XV/2017 yang dikeluarkan MK pada Rabu, 9 Mei 2018.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta masyarakat tidak menjadikan korupsi sebagai alasan untuk absen membayar pajak. Sebab, negara membutuhkan penerimaan yang besar untuk mendorong perekonomian.selengkapnya

Pengesahan Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) masih menyisakan polemik. Gugatan dari beberapa pihak muncul atas lahirnya payung hukum implementasi tax amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya