CITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMCITA Dukung Usulan Pemerintah `Diskon` PPh UKMSenin 22 Jan 2018 13:45Ridha Anantidibaca 624 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengaku, mendukung ide pemerintah untuk menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

 CITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKMCITA Apresiasi Insentif Pajak untuk UKMRabu 21 Mar 2018 14:57Ridha Anantidibaca 621 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak kepada para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

 CITA apresiasi insentif pajak bagi pelaku UKMCITA apresiasi insentif pajak bagi pelaku UKMSelasa 20 Mar 2018 09:11Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengapresiasi rencana pemerintah memberikan insentif pajak bagi para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.selengkapnya

 Fasilitas pengurang pajak juga akan dipermudah seperti tax holidayFasilitas pengurang pajak juga akan dipermudah seperti tax holidayKamis 1 Ags 2019 14:14Ridha Anantidibaca 328 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tengang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah tertentu. Kebijakan yang sering disebut tax allowance itu akan mempermudah proses permohonan oleh wajib pajak, hingga menambah jumlah penerimanya.selengkapnya

 Luhut Pastikan Sri Mulyani Cs Sepakat Revisi Aturan Pajak MigasLuhut Pastikan Sri Mulyani Cs Sepakat Revisi Aturan Pajak MigasSelasa 6 Sep 2016 18:29Administratordibaca 717 kaliSemua Kategori

Pelaksana tugas‎ (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tarik menarik antara pihaknya dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri MulyaniIndrawati terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah selesai.selengkapnya

 REVISI PP PAJAK UKM: Berikut Bocorannya!REVISI PP PAJAK UKM: Berikut Bocorannya!Rabu 21 Mar 2018 09:51Ridha Anantidibaca 602 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan segera merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebagai dasar hukum pengenaan pajak bagi wajib pajak UKM, yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun.selengkapnya

 Menkeu: Agar Kita Lebih KompetitifMenkeu: Agar Kita Lebih KompetitifSabtu 24 Sep 2016 15:53Administratordibaca 687 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya merampungkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang biaya operasi yang dapat diganti atau cost revovery dan pajak penghasilan di industri hulu minyak dan gas bumi.selengkapnya

 Laporlah sebelum Pajak menjemputmuLaporlah sebelum Pajak menjemputmuRabu 22 Nov 2017 15:47Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Batas akhir tahun 2017 yang makin dekat membuat Kementerian Keuangan bergerak cepat menjaring minat wajib pajak (WP) agar mengungkapkan harta tersembunyi secara sukarela. Itu sebabnya, Kementerian Keuangan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Alasan pemerintah gelar pengampunan pajak jilid 2Alasan pemerintah gelar pengampunan pajak jilid 2Senin 20 Nov 2017 10:17Ridha Anantidibaca 430 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menandatangani revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/2016. Revisi PMK ini salah satunya berisi kelanjutan pengampunan pajak.selengkapnya

 BKF: Insentif penurunan pajak untuk produsen batubara kakap berlaku 2019BKF: Insentif penurunan pajak untuk produsen batubara kakap berlaku 2019Rabu 14 Nov 2018 10:35Ridha Anantidibaca 304 kaliSemua Kategori

Selain telah merancang revisi keenam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 terkait dengan pengalihan status dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), pemerintah juga tengah menggarap peraturan tentang penerimaan negara dari bidang usaha batubara.selengkapnya

 Menkeu: Aturan Tarif PPH UKM Segera TerbitMenkeu: Aturan Tarif PPH UKM Segera TerbitSelasa 22 Mei 2018 10:14Ridha Anantidibaca 315 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur mengenai tarif pajak penghasilan (PPh) final usaha kecil menengah (UMKM) akan segera dikeluarkan.selengkapnya

 Tahun Depan, Pemprov Jabar akan Naikkan Pajak Kendaraan BaruTahun Depan, Pemprov Jabar akan Naikkan Pajak Kendaraan BaruSelasa 13 Nov 2018 11:26Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Jabar akan menaikkan tarif pajak kendaraan baru mulai tahun 2019. Kenaikan tarif pajak tersebut untuk mendongkrak pendapat asli daerah (PAD) di tahun depan.selengkapnya

 Ditjen Pajak: Revisi PPh Final 1% Bisa Picu Pertumbuhan EkonomiDitjen Pajak: Revisi PPh Final 1% Bisa Picu Pertumbuhan EkonomiSenin 29 Jan 2018 09:45Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih menghitung implikasi rencana penurunan pajak penghasilan (PPh) final 1% ke penerimaan pajak.selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Revisi Aturan PPh Untungkan Kelas MenengahSri Mulyani Sebut Revisi Aturan PPh Untungkan Kelas MenengahSelasa 10 Sep 2019 15:45Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan revisi ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) bakal menguntungkan kelas menengah.selengkapnya

 Revisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu OptimistisRevisi APBN 2016, Pemerintah Dinilai Terlalu OptimistisJumat 3 Jun 2016 20:06Administratordibaca 3132 kaliSemua Kategori

Para ekonom menilai pemerintah masih terlalu optimistis dalam mengelola anggaran negara tahun ini. Hal itu tercermin dari penurunan target penerimaan yang tidak signifikan dalam draf revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Padahal, kondisi ekonomi masih lesu sehingga mengancam penerimaan negara, khususnya dari sektor pajak.selengkapnya

 Pemerintah Segera Rilis Tax AllowancePemerintah Segera Rilis Tax AllowanceKamis 5 Apr 2018 08:57Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Usai merampungkan revisi tax holiday, pemerintah kembali menjanjikan penyelesaian revisi tax allowance untuk dunia industri. Jika tak ada aral melintang, akhir bulan ini insentif tax allowance segera diluncurkan.selengkapnya

 Pemerintah Gagap Revisi Penerimaan PajakPemerintah Gagap Revisi Penerimaan PajakRabu 11 Mei 2016 15:39Administratordibaca 1123 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) meminta pemerintah merevisi target penerimaan perpajakan 2016. Direktur CITA, Yustinus Prastowo mengatakan saat ini pemerintahan Jokowi sangat gagap dalam merevisi penerimaan pajak, mengingat tahun ini shortfall penerimaan pajak diprediksi akan sebesar Rp 200 triliun. "Pemerintah saat ini sangat gagap dalam merevisi pajaknya, padahal shortfall tahunselengkapnya

 Pemerintah Tunggu Undangan DPR Bahas UU tentang PajakPemerintah Tunggu Undangan DPR Bahas UU tentang PajakJumat 16 Mar 2018 10:33Ridha Anantidibaca 315 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menunggu undangan dari DPR untuk penyelesaian revisi UU tentang perpajakan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan tax base.selengkapnya

 Sepi peminat, pemerintah sederhanakan aturan tax allowance dan tax holidaySepi peminat, pemerintah sederhanakan aturan tax allowance dan tax holidayRabu 31 Jan 2018 14:57Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

Sejak direvisi pada 2015 lalu, insentif pajak, baik tax allowance dan tax holiday kian sepi peminat. Rencana revisi kembali beleid tersebut pun kembali bergulir.selengkapnya

 Pemerintah Janji tidak akan Melakukan Ijon PajakPemerintah Janji tidak akan Melakukan Ijon PajakRabu 26 Okt 2016 15:31Administratordibaca 918 kaliSemua Kategori

Pemerintah tidak akan melakukan ijon pajak untuk mengejar penerimaan pada tahun ini. Janji itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada media di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Selasa (25/10).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :