PPN dari Saudi bisa bikin ongkos pergi haji naik Rp 900.000 per jemaahPPN dari Saudi bisa bikin ongkos pergi haji naik Rp 900.000 per jemaahKamis 25 Jan 2018 09:45Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Kementerian Agama (Kemnag) mengaku sudah menyusun rencana biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2018. Ongkos penyelenggaraan haji 2018 akan naik. Salah satu sumber kenaikan: penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 5% oleh Pemerintah Arab Saudi mulai 1 Januari 2018.selengkapnya

 Bankir ragukan dana amnesti pacu kredit pajakBankir ragukan dana amnesti pacu kredit pajakSenin 10 Okt 2016 13:44Admindibaca 633 kaliSemua Kategori

Secara umum, program amnesti pajak periode pertama terbilang sukses. Pengampunan pajak di periode Juli-September 2016 mampu menghasilkan uang tebusan Rp 93,8 triliun. Program ini juga menarik dana reptriasi tercatat senilai Rp 137 triliun.selengkapnya

 BI diminta siapkan instrumen penampung dana Amnesti Pajak 2019BI diminta siapkan instrumen penampung dana Amnesti Pajak 2019Jumat 7 Des 2018 11:21Ridha Anantidibaca 606 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan diminta segera mengantisipasi potensi dana keluar setelah berakhirnya masa penguncian dana (lock up) repatriasi Amnesti Pajak pada pertengahan 2019.selengkapnya

 KECEMASAN INDUSTRI FINANSIAL SINGAPURA : Ratusan Triliun Rupiah MudikKECEMASAN INDUSTRI FINANSIAL SINGAPURA : Ratusan Triliun Rupiah MudikRabu 27 Jul 2016 12:07Administratordibaca 1163 kaliSemua Kategori

Gaung program amnesti pajak yang terus dihembuskan pemerintah membuat industri wealth management di Singapura ketar-ketir khawatir kehilangan dana kelolaan.selengkapnya

 Bank Dongkrak Dana Wealth ManagementBank Dongkrak Dana Wealth ManagementSenin 8 Ags 2016 16:44Administratordibaca 1196 kaliSemua Kategori

Lini bisnis perbankan nasabah kaya atawa wealth managementdiprediksi bakal menjadi muara dana amnesti pajak. Atas dasar itulah, perbankan optimistis bisnis wealth management bakal terdongkrak siginifikan di semester II tahun ini.selengkapnya

 Ditjen Pajak suspend 1.049 WP terindikasi penerbit faktur ilegalDitjen Pajak suspend 1.049 WP terindikasi penerbit faktur ilegalJumat 26 Jan 2018 11:47Ridha Anantidibaca 695 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu (24/1) resmi telah menonaktifkan Sertifikat Elektronik dari 1.049 Wajib Pajak yang terindikasi merupakan penerbit Faktur Pajak tidak sah.selengkapnya

 50 Persen Dana Bagi Hasil Cukai di Sukabumi untuk Kesehatan50 Persen Dana Bagi Hasil Cukai di Sukabumi untuk KesehatanRabu 17 Jul 2019 14:58Ridha Anantidibaca 488 kaliSemua Kategori

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pemerintah pusat untuk Kota Sukabumi mencapai sekitar Rp 4,1 miliar. Dari jumlah tersebut sekitar 50 persen disalurkan untuk program di bidang kesehatan.selengkapnya

 OECD sebut pemanfaatan teknologi dan informasi permudah administrasi pajakOECD sebut pemanfaatan teknologi dan informasi permudah administrasi pajakRabu 9 Okt 2019 10:26Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) pada akhir September lalu mengeluarkan laporan terkait administrasi pajak.selengkapnya

 Bersiap Manfaatkan Dana RepatriasiBersiap Manfaatkan Dana RepatriasiSenin 3 Okt 2016 18:45Administratordibaca 582 kaliSemua Kategori

Penerimaan dana melalui deklarasi dan restitusi aset pada tahap I program amnesti pajak lebih baik dari yang diperkirakan.selengkapnya

 Sri Mulyani: Realisasi Pajak Belum Cerminkan Besarnya Penggunaan E-CommerceSri Mulyani: Realisasi Pajak Belum Cerminkan Besarnya Penggunaan E-CommerceRabu 17 Jul 2019 15:38Ridha Anantidibaca 256 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masuk ke dunia digital. Hal ini dimaksud untuk menambah penerimaan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sosialisasi Peredaran dan Penggunaan Meterai Tidak SahDitjen Pajak Sosialisasi Peredaran dan Penggunaan Meterai Tidak SahRabu 25 Jul 2018 15:51Ridha Anantidibaca 420 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Perum Peruri, dan PT Pos Indonesia (Persero) menggelar sosialisasi tentang bea meterai. Sosialisasi ini guna melanjutkan upaya bersama memberantas peredaran dan penggunaan meterai tidak sah.selengkapnya

 Papua Akan Dapat Denda Freeport Rp3,4 Triliun, Digunakan untuk Apa?Papua Akan Dapat Denda Freeport Rp3,4 Triliun, Digunakan untuk Apa?Jumat 27 Jan 2017 14:42Ajeng Widyadibaca 695 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menantikan itikad baik PT Freeport Indonesia, setelah dinyatakan kalah atas gugatan pajak penggunaan air di atas permukaan sungai, di mana perusahaan tambang ini berkewajiban membayar pajaknya sebesar Rp3,4 triliun. Dengan pajak tersebut Pemprov Papua mengarahkan untuk persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.selengkapnya

 PENGHITUNGAN PERDARAN BRUTO: Ini Alasan Ditjen PajakPENGHITUNGAN PERDARAN BRUTO: Ini Alasan Ditjen PajakSelasa 6 Mar 2018 09:45Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengkaim tujuan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto adalah untuk menghindari sengketa pajak.selengkapnya

 Kini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupKini Petugas Pajak Bisa Intip Kewajiban WP dari Biaya HidupJumat 2 Mar 2018 14:13Ridha Anantidibaca 600 kaliSemua Kategori

Kementerian keuangan menerbitkkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Untuk Menghitung Peredaran Bruto. Dengan aturan ini, petugas pajak atau fiskus, bisa memeriksa Wajib Pajak (WP) yang tidak melaporkan pembukuan peredaran bruto yang dimilikinya.selengkapnya

 OJK, Manfaat Lain Dana Pensiun Bebas PajakOJK, Manfaat Lain Dana Pensiun Bebas PajakSabtu 29 Okt 2016 11:10Administratordibaca 1552 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan opsi manfaat lain sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lainnya akan terbebas dari pengenaan pajak.selengkapnya

 Bea Cukai jalain kerjasama dengan China Customs untuk pertukaran data elektronikBea Cukai jalain kerjasama dengan China Customs untuk pertukaran data elektronikRabu 14 Okt 2020 14:21Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kemenketerian Keuangan (Kemenkeu) telah menjalin kerjasama dengan China Customs dalam hal pertukaran data elektronik surat keterangan asal. Kesepakatan bilateral ini akan diimplementasikan secara efektif per tanggal 15 Oktober 2020.selengkapnya

 Bea Cukai Mulai Pertukaran Surat Keterangan Asal dengan ChinaBea Cukai Mulai Pertukaran Surat Keterangan Asal dengan ChinaRabu 14 Okt 2020 13:08Ridha Anantidibaca 659 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea & Cukai (DJBC) dan China Customs sepakat untuk melakukan pertukaran data elektronik surat keterangan asal (SKA) atau certificate of origin.selengkapnya

 Dikenakan Cukai, Industri Rokok Elektrik Bisa Untung?Dikenakan Cukai, Industri Rokok Elektrik Bisa Untung?Senin 24 Ags 2020 14:43Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Penggunaan rokok elektrik yang juga dikenal dengan vape berkembang pesat saat ini di Indonesia. Mengikuti tren ini, masalah keamanan produk tersebut termasuk kualitas perangkat dan cairan yang dijual di pasar mulai lebih diperhatikan.selengkapnya

 Kemenkeu terbitkan beleid terkait tata cara pembebasan cukaiKemenkeu terbitkan beleid terkait tata cara pembebasan cukaiRabu 4 Des 2019 14:44Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mendukung usaha di bidang bahan bakar nabati untuk mengakomodir kebutuhan barang kena cukai dan keperluan ibadah, menteri keuangan (menkeu) menyempurnakan tata cara pembebasan cukai.selengkapnya

 Bea Cukai Papua Teken MoU Pemakaian Rupiah di PerbatasanBea Cukai Papua Teken MoU Pemakaian Rupiah di PerbatasanJumat 11 Mei 2018 10:01Ridha Anantidibaca 769 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Wilayah Papua bersama aparat penegak hukum di wilayah perbatasan antara Papua dan Papua New Guinea (PNG) lakukan penandatanganan Nota Kesepahaman Tugas Pengawalan Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Perbatasan Indonesia dan PNG.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :