Tarif Baru PPh Impor Berlaku Hari Ini, Begini MekanismenyaTarif Baru PPh Impor Berlaku Hari Ini, Begini MekanismenyaKamis 13 Sep 2018 10:01Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Perubahan tarif PPh pasal 22 Impor atas sejumlah item barang yang diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK)No.110/PMK.010/2018 mulai berlaku hari ini tanggal 13 September 2018 pukul 00.01 WIB, begini mekanismenya.selengkapnya

 Core Bolling System 2.0 Permudah Pembayaran PajakCore Bolling System 2.0 Permudah Pembayaran PajakJumat 31 Ags 2018 14:07Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Peluncuran core billing 2.0 yang merupakan sistem hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dengan Bank Mandiri diharapkan memperbaiki pelayanan pembayaran pajak.selengkapnya

 DJP Luncurkan Sistem Elektronik Penyampaian Laporan NegaraDJP Luncurkan Sistem Elektronik Penyampaian Laporan NegaraSenin 16 Apr 2018 10:57Ridha Anantidibaca 1012 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meluncurkan sistem pelaporan elektronik per negara (CbC report) melalui portal online untuk mendukung pelaksanaan penanganan penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (BEPS) serta mendorong transparansi Wajib Pajak dalam transaksi afiliasi.selengkapnya

 Cegah Kebocoran, Pemkot Semarang Siapkan Pajak OnlineCegah Kebocoran, Pemkot Semarang Siapkan Pajak OnlineRabu 14 Mar 2018 08:49Ridha Anantidibaca 970 kaliSemua Kategori

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi saat ini tengah serius mendorong diterapkanya pajak online di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah koordinasi Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.selengkapnya

 10,5 miliar data terekam di Ditjen Pajak10,5 miliar data terekam di Ditjen PajakRabu 29 Nov 2017 09:27Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada sekitar 10,5 miliar data Wajib Pajak yang yang dikelola Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) sejak tahun 2004.selengkapnya

 Kenaikan Biaya STNK, Perbaikan Sistem DitungguKenaikan Biaya STNK, Perbaikan Sistem DitungguJumat 6 Jan 2017 12:26Ajeng Widyadibaca 729 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan antara dua hingga tiga kali lipat. Aturan ini efektif berlaku pada 6 Januari 2017.selengkapnya

 BI Beri Perpanjangan Waktu Sistem Pembayaran Amnesti PajakBI Beri Perpanjangan Waktu Sistem Pembayaran Amnesti PajakJumat 30 Sep 2016 20:40Administratordibaca 909 kaliSemua Kategori

Guna mendukung implementasi UU Pengampunan Pajak, Bank Indonesia (BI) melakukan relaksasi aturan yakni perpanjangan window time (operasional) penyelenggaraan sistem pembayaran pada tanggal 29 dan 30 September 2016.selengkapnya

 Kian Mudah, Bayar Pajak Online Kini Bisa di TokopediaKian Mudah, Bayar Pajak Online Kini Bisa di TokopediaSenin 12 Ags 2019 10:44Ridha Anantidibaca 654 kaliSemua Kategori

Tokopedia bekerja sama dengan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengumumkan peluncuran fitur pembayaran lebih dari 900 jenis penerimaan negara.selengkapnya

 Catat, Ini yang Dibutuhkan Pengusaha Pusat Logistik BerikatCatat, Ini yang Dibutuhkan Pengusaha Pusat Logistik BerikatSelasa 16 Jul 2019 13:27Ridha Anantidibaca 476 kaliSemua Kategori

Pengusaha yang tergabung dalam Perkumpulan Pusat Logistik Berikat Indonesia meminta dukungan dari Kementerian Perindustrian karena pelaku usaha yang membutuhkan peran pusat logistik berikat bisa semakin maksimal.selengkapnya

 Penarikan peraturan pajak e-commerce disayangkan, lebih baik ditundaPenarikan peraturan pajak e-commerce disayangkan, lebih baik ditundaSenin 1 Apr 2019 10:46Ridha Anantidibaca 634 kaliSemua Kategori

Keputusan Kementerian Keuangan (Kemkeu) menarik Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce) disayangkan. Pasalnya, kebijakan ini seharusnya bermanfaat untuk memberikan penegasan bagi pelaku perdagangan elektronik.selengkapnya

 Mayoritas Orang Indonesia Tak Patuh Bayar PajakMayoritas Orang Indonesia Tak Patuh Bayar PajakRabu 27 Mar 2019 14:19Ridha Anantidibaca 933 kaliSemua Kategori

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani mengatakan, kepatuhan membayar pajak di Indonesia masih cukup rendah. Hal ini terlihat dari kontribusi pembayaran PPh 21 maupun pajak badan Usaha terhadap APBN masih kecil.selengkapnya

 Cerita Ferry Salim Tularkan Kepatuhan Bayar Pajak pada AnakCerita Ferry Salim Tularkan Kepatuhan Bayar Pajak pada AnakRabu 28 Feb 2018 11:01Ridha Anantidibaca 681 kaliSemua Kategori

Ferry Salim menjadi salah satu artis yang menerima penghargaan sebagai wajib pajak (WP) Pembayar Terbesar dan Terpatuh yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kelapa Gading.selengkapnya

 Alasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKMAlasan DJP Turunkan Batas Omzet Kena Pajak bagi UKMJumat 26 Jan 2018 14:20Ridha Anantidibaca 1269 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan, rencana penurunan batasan omzet Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari saat ini Rp 4,8 miliar per tahun bertujuan untuk menjaring lebih banyak basis wajib pajak (WP) dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).selengkapnya

 2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak, Negara Rugi Rp 500 Triliun2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak, Negara Rugi Rp 500 TriliunSelasa 22 Mar 2016 09:42Administratordibaca 2311 kaliSemua Kategori

Selama ini penerimaan pajak negara selalu gagal mencapai target. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat salah satu penyebab gagalnya pecapaian target ini adalah banyaknya perusahaan yang tidak membayar pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan selama 10 tahun ini tercatat hampir dari 2.000 perusahaan yang berstatus PMA (penananaman modal asing) tidak pernahselengkapnya

 Penyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok Tutup Celah Pengemplang PajakPenyederhanaan Struktur Tarif Cukai Rokok Tutup Celah Pengemplang PajakSelasa 18 Mei 2021 14:21Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Sekjen Transparency International Indonesia Danang Widoyoko mengatakan bahwa sistem tarif cukai hasil tembakau seperti yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki sisi lemah yang patut untuk diwaspadai.selengkapnya

 Kemenkeu: Bayar Meterai Digital akan Semudah Beli PulsaKemenkeu: Bayar Meterai Digital akan Semudah Beli PulsaKamis 1 Okt 2020 14:42Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyebutkan, cara membayar bea meterai untuk transaksi dan dokumen digital pada tahun depan bisa dilakukan dengan mudah seperti membayar pulsa.selengkapnya

 IMEI Belum Berlaku, Indonesia Masih Diserbu Ponsel IlegalIMEI Belum Berlaku, Indonesia Masih Diserbu Ponsel IlegalSenin 18 Nov 2019 10:34Ridha Anantidibaca 570 kaliSemua Kategori

Perusahaan ritel telepon seluler Erajaya membeberkan penyelundupan ponsel berbagai merek yang dibawa dari Batam disebabkan belum ada pemblokiran ponsel ilegal atau black market (BM) dari pemerintah dalam aturan nomor identitas khusus atau IMEI.selengkapnya

 Gandeng Bank Mandiri, Bea Cukai integrasikan sistem pembayaran kepabeanan dan cukaiGandeng Bank Mandiri, Bea Cukai integrasikan sistem pembayaran kepabeanan dan cukaiKamis 7 Nov 2019 14:50Ridha Anantidibaca 977 kaliSemua Kategori

Bea Cukai kembali menjalin kerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk untuk meluncurkan integrasi sistem pembayaran kepabeanan dan cukai dengan perbankan.selengkapnya

 Pemkot Malang Tingkatan Cakupan Sistem Online Pajak DaerahPemkot Malang Tingkatan Cakupan Sistem Online Pajak DaerahKamis 10 Okt 2019 10:20Ridha Anantidibaca 869 kaliSemua Kategori

Pemkot Malang mempercepat peningkatan cakupan layanan pajak daerah secara online.selengkapnya

 Dua Skema Pengadaan Jasa Konsultasi Sistem Administrasi PerpajakanDua Skema Pengadaan Jasa Konsultasi Sistem Administrasi PerpajakanSenin 9 Sep 2019 10:09Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Langkah pembaruan sistem administrasi perpajakan atau tax administration system di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus menunjukkan adanya perkembangan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :