Ronaldo Bayar Denda Rp 306 Miliar karena Penggelapan PajakRonaldo Bayar Denda Rp 306 Miliar karena Penggelapan PajakKamis 24 Jan 2019 10:23Ridha Anantidibaca 340 kaliSemua Kategori

Cristiano Ronaldo didenda hampir 19 juta euro (Rp 306 miliar) penipuan pajak pada Selasa (22/1) oleh pengadilan Kota Madrid. Ia terhindar dari hukuman penjara 23 bulan.selengkapnya

 Kesenjangan Makin Lebar, Pajak Orang Kaya Harus DinaikkanKesenjangan Makin Lebar, Pajak Orang Kaya Harus DinaikkanSelasa 22 Jan 2019 16:20Ridha Anantidibaca 415 kaliSemua Kategori

Organisasi nirlaba, Oxfam mendesak pemerintah untuk menaikkan pajak orang kaya dan perusahaan. Tujuannya mengatasi kesenjangan global yang semakin meningkat.selengkapnya

 Wisata Pangandaran Tak Pengaruhi Capaian Pajak Hotel dan HiburanWisata Pangandaran Tak Pengaruhi Capaian Pajak Hotel dan HiburanJumat 18 Jan 2019 13:41Ridha Anantidibaca 1019 kaliSemua Kategori

Kunjungan wisata yang datang ke Pangandaran tidak mempengaruhi terhadap capaian target pajak hotel dan hiburan di tahun 2018.selengkapnya

 Masih Ada Peluang Korupsi Petugas PajakMasih Ada Peluang Korupsi Petugas PajakSenin 10 Des 2018 10:18Ridha Anantidibaca 402 kaliSemua Kategori

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meminta setiap unit untuk menjadi contoh yang baik dari antikorupsi.selengkapnya

 Jelang tutup tahun, Ditjen Bea Cukai fokus kejar target penerimaanJelang tutup tahun, Ditjen Bea Cukai fokus kejar target penerimaanSenin 29 Okt 2018 11:20Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus berupaya mencapai target penerimaan bea dan cukai sesuai yang ditetapkan di APBN 2018 yakni sebesar Rp 194,1 triliun.selengkapnya

 Sri Mulyani Siap Terima Aduan Pemerasan oleh Pegawai PajakSri Mulyani Siap Terima Aduan Pemerasan oleh Pegawai PajakJumat 5 Okt 2018 14:12Ridha Anantidibaca 804 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta masyarakat yang merasa diperas oknum pegawai pajak untuk melapor kepadanya. Hal ini menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ambon La Masikamba lantaran dugaan suap.selengkapnya

 Ditjen Pajak Heran Insentif DHE Tak Menarik Bagi EksportirDitjen Pajak Heran Insentif DHE Tak Menarik Bagi EksportirKamis 16 Ags 2018 11:41Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Pemerintah meminta para eksportir untuk memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah, terkait pembebasan pajak deposito hasil ekspor yang telah diluncurkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.10/2016.selengkapnya

 Pemerintah Tak Bisa Hanya Bersandar pada Booming PNBPPemerintah Tak Bisa Hanya Bersandar pada Booming PNBPJumat 3 Ags 2018 10:37Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua Kategori

Kendati melaju cukup kencang, pemerintah dinilai tetap tak bisa mengandalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai alat stabilisasi APBN.selengkapnya

 Ancaman Pencabutan Potongan Bea Masuk Impor AS Tak Berdampak BesarAncaman Pencabutan Potongan Bea Masuk Impor AS Tak Berdampak BesarSelasa 10 Jul 2018 11:11Ridha Anantidibaca 630 kaliSemua Kategori

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan wacana penghapusan potongan bea masuk impor (generalized system of preferences /GSP) oleh pemerintah Amerika Serikat (AS) tak berpengaruh besar terhadap perdagangan Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan GPS hanya memberi keuntungan sekitar US$ 1,8 miliar terhadap total perdagangan Indonesia dan Amerika sebesar US$ 20 miliar.selengkapnya

 Sri Mulyani Beri Ditjen Pajak Nilai 7 untuk Level Anti KorupsiSri Mulyani Beri Ditjen Pajak Nilai 7 untuk Level Anti KorupsiRabu 6 Des 2017 13:47Ridha Anantidibaca 500 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi nilai 7 untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam hal tindakan melawan perbuatan korupsi. Angka tersebut diberikannya karena berani memastikan bahwa korupsi secara sistematik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak ada lagi.selengkapnya

 Sistem TI Pajak Perlu DiauditSistem TI Pajak Perlu DiauditSelasa 29 Nov 2016 12:22Ajeng Widyadibaca 664 kaliSemua Kategori

DPR mengusulkan agar sistem teknologi informasi (TI) yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).selengkapnya

 Rombak institusi pajak demi pulihkan kepercayaanRombak institusi pajak demi pulihkan kepercayaanJumat 25 Nov 2016 14:13Ajeng Widyadibaca 702 kaliSemua Kategori

Terungkapnya kembali kasus suap yang melibatkan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menjadi pintu masuk bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membenahi institusi itu. Apalagi bukan kali ini saja pejabat dan pegawai pajak yang melakukan pelanggaran.selengkapnya

 Tax Amnesty I Berakhir, Repatriasi Dana Belum MaksimalTax Amnesty I Berakhir, Repatriasi Dana Belum MaksimalSabtu 1 Okt 2016 06:54Administratordibaca 1037 kaliSemua Kategori

Pelaksanaan tax amnesty periode I berakhir Jumat, 30 September 2016. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan bahwa pelaksanaan program tax amnesty ini dilakukan selama periode sembilan bulan yang dibagi dalam tiga periode, dengan nilai tebusan sebesar 2 persen untuk harta di dalam negeri dan 4 persen untuk luar negeri hanya berlaku pada periode pertama.selengkapnya

 Belum Optimalnya Perbaikan Sistem Teknologi Informasi PajakBelum Optimalnya Perbaikan Sistem Teknologi Informasi PajakAhad 11 Sep 2016 09:32Administratordibaca 1681 kaliSemua Kategori

Langkah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kapasitas teknologi informasi (TI) pajak sebagai bagian dari penguatan administrasi dinilai belum optimal.selengkapnya

 Luhut Minta Kewenangan Pajak Migas Balik ke Kementerian ESDMLuhut Minta Kewenangan Pajak Migas Balik ke Kementerian ESDMSenin 29 Ags 2016 20:16Administratordibaca 818 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) telah menyediakan formulasi baru yang akan diterapkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.selengkapnya

 PKS: Pemerintah Perlu Evaluasi Program Amnesti PajakPKS: Pemerintah Perlu Evaluasi Program Amnesti PajakJumat 5 Ags 2016 10:26Administratordibaca 1035 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang telah dilaksanakan pemerintah dalam rangka memenuhi sejumlah kebutuhan strategis untuk pendanaan dinilai perlu dievaluasi seperti terkait dengan sektor perpajakan dan kondisi perekonomian global.selengkapnya

 Setoran Pajak di Jatim Rerata Lampaui 20% Terhadap TargetSetoran Pajak di Jatim Rerata Lampaui 20% Terhadap TargetSelasa 31 Mei 2016 18:19Administratordibaca 897 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur I, II, maupun III berhasil merealisasikan penerimaan pajak masing-masing di atas 20% dari target selama periode Januari – Mei 2016. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Jawa Timur III Rudy Gunawan Bastari mengatakan setoran pajak yang dibukukan pihaknya berjumlah Rp5,9 triliun. Nominal ini setara sekitar 22% dari target yang dibidik senilai Rp27 triliunselengkapnya

 DJP: Pengawasan Kartu Kredit Jangan DikhawatirkanDJP: Pengawasan Kartu Kredit Jangan DikhawatirkanRabu 25 Mei 2016 17:35Administratordibaca 1262 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan pengawasan terhadap Data Kartu Kredit nasabah tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat sepanjang pelaporan pajaknya sesuai. "Data kartu kredit ini hanya digunakan untuk menguji apakah pelaporan wajib pajak sudah benar. Kalau kita tidak membuka data dari pihak ketiga, kami harus membandingkan dengan data apa,"selengkapnya

 Menkeu Tak Lagi Periksa Perda Pajak DaerahMenkeu Tak Lagi Periksa Perda Pajak DaerahAhad 14 Feb 2016 21:56Administratordibaca 1977 kaliSemua Kategori

Peraturan daerah tentang pajak dan retribusi kini tidak akan dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Oleh karenanya, pemerintah daerah bisa terhindar sanksi pemotongan dana bagi hasil (DBH) dan dana aloaksi umum (DAU). Sebab, Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK nomor 17/PMK.07/2016 tentang pencabutan PMK nomor 11/PMK.07/2010.selengkapnya

 Libur Pajak: Insentif yang Rawan Diperkarakan di WTOLibur Pajak: Insentif yang Rawan Diperkarakan di WTORabu 21 Nov 2018 10:25Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Kebijakan perluasan insentif libur pajak dinilai perlu dieksekusi secara hati-hati karena berpeluang dipermasalahkan oleh negara lain di Organisasi Perdagangan Dunia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :