Hati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanHati-Hati, Telat Bayar PBB Kena Denda 2 Persen Tiap BulanKamis 19 Mei 2016 18:26Administratordibaca 8040 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Wajib pajak yang telat membayar PBB akan dikenakan denda sebesar dua persen setiap bulannya. Aturan mengenai denda tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor:78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.selengkapnya

 Setoran Pajak via Toko Online Tembus Rp 59 M SebulanSetoran Pajak via Toko Online Tembus Rp 59 M SebulanSenin 14 Okt 2019 14:15Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kementerian Keuangan mencatat pembayaran pajak melalui e-commerce telah mencapai Rp 59,7 miliar per 11 Oktober 2019. E-commerce yang dimaksud adalah Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet Indonesia.selengkapnya

 Anies Luncurkan SP2D online, Pembayaran Belanja Daerah-Pajak Bisa BersamaanAnies Luncurkan SP2D online, Pembayaran Belanja Daerah-Pajak Bisa BersamaanKamis 31 Jan 2019 13:51Ridha Anantidibaca 717 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) online. Dengan sistem itu, pembayaran belanja daerah dan pajak bisa secara bersamaan dikerjakan.selengkapnya

 Begini Cara Perpanjang Pajak Kendaraan Gunakan Sistem Samsat DigitalBegini Cara Perpanjang Pajak Kendaraan Gunakan Sistem Samsat DigitalSelasa 27 Mar 2018 15:11Ridha Anantidibaca 636 kaliSemua Kategori

Ditlantas Polda Metro Jaya luncurkan Samsat Digital dan Pembayaran Non Tunai bekerjasama dengan Bank DKI. Dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, pemilik kendaraan tak perlu antre di loket Samsat.selengkapnya

 Pemerintah berikan relaksasi cukai sebesar Rp 27,9 triliun terhadap 84 pabrik rokokPemerintah berikan relaksasi cukai sebesar Rp 27,9 triliun terhadap 84 pabrik rokokRabu 8 Jul 2020 14:08Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat relaksasi pembayaran pita cukai mencapai Rp 27,9 triliun. Total tersebut berasal dari 84 pabrik yang sudah mengajukan penundaan pembayaran pita cukai sejak 9 April sampai 30 Juni 2020.selengkapnya

 Penundaan Pembayaran Pita Cukai Rokok Tembus Rp18 TriliunPenundaan Pembayaran Pita Cukai Rokok Tembus Rp18 TriliunSenin 15 Jun 2020 12:23Ridha Anantidibaca 350 kaliSemua Kategori

Nilai pemanfaatan relaksasi penundaan pembayaran cukai hasil tembakau (CHT) terus meningkat di tengah tekanan pandemi Covid-19.selengkapnya

 Pemanfaatan stimulus perpanjangan kredit cukai rokok sudah capai Rp 18,1 triliunPemanfaatan stimulus perpanjangan kredit cukai rokok sudah capai Rp 18,1 triliunKamis 4 Jun 2020 13:12Ridha Anantidibaca 770 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBJ) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan stimulus fiskal berupa perpanjangan waktu pembayaran kredit cukai hasil tembakau (CHT) dari dua bulan menjadi tiga bulan.selengkapnya

 Begini tanggapan Kimia Farma soal fasilitas percepatan pencairan restitusi pajakBegini tanggapan Kimia Farma soal fasilitas percepatan pencairan restitusi pajakSelasa 27 Ags 2019 16:14Ridha Anantidibaca 1827 kaliSemua Kategori

Pemerintah baru saja memberikan fasilitas percepatan pencairan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi bagi pedagang besar farmasi dan distributor alat kesehatan. Hal ini mendapat tanggapan yang positif dari PT Kimia Farma Tbk (KAEF) sebagai perusahaan farmasi.selengkapnya

 Sri Mulyani Heran Masih Banyak Masyarakat Takut Bikin Kartu Wajib PajakSri Mulyani Heran Masih Banyak Masyarakat Takut Bikin Kartu Wajib PajakSelasa 2 Okt 2018 14:16Ridha Anantidibaca 842 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merasa heran mengenai masyarakat Indonesia yang takut ditagih mengenai pembayaran pajak. Ia mengaku, masih menemukan masyarakat yang masih gemetar saat ditanyai mengenai pembuatan kartu wajib pajak atau melaporkan pajak pribadi.selengkapnya

 Sri Mulyani Ingin Bayar Pajak Lebih Mudah dari Beli PulsaSri Mulyani Ingin Bayar Pajak Lebih Mudah dari Beli PulsaRabu 19 Jun 2019 10:11Ridha Anantidibaca 712 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan, sistem pembayaran pajak bisa lebih mudah dari pembelian pulsa. Hal itu diungkapkannya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI mengenai asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.selengkapnya

 Tunda Bayar Restitusi Tahun Lalu, Penerimaan Pajak 2016 TergangguTunda Bayar Restitusi Tahun Lalu, Penerimaan Pajak 2016 TergangguSabtu 21 Mei 2016 17:23Administratordibaca 1566 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak tahun ini terancam meleset jauh dari target sebesar Rp 1.360,2 triliun. Selain ketidakjelasan nasib kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty), penyebabnya adalah pembayaran restitusi pajak yang membengkak dibandingkan tahun lalu. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak per akhir April lalu mencapai Rp 272,02 triliun atau 20 persen dariselengkapnya

 Dorong Penerimaan Negara, Tupai Buat Bayar Pajak Kaya Beli PulsaDorong Penerimaan Negara, Tupai Buat Bayar Pajak Kaya Beli PulsaSelasa 16 Jul 2019 16:07Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mendominasi sektor usaha di Indonesia dengan jumlah 62,92 juta unit usaha di dalam negeri. Namun, kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak belum maksimal, yakni baru sebesar Rp5,8 triliun dari total penerimaan pajak yang sebesar RP1.315,9 triliun, tahun 2018.selengkapnya

 Kemenkeu: Bayar Pajak `e-Billing` Diterapkan 1 Juli 2016Kemenkeu: Bayar Pajak `e-Billing` Diterapkan 1 Juli 2016Sabtu 11 Jun 2016 11:49Administratordibaca 2549 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menginformasikan bahwa mulai 1 Juli 2016 pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos hanya dapat dilakukan secara "online" atau daring melalui "e-Billing". "Sistem pembayaran pajak yang berbasis manual atau "hard copy" yang selama ini dilayani oleh bank BUMN serta kantor pos akan berakhir pada 30 Juni 2016," kata Direktur Penyuluselengkapnya

 Tingkatkan PAD, Pemkot Jaktim Sosialisasikan Pembayaran Pajak OnlineTingkatkan PAD, Pemkot Jaktim Sosialisasikan Pembayaran Pajak OnlineRabu 31 Jul 2019 11:03Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur melakukan sosialisasi pembayaran pajak secara online. Upaya ini untuk meningkatkan pemahaman peraturan pajak secara transparan.selengkapnya

 Sumsel Rilis Sistem Pembayaran Pajak OnlineSumsel Rilis Sistem Pembayaran Pajak OnlineRabu 5 Des 2018 14:45Ridha Anantidibaca 1266 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Sumsel terus berinovasi guna meningkatkan setoran pajak daerah. Salah satu yang dilakukan dengan merilis sistem pembayaran pajak berbasis online, yakni e-Dempo.selengkapnya

 Layanan OnlinePajak luncurkan PajakPayLayanan OnlinePajak luncurkan PajakPaySelasa 30 Jan 2018 09:13Ridha Anantidibaca 601 kaliSemua Kategori

Penyedia jasa aplikasi yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), OnlinePajak telah meluncurkan layanan terbaru bernama PajakPay, demikian siaran pers dari OnlinePajak yang diterima di Jakarta, Senin.selengkapnya

 SENGKETA PAJAK: Inalum Ajukan Banding Soal Pembayaran Pajak AirSENGKETA PAJAK: Inalum Ajukan Banding Soal Pembayaran Pajak AirRabu 1 Jun 2016 17:32Administratordibaca 2662 kaliSemua Kategori

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tengah mengajukan banding terkait pembayaran pajak air permukaan umum (APU) ke pengadilan pajak. Direktur Utama Inalum Winardi Sunoto mengungkapkan pihaknya telah membayar pajak 50% dari tagihan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara yakni senilai Rp369 miliar. Dia mengungkapkan pihaknya menyerahkan persoalan pajak APU ke pengadilan pajak.selengkapnya

 Tekan Kebocoran Pajak, Hendrar Dorong Penerapan Retribusi OnlineTekan Kebocoran Pajak, Hendrar Dorong Penerapan Retribusi OnlineRabu 14 Mar 2018 15:21Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua Kategori

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendorong beberapa Organisasi Perangkat Daerah OPD untuk segera menerapkan penarikan retribusi secara online. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kebocoran pajak. Hendrar menyatakan, selain untuk mencegah kebocoran pajak, penerapan retribusi online juga untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.selengkapnya

 Realisasi pembayaran pajak via platform digital capai seperempat triliunRealisasi pembayaran pajak via platform digital capai seperempat triliunKamis 20 Feb 2020 09:45Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Upaya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperluas basis pembayar pajak lewat platform digital nyatanya berbuah manis. Belum genap satu tahun, total nominal pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak (WP) mencapai seperempat triliun.selengkapnya

 Perbaikan administrasi SPT tingkatkan peringkat pembayaran pajakPerbaikan administrasi SPT tingkatkan peringkat pembayaran pajakJumat 25 Okt 2019 15:16Ridha Anantidibaca 652 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah meningkatkan administrasi pembayaran pajak lewat Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :