Ditjen Pajak kejar syarat pertukaran data ajakDitjen Pajak kejar syarat pertukaran data ajakSenin 27 Nov 2017 14:56Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Batas waktu implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) memang masih setahun lalu. Namun Indonesia masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) persyaratan yang harus dipenuhi agar lolos mengikuti AEoI.selengkapnya

 Sosialisasikan Tax Amnesty, Ini Upaya Bank-bank BUMNSosialisasikan Tax Amnesty, Ini Upaya Bank-bank BUMNRabu 31 Ags 2016 16:04Administratordibaca 905 kaliSemua Kategori

Sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, implementasi program pengampunan pajak, atau tax amnesty terus dilakukan oleh seluruh elemen pemerintahan. Dalam hal ini, termasuk perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).selengkapnya

 Dukung Tax Amnesty, Taspen Gelar Sosialisasi ke KaryawanDukung Tax Amnesty, Taspen Gelar Sosialisasi ke KaryawanAhad 21 Ags 2016 20:28Administratordibaca 1091 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mendukung program tax amnesty pemerintah, PT Taspen (Persero) menyelenggarakan sosialisasi program itu kepada seluruh pejabat dan karyawan di kantor pusat. Sebelumnya mengawali sosialisasi ini, Taspen terlebih dahulu menyelenggarakan acara bertajuk Leadership Forum TASPEN : Economic Up Date & Implementasi Tax Amnesty dengan Dr. Hendri Saparini, Ekonom dari CORE Indonesiaselengkapnya

 Soal RUU TA, Menkeu Bambang Berbinar-binarSoal RUU TA, Menkeu Bambang Berbinar-binarSabtu 21 Mei 2016 17:20Administratordibaca 907 kaliSemua Kategori

Saat menjelaskan soal perkembangan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro langsung semringah. Naga-naganya ada kabar baik. Ternyata, benar juga. Menkeu Bambang bilang, pembahasan RUU Pengampunan Pajak bersama DPR bakal lancar. Diperkirakan, implementasi kebijakan tax amnesty bisa lebih cepat dari perkiraan. "Pokoknya itu bisa selesai, besok atau bulan depan yangselengkapnya

 Dukung Sistem Logistik Nasional, Bea Cukai dan Karantina Lakukan Joint InspectionDukung Sistem Logistik Nasional, Bea Cukai dan Karantina Lakukan Joint InspectionRabu 23 Sep 2020 09:09Ridha Anantidibaca 445 kaliSemua Kategori

Direkrorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dan Karantina akan melakukan joint inspection lewat single submisson (SSm QC) untuk mendukung implementasi ekosistem logistik nasional.selengkapnya

 Pengawasan Data Transaksi Perpajakan Makin KetatPengawasan Data Transaksi Perpajakan Makin KetatRabu 8 Jul 2020 13:49Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Pemerintah berupaya meningkatkan keakurasian data perpajakan dengan implementasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System (TPA Modul RAS).selengkapnya

 Enam PMSE Telah Siap Pungut PPN Barang VirtualEnam PMSE Telah Siap Pungut PPN Barang VirtualJumat 26 Jun 2020 14:21Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Enam pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) telah bersedia ditunjuk sebagai wajib pungut atau wapu terkait implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48/2020.selengkapnya

 Mobil Listrik Bisa Kena PPnBM 0 PersenMobil Listrik Bisa Kena PPnBM 0 PersenKamis 24 Okt 2019 10:14Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan ketentuan pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi mobil listrik melalui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 tahun 2019.selengkapnya

 Luhut Panggil Airlangga Minta Laporan soal Aturan Pajak Mobil ListrikLuhut Panggil Airlangga Minta Laporan soal Aturan Pajak Mobil ListrikSelasa 3 Sep 2019 14:32Ridha Anantidibaca 835 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ingin mempercepat implementasi Perpres nomor 55 tahun 2019 soal kendaraan listrik. Dia memanggil Menteri Perindustrian Airlangga Hartato ke kantornya.selengkapnya

 Bupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanBupati Lombok Utara Buka Gebyar Pekan Pajak Bumi BangunanKamis 8 Ags 2019 12:24Ridha Anantidibaca 777 kaliSemua Kategori

Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara melalui Undang Undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diberikan otoritas mengelola pajak (taxing power)sebagai bentuk kongkret implementasi otonomi daerah sesuai amanat undang-undang dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi mselengkapnya

 Ditjen Pajak Bakal Kebanjiran Informasi KeuanganDitjen Pajak Bakal Kebanjiran Informasi KeuanganJumat 19 Jul 2019 11:07Ridha Anantidibaca 337 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak memperkirakan database atau basis data dari implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau automatic exchange of information (AEoI) bakal bertambah.selengkapnya

 Molornya Pengadaan Core Tax System Tak Bisa DitolelirMolornya Pengadaan Core Tax System Tak Bisa DitolelirKamis 11 Jul 2019 10:26Ridha Anantidibaca 1001 kaliSemua Kategori

Molornya proses pengadaan sistem inti perpajakan alias core tas system dinilai tak bisa ditolelir karena terkait dengan implementasi program lain dalam rangka reformasi perpajakan.selengkapnya

 Sah, Pemerintah Resmi Pangkas PPh 22 Properti MewahSah, Pemerintah Resmi Pangkas PPh 22 Properti MewahSelasa 25 Jun 2019 10:13Ridha Anantidibaca 248 kaliSemua Kategori

Pemerintah merilis aturan pemangkasan Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas penjualan Barang Mewah dari 5% menjadi 1% melalui implementasi PMK No.92/PMK.03/2019.selengkapnya

 Relaksasi PPnBM Mobil Listrik Jalan di TempatRelaksasi PPnBM Mobil Listrik Jalan di TempatSenin 6 Mei 2019 13:37Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Implementasi relaksasi pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) mobil listrik belum jelas. Pasalnya, pembahasan rancangan beleid ini masih dalam tahap koordinasi antarkementerian dan lembaga.selengkapnya

 Pelaku UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce Ditunda Satu TahunPelaku UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce Ditunda Satu TahunKamis 17 Jan 2019 12:57Ridha Anantidibaca 418 kaliSemua Kategori

Asosiasi UMKM Indonesia menginginkan penerapan aturan pajak e-commerce ditunda hingga setahun ke depan. Implementasi peraturan ini dapat mengganggu kenyamanan praktik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak bergelut di sektor kreatif.selengkapnya

 Kemenkeu: Aturan e-Commerce Bukan untuk Kejar Penerimaan PajakKemenkeu: Aturan e-Commerce Bukan untuk Kejar Penerimaan PajakSelasa 15 Jan 2019 11:04Ridha Anantidibaca 830 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah bertemu para pelaku e-Commerce yang tergabung dalam idEA (Asosiasi ecommerce Indonesia) guna membahas implementasi peraturan menteri keuangan (PMK) tentang perpajakan transaksi e-commerce atau toko online.selengkapnya

 Asosiasi UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce DitundaAsosiasi UMKM Minta Aturan Pajak E-Commerce DitundaSenin 14 Jan 2019 14:11Ridha Anantidibaca 814 kaliSemua Kategori

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun meminta Ditjen Pajak menunda implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018. Beleid tersebut mengatur perlakuan perpajakan bagi pelaku usaha niaga elektronik.selengkapnya

 Ditjen Pajak Relaksasi P3B Bagi WP Luar NegeriDitjen Pajak Relaksasi P3B Bagi WP Luar NegeriSenin 26 Nov 2018 10:26Ridha Anantidibaca 972 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mempermudah persyaratan penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) bagi wajib pajak luar negeri (WPLN) melalui implementasi Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No.25/PJ/2018.selengkapnya

 Ditjen Pajak Mulai Kejar Kepatuhan Wajib PajakDitjen Pajak Mulai Kejar Kepatuhan Wajib PajakKamis 8 Nov 2018 13:37Ridha Anantidibaca 284 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak segera memanfaatkan data hasil implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk mengejar kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 Insentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroInsentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroKamis 28 Jun 2018 11:04Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku UMKM menganggap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu belum sepenuhnya pro-UMKM.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :