Kamis, 13 September 2018, tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor baru yang diatur dalam PMK 110/PMK.010/2018 mulai diberlakukan secara efektif. Sejumlah pihak, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan maupun Kementerian Perindustrian, siap mengawal dan menjalankan aturan tersebut.selengkapnya

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menilai kebijakan penyederhanaan layer (simplifikasi) tarif cukai rokok menutup celah bagi pabrikan untuk berbuat curang. Karena itu, DJBC akan konsisten mengawal kebijakan ini agar menciptakan persaingan yang kondusif di industri rokok.selengkapnya

Anggota Komisi XI Fraksi Golkar DPR RI Mukhamad Misbakhun menyatakan, para pengusaha jasa angkutan barang dan logistik perlu memperoleh insentif. Bahkan, Misbakhun siap mengawal permintaan para pengusaha angkutan barang dan logistik dalam memperjuangkan insentif.selengkapnya

Target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah pada tahun ini, yakni Rp 1.454,5 triliun dinilai terlalu besar. Sebab, tantangan yang ada tahun ini lebih berat.selengkapnya

Persatuan perusahaan pengembang Real Estate Indonesia (REI) mendorong dan mendukung berbagai upaya yang dilakukan untuk memberikan pembekalan dan wawasan mengenai perpajakan kepada pengembang.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi meminta kepada Panglima TNI untuk memberi arahan kepada seluruh pegawai pajak di Indonesia agar target penerimaan negara dari perpajakan bisa tercapai. Sebab, tidak semua fungsi bisa dilakukan oleh Ditjen Pajak dalam mengawal penerimaan negara, salah satunya fungsi militer.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi kinerja para petugas pajak yang selama ini terlibat dalam program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pegawai pajak mulai kewalahan dengan dua tugas khusus untuk mengawal penerimaan negara di APBN-P 2016. Salah satunya mengurus program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mematok target penerimaan Rp 165 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pegawai pajak mulai kewalahan dengan dua tugas khusus untuk mengawal penerimaan negara di APBN-P 2016. Pertama, program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan target penerimaan Rp 165 triliun dan kedua, pengumpulan setoran pajak yang dipatok Rp 1.271,7 triliun.selengkapnya

Pengamat dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengingatkan agar pemerintah jangan sampai terlena dengan gegap gempita amnesti pajak. Pemerintah dinilai harus menyiapkan opsi darurat agar kebijakan ini berhasil.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta seluruh pegawai di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dapat bertindak jujur dan tidak memiliki konflik kepentingan apapun, dalam menjalankan tugasnya mengawal program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini demi menyukseskan program amnesti pajak yang dirintis pendahulunya, Bambang Brodjonegoro.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tak memberikan waktu bersantai-santai bagi para menteri barunya yang masuk di Kabinet Kerja. Salah satunya Menteri Keuangan, Sri Mulyani.selengkapnya

Ketua HIPMI Tax Center, Ajib Hamdani turut mengapresiasi ketegasan pemerintah yang tampak responsif dalam mengawal tax amnesty. Ia menilai, langkah pemerintah dalam mengeluarkan amnesti pajak bisa menambah pendapatan negara.selengkapnya

Masih ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah agar bila ingin kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty berjalan maksimal. Bahkan sedikitnya ada tiga faktor yang bisa mengganggu kelancaran program ini.selengkapnya

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menjawab sindiran Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi yang menyebut penggugat Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty tidak menyetor Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan siap mengawal implementasi program amnesti pajak, setelah adanya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.03/2016 sebagai turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Sosialisasi Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) telah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta pada hari ini. Direncanakan program pengampunan pajak ini akan berlaku setelah Lebaran.selengkapnya

Presiden Joko Widodo ternyata belum puas dengan selusin paket ekonomi yang diluncurkan sejak Sepetember 2015. Termasuk soal investasi. "Dalam rapat terbatas (ratas), Bapak Presiden Jokowi, meminta jajaranya untuk mengevaluasi paket kebijakan ekonomi 1-12. Presiden memberi arahan untuk membentuk gugus tugas Tim Pemantauan Paket Deregulasi. Yang salah satu tugasnya mengawal pelaksanaan 12 paket derselengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro meminta, kepada para pejabat Ditjen Pajak untuk mempersiapkan implementasi program pengampunan pajak atau tax amnesty yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah. Bambang baru saja melantik 24 pejabat eselon II Ditjen pajak. Di mana, para pejabat tersebut di rotasi dari yang terbiasa bekerja di kantor pusat kali ini bekerja mengawal kantor wilayah,selengkapnya

Kepolisian Republik Indonesia telah lama ikut serta mengawal sektor pajak dan menjadi bagian dari Tim Optimalisasi Penerimaan Perpajakan (TOPP). Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Anang Iskandar mengatakan, polisi ingin membuat masyarakat taat membayar pajak. "Realisasi penerimaan pajak oleh pemerintah dalam tahun anggaran kali ini akan dikawal, bahkan akan didorong melebihi target dariselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya