Pemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakPemerintah tak Akan Perpanjang Periode Pertama Amnesti PajakSabtu 24 Sep 2016 07:41Administratordibaca 741 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan tak akan memperpanjang periode pertama kebijakan pengampunan pajak. Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan, pemerintah hanya akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang akan memberikan kemudahan administrasi bagi wajib pajak besar yang hendak mengikuti pengampunan pajak.selengkapnya

 Pemerintah Sudah Antisipasi Jika Target Tax Amnesty Tak TercapaiPemerintah Sudah Antisipasi Jika Target Tax Amnesty Tak TercapaiSelasa 23 Ags 2016 10:49Administratordibaca 641 kaliSemua Kategori

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah tentu telah menyiapkan antisipasi jika kebijakan target dari pengampunan pajak tidak mencapai atau gagal raih target. "Tentu kami sudah merumuskan antisipasinya, jika target tidak tercapai. Dan itu pasti yang terbaik juga," katanya, ketika dikonfirmasi Antara usai menghadiri sosialisasi tax amnesty di Hong Kong, Senin.selengkapnya

 Pemerintah Antisipatif Jika Target Amnesti Pajak GagalPemerintah Antisipatif Jika Target Amnesti Pajak GagalSelasa 23 Ags 2016 10:28Administratordibaca 684 kaliSemua Kategori

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah tentu telah menyiapkan antisipasi jika kebijakan target dari amnesti pajak tidak mencapai atau gagal raih target. "Tentu kami sudah merumuskan antisipasinya, jika target tidak tercapai. Dan itu pasti yang terbaik juga," katanya, ketika dikonfirmasi Antara usai menghadiri sosialisasi amnesti pajak di Hong Kong, Senin.selengkapnya

 PLN Siap Tampung Dana Repatriasi lewat ObligasiPLN Siap Tampung Dana Repatriasi lewat ObligasiJumat 15 Jul 2016 13:29Administratordibaca 1277 kaliSemua Kategori

Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir mengatakan siap menerbitkan obligasi (surat utang) memanfaatkan dana hasil repatriasi Tax Amnesty atau pengampunan pajak.selengkapnya

 BI Dorong BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Dana RepatriasiBI Dorong BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Dana RepatriasiRabu 25 Mei 2016 17:30Administratordibaca 894 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan oligasi atau surat utang untuk memperdalam pasar keuangan. Langkah tersebut sebagai antisipasi banjir dana dari luar negeri ketika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diterapkan.selengkapnya

 DJBC Bebaskan Cukai Etil Alkohol untuk Pencegahan CoronaDJBC Bebaskan Cukai Etil Alkohol untuk Pencegahan CoronaKamis 19 Mar 2020 14:36Ridha Anantidibaca 1136 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan pembebasan cukai etil alkohol sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk tujuan sosial serta pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, dan antiseptik sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.selengkapnya

 Bea Cukai Berikan Pembebasan Cukai Etil Alkohol untuk SosialBea Cukai Berikan Pembebasan Cukai Etil Alkohol untuk SosialKamis 19 Mar 2020 14:29Ridha Anantidibaca 942 kaliSemua Kategori

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai kejadian luar biasa. Hal tersebut menuntut berbagai negara di dunia melakukan langkah-langkah strategis guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.selengkapnya

 Bea Cukai bebaskan cukai etil alkohol untuk bahan baku hand sanitizerBea Cukai bebaskan cukai etil alkohol untuk bahan baku hand sanitizerKamis 19 Mar 2020 10:47Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai kejadian luar biasa. Hal tersebut menuntut berbagai negara di dunia melakukan langkah-langkah strategis guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.selengkapnya

 Demi Tujuan Sosial, Pemerintah Bebaskan Cukai Etil AlkoholDemi Tujuan Sosial, Pemerintah Bebaskan Cukai Etil AlkoholKamis 19 Mar 2020 10:33Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Dalam rangka memberikan kemudahan untuk tujuan sosial dan pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, dan antiseptik, Bea Cukai memberikan pembebasan cukai etil alkohol sebagai bahan baku/bahan penolong.selengkapnya

 Pemerintah Bebaskan Cukai Etil Alkohol untuk Hand SanitizerPemerintah Bebaskan Cukai Etil Alkohol untuk Hand SanitizerKamis 19 Mar 2020 14:41Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai, memberikan pembebasan cukai etil alkohol untuk tujuan sosial dan pembuatan hand sanitizer, surface sanitizer, serta antiseptik. Hal tersebut sebagai salah satu dukungan mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19.selengkapnya

 Persoalan Pajak Grab, Uber Sudah tak BermasalahPersoalan Pajak Grab, Uber Sudah tak BermasalahRabu 27 Apr 2016 13:26Administratordibaca 2166 kaliSemua Kategori

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan saat ini tidak persoalan kewajiban pajak untuk Uber dan Grab selaku penyedia aolikasi tranportasi online. Pasalnya, kedua perusahaan tersebut telah tedaftar sebagai badan usaha di Tanah Air. "Karena Uber dan Grab sudah incorporated di Indonesia, mereka sudah memiliki izin, ya sudah mereka sudah masuk sebagai subjek pajak," kata Menteri Komunikasiselengkapnya

 Wajib Pajak yang tak pernah diperiksa bisa masuk prioritas penggalian potensi pajakWajib Pajak yang tak pernah diperiksa bisa masuk prioritas penggalian potensi pajakSenin 3 Sep 2018 10:46Ridha Anantidibaca 2031 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menyusun daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) pajak. Ditjen Pajak akan mencermati Wajib Pajak (WP) yang memiliki indikator ketidakpatuhan.selengkapnya

 Ditjen Pajak menyisir WP yang tidak pernah diperiksa tiga tahun terakhirDitjen Pajak menyisir WP yang tidak pernah diperiksa tiga tahun terakhirSenin 3 Sep 2018 10:36Ridha Anantidibaca 1534 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memasukkan Wajib Pajak (WP) yang selama tiga tahun belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes) sebagai salah satu indikator ketidakpatuhan.selengkapnya

 Tak ada pemeriksaan saat penilaian hartaTak ada pemeriksaan saat penilaian hartaJumat 24 Nov 2017 10:11Ridha Anantidibaca 864 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 118/2016 dengan PMK No 165/2017. Revisi beleid ini salah satunya memberi kesempatan kedua bagi Wajib Pajak (WP) peserta amnesti pajak ataupun yang belum ikut untuk melaporkan seluruh hartanya, sehingga bisa terbebas dari sanksi.selengkapnya

 Pemerintah Gamang Kenakan Pajak ke Facebook, Google, YouTube DkkPemerintah Gamang Kenakan Pajak ke Facebook, Google, YouTube DkkJumat 9 Sep 2016 21:36Administratordibaca 924 kaliSemua Kategori

Keseriusan pemerintah menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu.selengkapnya

 Pemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalPemerintah Ragu Pajaki Raksasa Digital GlobalJumat 9 Sep 2016 15:37Administratordibaca 629 kaliSemua Kategori

Keseriusan pemerintah untuk menarik pajak dari perusahaan digital raksasa dunia, seperti; Google, Facebook, Twitter, Youtube, Yahoo! dan sejenisnya masih ditunggu. Sebab, keberadaan perusahaan digital perlu diberikan kepastian hukum, sekaligus kepastian bagi penerimaan negara.selengkapnya

 TAX AMNESTY: Pengusaha UKM Tunggu SosialisasiTAX AMNESTY: Pengusaha UKM Tunggu SosialisasiSenin 1 Ags 2016 08:04Administratordibaca 1617 kaliSemua Kategori

Meski menyambut baik kebijakan pengampunan pajak bagi usaha kecil dan menengah, tapi pelaku di industri ini masih menunggu sosialiasi petunjuk pelaksanaan untuk berpartisipasi dalam program tersebut.selengkapnya

 Restitusi pajak mencapai Rp 22 triliun, kualitas SDM Pajak dinilai rendahRestitusi pajak mencapai Rp 22 triliun, kualitas SDM Pajak dinilai rendahRabu 20 Nov 2019 13:48Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dalam beberapa kasus kalah melawan Wajib Pajak (WP) di tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Pengadilan Pajak sampai Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 PENDANAAN BANK BUMN: Tergantung dari Pengampunan PajakPENDANAAN BANK BUMN: Tergantung dari Pengampunan PajakSelasa 13 Sep 2016 12:01Administratordibaca 761 kaliSemua Kategori

Bank-bank BUMN masih fokus pada kebijakan amnesti pajak untuk memperkuat pendanaan pada akhir tahun ini sambil mencari sumber lainnya guna mengantisipasi permintaan kredit lebih tinggi tahun depan Deputi Bidang Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, belum ada rencana penarikan pinjaman bilateral oleh bank-bank BUMN hingga kuartal IV tahun ini.selengkapnya

 Kemenkeu Terbitkan Aturan Perlakuan Perpajakan E-CommerceKemenkeu Terbitkan Aturan Perlakuan Perpajakan E-CommerceSelasa 15 Jan 2019 09:37Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Dalam rangka memberikan kepastian terkait aspek perpajakan bagi pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :