Kalah di persidangan, pemerintah kembalikan pajak hingga Rp 22 triliunKalah di persidangan, pemerintah kembalikan pajak hingga Rp 22 triliunSelasa 19 Nov 2019 15:33Ridha Anantidibaca 257 kaliSemua Kategori

Otoritas perpajakan dikabarkan dalam beberapa kasus kalah dari wajib pajak (WP) di tingkat pengadilan pajak serta Mahkamah Agung (MA).selengkapnya

 DJP Pastikan Tak Ada Tempat untuk Penghindaran Pajak di Luar NegeriDJP Pastikan Tak Ada Tempat untuk Penghindaran Pajak di Luar NegeriKamis 31 Jan 2019 13:48Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah memenuhi syarat untuk pertukaran informasi data perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI). Sedikitnya, ada empat persyaratan yang diajukan dalam AEoI.selengkapnya

 Respons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahRespons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahJumat 11 Mei 2018 11:10Ridha Anantidibaca 496 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendorong pemerintah untuk membuat pedoman kebijakan perpajakan di sektor pertambangan untuk acuan pusat dan daerah. Dengan begitu, kasus seperti sengketa pajak air antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua tidak perlu terulang lagi.selengkapnya

 Selain Tax Holiday, Ini Bentuk Insentif Pajak LainnyaSelain Tax Holiday, Ini Bentuk Insentif Pajak LainnyaKamis 5 Apr 2018 09:22Ridha Anantidibaca 701 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai memberlakuan Free Trade Agreement (FTA) di Kawasan Bebas Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang.selengkapnya

 Transfer Pricing Persoalan Klasik bagi Otoritas PajakTransfer Pricing Persoalan Klasik bagi Otoritas PajakJumat 2 Mar 2018 11:34Ridha Anantidibaca 685 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengakui transfer pricing merupakan permasalahan klasik dalam lanskap perpajakan internasional.selengkapnya

 Kemenkeu dan MA Belum Satu Suara Soal Pengawasan Hakim Pengadilan PajakKemenkeu dan MA Belum Satu Suara Soal Pengawasan Hakim Pengadilan PajakJumat 26 Jan 2018 11:26Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan dan Mahkamah Agung (MA) saling silang pendapat mengenai kewenangan pengawasan terhadap hakim pengadilan pajak.selengkapnya

 APBI Berharap Restitusi Pajak PKP2B SelesaiAPBI Berharap Restitusi Pajak PKP2B SelesaiRabu 9 Nov 2016 11:04Ajeng Widyadibaca 971 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) berharap pemerintah bisa merampungkan sengketa restitusi pajak perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) sejalan dengan adanya amandemen kontrak.selengkapnya

 Triliunan Rupiah Kelebihan Pajak Pertambangan Belum DibayarTriliunan Rupiah Kelebihan Pajak Pertambangan Belum DibayarKamis 19 Mei 2016 16:17Administratordibaca 896 kaliSemua Kategori

Sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menyeret perusahaan pemegang Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) Generasi ke III tak kunjung selesai. Bahkan, sampai saat ini kelebihan pembayaran pajak (restitusi) yang dilakukan perusahaan batu bara tak kunjung dibayarkan. Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, Pandu Sjahrir mengatakan, Direktorat Jenderal Pajakselengkapnya

 Ini Rencana Syarat Mendapat Tax AmnestyIni Rencana Syarat Mendapat Tax AmnestyJumat 12 Feb 2016 09:44Administratordibaca 3929 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan sejumlah persyaratan bagi wajib pajak (WP) yang akan mengajukan pengampunan pajak atawa Tax Amnesty. Salah satunya, bagi wajib pajak yang sedang dalam sengketa pajak. Pasal 7 ayat 3 huruf f draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak, diatur bahwa pengajuan pengampunan harus diiringi dengan surat pernyataan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajakselengkapnya

 OnlinePajak Raih Pendanaan Seri B Lebih dari US JutaOnlinePajak Raih Pendanaan Seri B Lebih dari US JutaRabu 24 Okt 2018 11:15Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

OnlinePajak, penyedia solusi kepatuhan pajak terbesar di Indonesia yang bertujuan mengurangi beban administrasi perusahaan melalui pengelolaan pajak yang mudah, meraih pendanaan Seri B senilai lebih dari US juta. Investasi tersebut berasal dari Warburg Pincus, Global Innovation Fund (GIF), Endeavor Catalyst, serta investor sebelumnya, yakni Alpha JWC Ventures, Sequoia India, dan Primedge.selengkapnya

 UU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiUU Pengampunan Pajak Bisa Disahkan MeiSelasa 1 Mar 2016 07:29Administratordibaca 1994 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak yang akan dibahas mulai 6 April mendatang bisa disahkan menjadi UU pada Mei nanti, sesuai target waktu pemerintah. DPR memberikan fokus perhatian pada RUU tax amnesty inisiatif presiden ini, sebagai salah satu solusi mengatasi kurangnya penerimaan negara Rp 200-250 triliun dari target APBN 2016.selengkapnya

 OECD Tak Mampu Bikin Solusi Pajak Digital, Indonesia dan 4 Negara Ini Rugi BesarOECD Tak Mampu Bikin Solusi Pajak Digital, Indonesia dan 4 Negara Ini Rugi BesarSenin 2 Nov 2020 14:21Ridha Anantidibaca 590 kaliSemua Kategori

Ketidakmampuan OECD dalam menciptakan konsesus terkait pemajakan ekonomi digital semakin menggerus potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara-negara berkembang.selengkapnya

 137 Negara Berkomitmen Sepakati Solusi Pajak Digital pada Akhir 2020137 Negara Berkomitmen Sepakati Solusi Pajak Digital pada Akhir 2020Selasa 4 Feb 2020 13:41Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Sebanyak 137 negara yang tergabung dalam Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting Project (BEPS) berkomitmen untuk meneruskan pembahasan mengenai pengenaan pajak atas transaksi digital..selengkapnya

 Polemik Cukai Rokok, Solusi Kemenkeu Dikritik IndefPolemik Cukai Rokok, Solusi Kemenkeu Dikritik IndefSenin 9 Des 2019 15:45Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan tarif Harga Jual Eceran (HJE) Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) pada 2020 dinilai tidak efektif menyelesaikan polemik rokok elektrik, kata peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti,selengkapnya

 KPP Pratama Kebon Jeruk Dua Ajak UMKM Genjot Laba Lewat E-CommerceKPP Pratama Kebon Jeruk Dua Ajak UMKM Genjot Laba Lewat E-CommerceSenin 7 Okt 2019 09:04Ridha Anantidibaca 620 kaliSemua Kategori

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua menggelar Business Develoment Service (BDS) dengan melibatkan 400 Wajib Pajak penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).selengkapnya

 Larangan Penggunaan Kantong Plastik Vs Penerimaan PajakLarangan Penggunaan Kantong Plastik Vs Penerimaan PajakSenin 4 Feb 2019 09:37Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dianggap bukan solusi yang tepat dalam penanganan sampah plastik di Tanah Air. Bahkan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai hal tersebut sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Cukai Plastik Masih Butuh Kajian LanjutanCukai Plastik Masih Butuh Kajian LanjutanSenin 26 Nov 2018 10:13Ridha Anantidibaca 346 kaliSemua Kategori

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui butuh kajian dan negosiasi yang tepat sasaran untuk menjadikan cukai plastik sebagai solusi pengendalian sampah plastik.selengkapnya

 Bukan Barang Berbahaya, Plastik Tak Perlu Dikenakan CukaiBukan Barang Berbahaya, Plastik Tak Perlu Dikenakan CukaiJumat 10 Ags 2018 11:22Ridha Anantidibaca 663 kaliSemua Kategori

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) berharap pemerintah membatalkan rencana untuk mengenakan cukai plastik. Sebab, plastik dinilai bukan barang yang berbahaya sehingga perlu dibatasi konsumsinya.selengkapnya

 Insentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroInsentif Pajak UMKM 0,5% Dinilai Belum Pro Usaha MikroKamis 28 Jun 2018 11:04Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku UMKM menganggap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu belum sepenuhnya pro-UMKM.selengkapnya

 Dirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifDirjen Otonomi Daerah: Jika pajak rokok dipotong, pemeritah pusat perlu beri insentifKamis 20 Sep 2018 10:01Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Sumarsono mengatakan, daerah perlu mencari sumber lain karena pajak rokok daerah akan dipotong untuk menambal defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Maklum, pemotongan ini akan membuat pendapatan asli daerah (PAD) akan berkurang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :