BerandaBeritaTAG : mencakup tiga dimensi owens


 Apa Kabar `Nawacita` Tax Ratio 16%?Apa Kabar `Nawacita` Tax Ratio 16%?Rabu 9 Mei 2018 13:08Ridha Anantidibaca 462 kaliSemua Kategori

Isu tentang pengelolaan fiskal terutama pajak menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Nawacitanya. Setidaknya dalam Nawacita cita-cita pemerintahan Jokowi - JK di bidang perpajakan mencakup target rasio pajak sebanyak 16%, merancang ulang lembaga pemungut pajak, insentif, penanganan kasus korupsi pajak maupun bea dan cukai, serta evaluasi kinerja kenaikan penerimaanselengkapnya

 PMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakPMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakSenin 26 Feb 2018 10:43Ridha Anantidibaca 1721 kaliSemua Kategori

Kepala Danny Darussalam Tax Center Fiscal Research, B. Bawono Kristiaji, mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan. Dengan demikian industri jasa keuangan mampu mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Pengamat Sebut PMK 19/2018 Dukung Transparansi PerpajakanPengamat Sebut PMK 19/2018 Dukung Transparansi PerpajakanSenin 26 Feb 2018 09:01Ridha Anantidibaca 1143 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan Bawono Kristiaji mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan guna mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Proses himpun data transaksi e-commerce oleh BPS masih berjalanProses himpun data transaksi e-commerce oleh BPS masih berjalanRabu 14 Feb 2018 11:04Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Proses pendataan transaksi sektor digital ekonomi atau e-commerce yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) masih berlangsung.selengkapnya

 Pedagang di medsos tak masuk skema perpajakan e-commercePedagang di medsos tak masuk skema perpajakan e-commerceRabu 31 Jan 2018 14:59Ridha Anantidibaca 668 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Pemerintah sanggupi aturan pajak e-commerce tanpa mengacu ke PP 46/2013Pemerintah sanggupi aturan pajak e-commerce tanpa mengacu ke PP 46/2013Rabu 31 Jan 2018 11:56Ridha Anantidibaca 256 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Tarif PPh UKM akan turun jadi 0,5%, efek ke penerimaan pajak tidak besarTarif PPh UKM akan turun jadi 0,5%, efek ke penerimaan pajak tidak besarRabu 31 Jan 2018 11:38Ridha Anantidibaca 686 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Pemerintah kaji bebas bea masuk barang e-commerce maksimal U$ 75Pemerintah kaji bebas bea masuk barang e-commerce maksimal U$ 75Kamis 25 Jan 2018 10:18Ridha Anantidibaca 709 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 PPN disetor marketplace tak cocok untuk semua e-commercePPN disetor marketplace tak cocok untuk semua e-commerceSenin 22 Jan 2018 10:47Ridha Anantidibaca 919 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Pajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlinePajak: Marketplace jadi penyetor pajak penjual onlineJumat 19 Jan 2018 14:31Ridha Anantidibaca 1091 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berbentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 PMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKMPMK pajak e-commerce akan berlakukan insentif bagi UKMJumat 19 Jan 2018 14:25Ridha Anantidibaca 1040 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Uni Eropa hapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam `tax haven`Kamis 18 Jan 2018 09:57Ridha Anantidibaca 662 kaliSemua Kategori

Pejabat-pejabat Uni Eropa telah mengusulkan untuk menghapus delapan yurisdiksi dari daftar hitam "tax haven" atau surga bagi para penghindar pajak, yang diadopsi blok tersebut pada Desember, dalam kritik yang mungkin dianggap sebagai pukulan terhadap kampanyenya menentang penghindaran pajak.selengkapnya

 Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Pemerintah kaji bea masuk barang e-commerce di bawah US$ 100Rabu 17 Jan 2018 10:55Ridha Anantidibaca 1234 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce). Aturan yang nanti berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini akan mencakup kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporAturan pajak e-commerce fokus di barang imporSelasa 16 Jan 2018 09:19Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Kemkeu susun PMK pajak e-commerceKemkeu susun PMK pajak e-commerceSelasa 16 Jan 2018 08:56Ridha Anantidibaca 673 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis perdagangan online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang tengah disiapkan mencakup kebijakan kepabeanan dan pajak.selengkapnya

 Ditjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineDitjen Pajak Punya Sistem Canggih Identifikasi Transaksi OnlineSelasa 12 Des 2017 14:24Ridha Anantidibaca 428 kaliSemua Kategori

Selain melalui skema yang rencananya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dagang elektronik atau e-commerce, Ditjen Pajak mengaku memiliki sistem yang bisa mengidentifikasi dinamika industri digital.selengkapnya

 Perluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekPerluas Basis Data Perpajakan, DJP Gandeng Go-JekJumat 24 Nov 2017 11:07Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan menggandeng perusahaan aplikasi Go-Jek untuk menambah basis data perpajakan dan memetakan potensi digital ekonomi yang saat ini sedang berkembang pesat.selengkapnya

 Kemenkeu dan OECD Kerjasama Tingkatkan Investasi hingga Perbaikan Kebijakan PajakKemenkeu dan OECD Kerjasama Tingkatkan Investasi hingga Perbaikan Kebijakan PajakSelasa 25 Okt 2016 08:03Administratordibaca 1695 kaliSemua Kategori

Setelah melakukan pertemuan tingkat tinggi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kementerian Keuangan melanjutkan pertemuan dengan Organization for Economic and Cooperation Development (OECD). Dalam pertemuan ini terdapat beberapa kesepakatan yang dihasilkan.selengkapnya

 Pemerintah Paparkan Pokok Perubahan Revisi PP 79/2010Pemerintah Paparkan Pokok Perubahan Revisi PP 79/2010Jumat 23 Sep 2016 07:53Administratordibaca 1000 kaliSemua Kategori

Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) dan perlakuan pajak penghasilan bidang usaha hulu minyak dan gas bumi untuk tujuan memperbaiki iklim investasi sektor tersebut.selengkapnya

 Gaji di Bawah Rp 4,5 Juta per Bulan Tak Perlu Ikut Tax AmnestyGaji di Bawah Rp 4,5 Juta per Bulan Tak Perlu Ikut Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 11:13Administratordibaca 2663 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi menegaskan masyarakat berpendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) boleh tidak ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Subjek pajak tersebut mencakup petani, nelayan, pembantu rumah tangga, pensiunan.selengkapnya

34567

 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :


Semua Kategori


TAGS # :


keuangan (31) aturan (22) e-commerce (21) berita pajak (20) berita (20) peraturan (14) peraturan menteri keuangan (13) peraturan menteri (13) menteri keuangan (13) kementerian keuangan (13) menteri (13) kementerian (13) mencakup (12) online (12) menteri keuangan pmk (11) pajak berita pajak (11) keuangan pmk (11) pajak berita (11) peraturan menteri keuangan pmk (10) menyusun aturan untuk (10) aturan untuk bisnis (10) kepabeanan dan pajak (10) dan pajak berita (10) menyusun aturan (10) aturan untuk (10) untuk bisnis (10) online e-commerce (10) aturan yang (10) kepabeanan dan (10) menyusun (10) bisnis (10) kepabeanan (10) menyusun aturan untuk bisnis (9) kepabeanan dan pajak berita (9) dan pajak berita pajak (9) untuk bisnis jual (9) bisnis jual beli (9) jual beli online (9) beli online e-commerce (9) berupa peraturan menteri (9) masih menyusun aturan (9) bisnis jual (9) beli online (9) berupa peraturan (9) masih menyusun (9) kemkeu (9) berupa (9) aturan untuk bisnis jual (8) untuk bisnis jual beli (8) bisnis jual beli online (8) jual beli online e-commerce (8) berupa peraturan menteri keuangan (8)