Gaji Rp 4,5 Juta per Bulan Bakal Bebas PajakGaji Rp 4,5 Juta per Bulan Bakal Bebas PajakKamis 7 Apr 2016 10:49Administratordibaca 1521 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) di tahun ini. Rencana tersebut disambut positif oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah akan menaikkan PTKP dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta sebulan ke Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta sebulan.selengkapnya

 Respons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahRespons Kasus Freeport, Pengamat Minta Perjelas Pajak Pusat dan DaerahJumat 11 Mei 2018 11:10Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mendorong pemerintah untuk membuat pedoman kebijakan perpajakan di sektor pertambangan untuk acuan pusat dan daerah. Dengan begitu, kasus seperti sengketa pajak air antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Papua tidak perlu terulang lagi.selengkapnya

 Pajak Mobil Mewah Bisa Mencapai 195%Pajak Mobil Mewah Bisa Mencapai 195%Kamis 6 Sep 2018 14:14Ridha Anantidibaca 392 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk 1.147 barang impor. Dari barang-barang tersebut, pemerintah menaikkan PPh 22 untuk mobil mewah dari 2,5-7,5 persen menjadi 10 persen.selengkapnya

 Pajak restoran dan hotel sebaiknya diurus pemerintah pusatPajak restoran dan hotel sebaiknya diurus pemerintah pusatSelasa 3 Des 2019 09:59Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Untuk mewujudkan percepatan investasi, pemerintah berencana mengatur tarif pajak daerah ke dalam Omnibus Law Perpajakan. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan soal rasionalisasi pajak daerah yang akan diatur.selengkapnya

 Denda Pajak Kendaraan di Jawa Barat Dihapus 10 November-10 Desember 2019Denda Pajak Kendaraan di Jawa Barat Dihapus 10 November-10 Desember 2019Senin 11 Nov 2019 10:50Ridha Anantidibaca 721 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto memberikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan yang tidak melakukan perubahan beban cukai pada Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).selengkapnya

 Cukai Naik 23 Persen, Petani Tembakau Curhat ke GanjarCukai Naik 23 Persen, Petani Tembakau Curhat ke GanjarSelasa 17 Sep 2019 11:15Ridha Anantidibaca 551 kaliSemua Kategori

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng mengeluhkan rencana pemerintah yang akan menaikkan cukai tembakau sebesar 23% dan harga jual eceran (HJE) rokok naik 35% pada 1 Januari 2020 kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Senin (16/9/2019).selengkapnya

 Penerimaan cukai dipatok tumbuh 9%, tarif cukai rokok pasti naik dobel digitPenerimaan cukai dipatok tumbuh 9%, tarif cukai rokok pasti naik dobel digitSelasa 3 Sep 2019 10:22Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan kenaikan tarif cukai rokok di tahun 2020 bakal mencapai angka dobel digit.selengkapnya

 Tarif cukai hasil tembakau bakal naik tahun depan, begini respon Gudang Garam (GGRM)Tarif cukai hasil tembakau bakal naik tahun depan, begini respon Gudang Garam (GGRM)Rabu 28 Ags 2019 09:12Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

PT Gudang Garam Tbk (GGRM, anggota indeks Kompas100 ini) merespons rencana pemerintah untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2020. Direktur GGRM Heru Budiman mengatakan, akan mengikuti saja ketentuan pemerintah tersebut.selengkapnya

 Asosiasi tembakau minta kenaikan tarif cukai jangan terlalu tinggiAsosiasi tembakau minta kenaikan tarif cukai jangan terlalu tinggiSenin 29 Okt 2018 11:26Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Sejumlah pelaku di industri hasil tembakau (IHT) mendesak pemerintah agar tidak menaikkan tarif cukai yang terlampau tinggi untuk 2019 mendatang. Penerapan tarif cukai yang rata-rata sebesar 10,4% untuk tahun 2018 ini saja dinilai sudah memberatkan industri hasil tembakau.selengkapnya

 Pemprov DKI Ingin Naikkan Pajak Parkir Hingga 30 PersenPemprov DKI Ingin Naikkan Pajak Parkir Hingga 30 PersenSelasa 15 Mei 2018 11:17Ridha Anantidibaca 1035 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan kenaikan pajak parkir hingga 30 persen dalam rancangan peraturan daerah (raperda) perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2010. Rencana kenaikan tersebut dimaksudkan untuk menekan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik.selengkapnya

 Insentif Juga Menyapa Hotel dan Restoran, Bebas Pajak Selama 6 BulanInsentif Juga Menyapa Hotel dan Restoran, Bebas Pajak Selama 6 BulanRabu 26 Feb 2020 13:46Ridha Anantidibaca 1366 kaliSemua Kategori

Kucuran insentif pemerintah tidak hanya menyasar kepada maskapai, tetapi juga pengusaha hotel dan restoran yang juga terdampak wabah virus corona. Dalam hal ini pemrintah meminta 33 daerah yang menaungi 10 destinasi wisata tidak memungut pajak dan restoran selama enam bulan. Langkah ini diambil untuk menggenjot sektor wisata di wilayah tersebut.selengkapnya

 Mendagri Batalkan Perda Pajak Daerah, Solo Terancam MiskinMendagri Batalkan Perda Pajak Daerah, Solo Terancam MiskinRabu 22 Jun 2016 15:26Administratordibaca 1723 kaliSemua Kategori

Kota Solo terancam kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu sebagai imbas dari pembatalan ribuan peraturan daerah dinilai bermasalah oleh Menteri Dalam Negeri beberapa waktu lalu. Dua perda Solo dibatalkan adalah Peraturan Daerah nomor 10/2010 tentang Administrasi Kependudukan, dan Perda nomor 4/2011 tentang Pajak Daerah. Padahal kedua Perda tersebut merupakan produk semasa Wali Kota Jokoselengkapnya

 `Bisikan` Sri Mulyani yang Bikin Jokowi Blakblakan...`Bisikan` Sri Mulyani yang Bikin Jokowi Blakblakan...Jumat 5 Ags 2016 11:23Administratordibaca 1427 kaliSemua Kategori

"Nanti saya akan blakblakan kalau sudah tak ada media," kata Presiden Joko Widodo saat mengumpulkan semua kepala Kepolisian Daerah dan kepala Kejaksaan Tinggi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/7/2016) lalu.selengkapnya

 Semester Pertama 2019, Perolehan Pajak Pemkab Bekasi Capai 49 PersenSemester Pertama 2019, Perolehan Pajak Pemkab Bekasi Capai 49 PersenRabu 31 Jul 2019 10:04Ridha Anantidibaca 638 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus menggenjot capaian pendapatan dari berbagai sektor. Pada semester pertama tahun ini, realisasi perolehan pajak daerah lainnya di Kabupaten Bekasi sudah mencapai RpRp281.485.705.097 atau sekitar 49,82 persen dari target yang sudah ditetapkan.selengkapnya

 Pemprov DKI Incar Penerimaan Pajak 44,18 TriliunPemprov DKI Incar Penerimaan Pajak 44,18 TriliunSenin 3 Des 2018 13:56Ridha Anantidibaca 438 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta menargetkan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak yang menurut perencanaan bakal mencapai Rp 44,18 triliun.selengkapnya

 Tak Sesuai Harapan, Bekasi Gali Potensi Pajak Air TanahTak Sesuai Harapan, Bekasi Gali Potensi Pajak Air TanahKamis 8 Mar 2018 14:24Ridha Anantidibaca 1327 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menemukan banyaknya potensi pajak yang tidak tergali. Salah satunya pajak penggunaan air tanah yang serapannya dinilai tidak masuk akal. Sebab, pajak yang diterima pemerintah dari penggunaan air tanah tidak mencapai Rp10 miliar setiap tahunnya.selengkapnya

 Tahun Depan, Pemprov Jabar akan Naikkan Pajak Kendaraan BaruTahun Depan, Pemprov Jabar akan Naikkan Pajak Kendaraan BaruSelasa 13 Nov 2018 11:26Ridha Anantidibaca 323 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Jabar akan menaikkan tarif pajak kendaraan baru mulai tahun 2019. Kenaikan tarif pajak tersebut untuk mendongkrak pendapat asli daerah (PAD) di tahun depan.selengkapnya

 KPK Catat Capaian Penerimaan Pajak DKI Jakarta Masih RendahKPK Catat Capaian Penerimaan Pajak DKI Jakarta Masih RendahKamis 4 Jun 2020 13:27Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat persentase capaian rencana aksi optimalisasi pajak daerah oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama Januari sampai April 2020 masih relatif rendah. Berdasarkan catatan KPK, persentase tersebut baru mencapai 39,5 persen dengan besaran nilai Rp8,2 triliun.selengkapnya

 Tunggakan Wajib Pajak PBB di Kota Bekasi Capai Rp439 MiliarTunggakan Wajib Pajak PBB di Kota Bekasi Capai Rp439 MiliarSelasa 2 Okt 2018 14:22Ridha Anantidibaca 1130 kaliSemua Kategori

Ratusan ribu wajib pajak di Kota Bekasi menunggak iuran bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga bulan ini. Hal itu diketahui berdasarkan batas akhir pembayaran PBB yang nilai tunggakannya mencapai ratusan miliar.selengkapnya

 Kota Malang Gandeng Kejaksaan hingga Komunitas Kejar Penerimaan Rp501 MiliarKota Malang Gandeng Kejaksaan hingga Komunitas Kejar Penerimaan Rp501 MiliarSenin 25 Feb 2019 10:47Ridha Anantidibaca 414 kaliSemua Kategori

Badan Pelayanan Pajak Daerah (BP2D) Kota Malang menggandeng komunitas dan instansi untuk mengejar penerimaan pajak daerah sebesar Rp501 miliar tahun ini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :