Ditjen Bea Cukai Kemkeu berharap cukai plastik dapat diterapkan tahun iniSenin 22 Jul 2019 15:23Ridha Anantidibaca 490 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) terus berupaya mempercepat penerapan kebijakan cukai plasti. Ditjen Bea Cukai menargetkan agar beleid ini dapat diterapkan tahun ini, meskipun mengaku ada sejumlah hambatan yang perlu dibereskan.selengkapnya
ETLE Bisa Percepat Penunggak Pajak Kendaraan Bayar KewajibanSenin 26 Nov 2018 13:00Ridha Anantidibaca 722 kaliSemua KategoriGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan dukungannya atas pemberlakukan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) yang resmi diluncurkan, Minggu (25/11/2018). Sebab ETLE diyakini dapat mendisiplinkan warga membayar pajak kendaraan.selengkapnya
Ranmor Penunggak Pajak dan Kendaraan Antik Akan Dihapus dari RegidentKamis 25 Okt 2018 11:14Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua KategoriPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mulai awal 2019 bakal menindak tegas kendaraan yang menunggak pajak. Kendaraan yang menunggak pajak selama tujuh tahun akan dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor).selengkapnya
Tarif Cukai Harus Segera DisederhanakanKamis 5 Jul 2018 14:33Ridha Anantidibaca 559 kaliSemua KategoriDewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah mempercepat penyederhanaan penggolongan tarif cukai rokok menjadi lima lapis pada 2019 mendatang. Dengan percepatan tersebut diharapkan semakin menciptakan keadilan di industri rokok nasional.selengkapnya
Penyederhanaan Tarif Cukai Rokok Harus DipercepatKamis 5 Jul 2018 11:09Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua KategoriPemerintah diimbau dapat mempercepat penyederhanaan layer tarif cukai menjadi lima layer pada 2019 sehingga bisa menciptakan keadilan di industri rokok nasional.selengkapnya
DJBC: PMK 229/2017 Justru Menyediakan Banyak RelaksasiKamis 24 Mei 2018 14:08Ridha Anantidibaca 498 kaliSemua KategoriImplementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian dan Kesepakatan Internasional bertujuan untuk mempercepat arus logistik dan dwelling time.selengkapnya
Sri Mulyani Percepat Pengajuan Insentif Bebas Pajak bagi InvestorSenin 16 Apr 2018 14:36Ridha Anantidibaca 267 kaliSemua KategoriMenteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mempermudah dan mempercepat pengajuan tax holiday dalam bentuk fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari lima bulan menjadi paling cepat lima hari saja. Harapannya agar lebih meningkatkan kegiatan investasi langsung pada industri pionir.selengkapnya
Dorong Investasi, Sektor Hulu Migas Tunggu Insentif PajakKamis 5 Apr 2018 16:06Ridha Anantidibaca 968 kaliSemua KategoriGuna mempercepat arus investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas), pemerintah dinilai perlu menyiapkan insentif pajak bagi investor. Dalam hal ini, pemerintah diminta tidak berfokus pada upaya meningkatkan pendapatan, namun berupaya menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para penanam modal di sektor hulu migas.selengkapnya
Pemerintah akan memperluas sektor industri yang dapat menerima tax holidayRabu 4 Apr 2018 09:46Ridha Anantidibaca 868 kaliSemua KategoriPemerintah kembali menebar insentif bagi pelaku industri. Kali ini, pemerintah menawarkan insentif fiskal berupa pembebasan pajak atau tax holiday. Berlaku mulai pekan ini, pemerintah memperluas sektor industri yang berhak bebas pajak serta mempercepat waktu pemberian insentif.selengkapnya
Enam Proyek Kilang Minyak Pertamina Dapat Insentif Bebas PajakJumat 30 Mar 2018 14:13Ridha Anantidibaca 1090 kaliSemua KategoriPemerintah akan memberikan insentif pembebasan pajak dalam waktu tertentu (tax holiday) untuk seluruh proyek pembangunan kilang minyak PT Pertamina (Persero). Tujuannya untuk mempercepat pembangunan kilang.selengkapnya
Ditjen Pajak targetkan proses restitusi selesai di bawah satu bulanJumat 30 Mar 2018 09:41Ridha Anantidibaca 618 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan akan mempercepat proses restitusi pajak.selengkapnya
Pengusaha ingin proses restitusi bisa maksimal 2 bulanSelasa 20 Mar 2018 08:55Ridha Anantidibaca 398 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mempercepat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dilakukan lantaran selama ini proses restitusi PPN lama.selengkapnya
Kadin minta penegasan pengajuan restitusi tidak ada pemeriksaan lagiSelasa 20 Mar 2018 08:48Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mempercepat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dilakukan lantaran selama ini proses restitusi PPN lama.selengkapnya
PMK percepatan proses restitusi PPN ditargetkan selesai akhir MaretSenin 19 Mar 2018 09:54Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mempercepat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya
Ditjen Pajak godok aturan percepatan proses restitusi PPNSenin 19 Mar 2018 09:44Ridha Anantidibaca 908 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan mempercepat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasalnya, lantaran selama ini proses restitusi PPN dinilai masih lama.selengkapnya
Kemkeu: Aturan penurunan tarif pajak UMKM masih digodokSenin 19 Mar 2018 09:27Ridha Anantidibaca 533 kaliSemua KategoriGuna mempercepat perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sekaligus menjawab keluhan UMKM selama ini, pemerintah siap menurunkan tarif pajak. Tarif pajak penghasilan atas penjualan di bawah Rp 4,8 miliar yang semula dikenakan tarif PP 46 sebesar 1% per bulan dari jumlah omset, akan dipangkas menjadi 0,5% pada bulan ini.selengkapnya
Regulasi Penurunan Pajak UMKM Masih DikajiJumat 16 Mar 2018 14:37Ridha Anantidibaca 319 kaliSemua KategoriPemerintah siap menurunkan tarif pajak penghasilan 1 persen menjadi 0,5 persen dalam bulan ini untuk UMKM. Hal tersebut guna mempercepat perkembangan UMKM sekaligus menjawab keluhan UMKM selama ini.selengkapnya
Tekan Kebocoran Pajak, Hendrar Dorong Penerapan Retribusi OnlineRabu 14 Mar 2018 15:21Ridha Anantidibaca 482 kaliSemua KategoriWali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendorong beberapa Organisasi Perangkat Daerah OPD untuk segera menerapkan penarikan retribusi secara online. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir kebocoran pajak. Hendrar menyatakan, selain untuk mencegah kebocoran pajak, penerapan retribusi online juga untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat.selengkapnya
Wah, Kecamatan di Karanganyar Berlomba Percepat Pelunasan PBBSelasa 6 Mar 2018 15:43Ridha Anantidibaca 975 kaliSemua KategoriSejumlah kecamatan di Kabupaten Karanganyar berlomba mempercepat pelunasan pajak bumi dan bangunan (PBB). Guna mewujudkan hal tersebut, masing-masing kecamatan gencar menyosialisasikan pembayaran PBB di masing-masing desa/kelurahan.selengkapnya
Ekstensifikasi, DPR dan pemerintah ingin percepat cukai plastikSelasa 20 Feb 2018 10:37Ridha Anantidibaca 758 kaliSemua KategoriPemerintah tengah intensif membahas cukai untuk plastik. Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga ingin mempercepat pembahasannya di parlemen.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
