Topang Rupiah, Aliran Dana Repatriasi Perlu DipercepatTopang Rupiah, Aliran Dana Repatriasi Perlu DipercepatSelasa 15 Nov 2016 10:59Ajeng Widyadibaca 1028 kaliSemua Kategori

Ekonom memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut hingga awal tahun depan. Untuk membantu menjaga stabilitas rupiah, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu mempercepat masuknya dana repatriasi dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Percepat Infrastruktur, Jokowi Bentuk Duet Sri Mulyani-Bambang BrodjoPercepat Infrastruktur, Jokowi Bentuk Duet Sri Mulyani-Bambang BrodjoAhad 14 Ags 2016 09:40Administratordibaca 601 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) siap memberikan tugas baru kepada Menteri Keuangan dan Menteri Bappenas dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.selengkapnya

 Misbakhun Dukung Gagasan Pulau Suaka Pajak Presiden JokowiMisbakhun Dukung Gagasan Pulau Suaka Pajak Presiden JokowiAhad 14 Ags 2016 08:51Administratordibaca 770 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membuat Pulau Tax Haven atau Pulau Suaka Pajak di Indonesia yang dinilai dapat mempercepat masuknya investasi terutama investasi asing.selengkapnya

 Golkar Siap Bantu Pemerintah Wujudkan Surga PajakGolkar Siap Bantu Pemerintah Wujudkan Surga PajakSabtu 13 Ags 2016 20:26Administratordibaca 931 kaliSemua Kategori

Rencana Pemerintah membuat satu wilayah di Indonesia untuk surga pajak atau tax haven didukung Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Sebab, menurutnya, tax haven bisa mempercepat masuknya investasi, khususnya investasi asing.selengkapnya

 Pembentukan Pulau Suaka Pajak Bisa Percepat Investasi Asing MasukPembentukan Pulau Suaka Pajak Bisa Percepat Investasi Asing MasukSabtu 13 Ags 2016 19:08Administratordibaca 857 kaliSemua Kategori

Rencana pembentukan pulau tax haven dinilai mampu mempercepat masuknya investasi, terutama investasi asing ke Tanah Air. Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai gagasan pembentukan offshore financial center (OFC) yang sudah dilontarkan sejak Bambang P.S. Brodjonegoro menjadi Menkeu itu merupakan ide positif dan layak untuk segera direalisasikan.selengkapnya

 Aturan Instrumen Investasi Amnesti Pajak Dijanjikan Terbit Pekan DepanAturan Instrumen Investasi Amnesti Pajak Dijanjikan Terbit Pekan DepanSabtu 6 Ags 2016 07:29Administratordibaca 918 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani berjanji mempercepat penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai instrumen investasi pengampunan pajak. Saat ini, Kementerian Keuangan terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia untuk mematangkan peraturan.selengkapnya

 Proses Pendaftaran IPO DipersingkatProses Pendaftaran IPO DipersingkatRabu 27 Jul 2016 13:32Administratordibaca 1179 kaliSemua Kategori

Relaksasi peraturan pasar modal terkait pengampunan pajak atau tax amnesty belum usai. Setelah sejumlah relaksasi seperti diskon fee crossing saham, fee initial listing dan lainnya, kali ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal mempercepat proses pendaftaran aksi korporasi.selengkapnya

 OJK Percepat Proses Izin Penerbitan Instrumen InvestasiOJK Percepat Proses Izin Penerbitan Instrumen InvestasiRabu 27 Jul 2016 12:25Administratordibaca 935 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa kebijakan amnesti pajak merupakan salah satu faktor penting bagi laju perkembangan ekonomi nasional. Karena itu, OJK akan mempercepat proses perizinan penerbitan instrumen investasi untuk menampung dana repatriasi pajak.selengkapnya

 Menteri Rini Minta Bantuan Menko Darmin Lobi OJKMenteri Rini Minta Bantuan Menko Darmin Lobi OJKKamis 21 Jul 2016 06:13Administratordibaca 683 kaliSemua Kategori

Menteri BUMN Rini Soemarno meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengoordinir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) supaya mempercepat penerbitan instrumen investasi. Pasalnya, dana besar akan masuk setelah kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty sudah dimulai.selengkapnya

 Tambahan Dana PMN PLN Rp 13 Triliun dari Pajak Revaluasi AsetTambahan Dana PMN PLN Rp 13 Triliun dari Pajak Revaluasi AsetRabu 15 Jun 2016 12:02Administratordibaca 1415 kaliSemua Kategori

Pemerintah menambah dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebesar Rp 13,6 triliun. Dana itu untuk membantu PLN mempercepat program pembangunan pembangkit listrik 35 gigawatt (GW). Adapun dana PMN itu bersumber dari pengalihan pajak revaluasi aset perusahaan setrum pelat merah tersebut.selengkapnya

 Bank Dunia Danai Reformasi Kebijakan Fiskal RI US$ 400 JutaBank Dunia Danai Reformasi Kebijakan Fiskal RI US$ 400 JutaRabu 1 Jun 2016 17:53Administratordibaca 1046 kaliSemua Kategori

Badan Direksi Bank Dunia telah menyetujui pinjaman Reformasi Fiskal Kebijakan Pembangunan (Fiscal Reform Development Policy Loan) bagi Indonesia yang pertama untuk meningkatkan pendapatan pajak dan memperkuat mutu belanja negara. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chaves mengungkapkan, kedua tujuan tersebut merupakan komponen penting guna mempercepat pertumbuhan,selengkapnya

 Pertukaran Data Pajak RI-AS Dipercepat Tahun IniPertukaran Data Pajak RI-AS Dipercepat Tahun IniSenin 2 Mei 2016 18:44Administratordibaca 1788 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mempercepat perjanjian kerjasama dengan Amerika Serikat, terkait pertukaran data pajak. Menurut keterangan pers yang di terima KONTAN dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebutkan perjanjian pertukaran data pajak akan dilakukan pada September 2016. Artinya, lebih cepat dari rencana awal, seperti yang pernah diungkapkan pemerintah yaitu tahun 2017.selengkapnya

 Pengampunan Pajak di Berbagai NegaraPengampunan Pajak di Berbagai NegaraRabu 20 Apr 2016 19:40Administratordibaca 2556 kaliSemua Kategori

Bocoran data firma hukum Mossack Fonseca menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pembahasan rancangan undang-undang pengampunan pajak. Pemerintah berharap wajib pajak yang menyimpan asetnya di negara suaka pajak bersedia memenuhi kewajiban pajak dengan berbagai keringanan.selengkapnya

 BEI: Pajak DIRE 5 Persen Persulit Emiten PropertiBEI: Pajak DIRE 5 Persen Persulit Emiten PropertiSelasa 5 Apr 2016 16:31Administratordibaca 1125 kaliSemua Kategori

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menyebutkan, instrumen Dana Investasi Real Estate - Kontrak Investasi Kolektif (KIK-DIRE) mampu mempercepat program pendalaman pasar modal nasional. Menurut Direktur BEI, Nicky Hogan, mengatakan, tinggal persoalan pajak yang harus diselesaikan Kementerian Keuangan. Tujuannya untuk menggairahkan penerbitan KIK DIRE.selengkapnya

 Singapura Siapkan Kebijakan Lawan Tax Amnesty IndonesiaSingapura Siapkan Kebijakan Lawan Tax Amnesty IndonesiaJumat 11 Mar 2016 10:40Administratordibaca 2431 kaliSemua Kategori

Pemerintah masih menunggu keputusan dari anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menerapkan program pengampunan pajak (Tax Amnesty). Rencananya keputusan kebijakan ini akan bisa diberlakukan atau tidak‎, baru diketahui pada April setelah pihak DPR melakukan rapat usai reses. Pengamat Ekonomi Aviliani menjelaskan, pemerintah dan DPR baiknya mempercepat pemberlakuanselengkapnya

 Ada Tax Amnesty, Penyidik Pajak tak Perlu Beri SKPAda Tax Amnesty, Penyidik Pajak tak Perlu Beri SKPJumat 11 Mar 2016 06:17Administratordibaca 3076 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengharap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempercepat pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tax amnesty. Sebab, semakin cepat tax amnesty rampung, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak perlu menggenjot pemeriksaan wajib pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro bilang, telah memerintahkan ribuan penyidik dan pemeriksa di DJP untuk memburu wajib pajak nakal.selengkapnya

 Era Jokowi, Ekonomi Digital Stimulus PertumbuhanEra Jokowi, Ekonomi Digital Stimulus PertumbuhanJumat 6 Jan 2017 10:47Ajeng Widyadibaca 1257 kaliSemua Kategori

Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berbasis partisipasi masyarakat luas sebagai pelaku usaha berbasiskan digital.selengkapnya

 Ditjen Pajak Awasi Deklarasi Harta DomestikDitjen Pajak Awasi Deklarasi Harta DomestikKamis 28 Jul 2016 11:59Administratordibaca 890 kaliSemua Kategori

Pemantauan penguncian harta dalam negeri yang ikut dideklarasikan dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan dilakukan langsung oleh Ditjen Pajak.selengkapnya

 Ide Reverse Tobin Tax untuk Pertahankan Dana Asing Ditanggapi BeragamIde Reverse Tobin Tax untuk Pertahankan Dana Asing Ditanggapi BeragamKamis 10 Jan 2019 13:19Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Di bawah bayang-bayang ketidakpastian global, muncul ide penerapan reverse Tobin Tax yaitu semacam insentif pajak untuk dana asing yang mau bertahan dalam kurun waktu tertentu di pasar modal. Kebijakan ini digadang-gadang bisa mendorong investor asing menanamkan dan menyimpan lebih lama dananya di pasar modal domestik.selengkapnya

 Jokowi: Uang yang di Bawah Bantal, Laporkan Lewat Tax AmnestyJokowi: Uang yang di Bawah Bantal, Laporkan Lewat Tax AmnestySenin 1 Ags 2016 19:29Administratordibaca 1168 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak (WP) yang tidak pernah melaporkan kekayaannya untuk segera mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat acara Sosialisasi Tax Amnesty di JIEXPO Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (1/8/2016).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :