Bisnis Properti Mulai Rasakan Efek Tax AmnestyBisnis Properti Mulai Rasakan Efek Tax AmnestySenin 24 Okt 2016 14:10Administratordibaca 1172 kaliSemua Kategori

Program Tax amnesty atau pengampunan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah diyakini mulai memberikan dampak terhadap iklim bisnis properti di Kota Semarang. Wakil Ketua DPD REI Jateng Bidang Pertanahan Wibowo Tedjo Sukmono mengatakan, sejak berakhirnya program amnesti pajak tahap pertama, sudah mulai ada pergerakan penjualan perumahan.selengkapnya

 Demi Keadilan, Google Indonesia harus Bayar PajakDemi Keadilan, Google Indonesia harus Bayar PajakSenin 19 Sep 2016 07:24Administratordibaca 975 kaliSemua Kategori

Pengamat Komunikasi Massa, Agus Sudibyo menilai langkah pemerintah untuk memaksa Google Indonesia membayar pajak patut didukung. Meskipun sudah terlambat,langkah ini perlu diapresiasi. Jika Google tidak membayar pajak, sementara semua media nasional membayar pajak, ini akan menimbulkan ketidakadilan dan iklim berusaha yang timpang di bidang media dan informasi.selengkapnya

 Amnesti Pajak Menjadi Masa Transisi Kalangan PerbankanAmnesti Pajak Menjadi Masa Transisi Kalangan PerbankanRabu 31 Ags 2016 15:06Administratordibaca 1386 kaliSemua Kategori

Amnesti pajak saat ini menjadi masa transisi bagi kalangan perbankan. Pasokan dana yang diperkirakan nanti akan melimpah akibat deklarasi dan repatriasi dari peserta pengampunan pajak ini, diperkirakan berimbas terhadap iklim perbankan di Tanah Air.selengkapnya

 Menkeu: Pajak yang Realistis Pacu Ekspansi Bisnis SwastaMenkeu: Pajak yang Realistis Pacu Ekspansi Bisnis SwastaRabu 31 Ags 2016 09:00Administratordibaca 617 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan target penerimaan perpajakan pada 2017 ditetapkan cukup realistis, sehigga dunia usaha tidak perlu ragu dan khawatir untuk melakukan ekspansi binsis. "Target penerimaan perpajakan 2017 sudah lebih realistis. Dengan demikian tidak ada keraguan pelaku bisnis untuk ekspansi," kata Sri menyampaikan jawaban pemerintahselengkapnya

 PERBAIKAN IKLIM BISNIS Pajak HTB dan PPh DipangkasPERBAIKAN IKLIM BISNIS Pajak HTB dan PPh DipangkasSenin 15 Ags 2016 14:36Administratordibaca 1127 kaliSemua Kategori

Selain memangkas tarif pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/bangunan hingga 2,5%, pemerintah ternyata juga mengenakan tarif 0% jika pengalihan dilakukan kepada pemerintah, BUMN, maupun BUMD.selengkapnya

 Cara BI Jaga Stabilitas Sistem KeuanganCara BI Jaga Stabilitas Sistem KeuanganSelasa 2 Ags 2016 15:19Administratordibaca 1461 kaliSemua Kategori

Menjaga sistem keuangan menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya iklim ekonomi yang baik. Oleh sebab itu, Bank Indonesia (BI) mengajak seluruh pihak yang terkait untuk berkoordinasi menciptakan sistem keuangan yang stabil.selengkapnya

 Polisi akan Jamin Kerahasiaan Data Wajib PajakPolisi akan Jamin Kerahasiaan Data Wajib PajakSenin 1 Ags 2016 07:34Administratordibaca 863 kaliSemua Kategori

Pasca pertemuan antara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kementerian Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto langsung mengambil langkah cepat dengan menginstruksikan kepada bawahannya agar menjalankan instruksi dari Kapolri mengenai Tax Amnesty.selengkapnya

 Kapolri Peringatkan Data Pengampunan Pajak tak Boleh Diutak-atikKapolri Peringatkan Data Pengampunan Pajak tak Boleh Diutak-atikSabtu 30 Jul 2016 09:39Administratordibaca 708 kaliSemua Kategori

Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian telah menginstruksikan kepada jajaran kepolisian di daerah untuk mendukung penuh pelaksanaan program pengampunan pajak. Instruksi tersebut disampaikan melalui video conference yang juga dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani di Mabes Polri, Jumat (29/7).selengkapnya

 Tax Amnesty Disambut Baik PerbankanTax Amnesty Disambut Baik PerbankanJumat 29 Jul 2016 10:46Administratordibaca 1404 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang digulirkan pemerintah kepada wajib pajak, disambut baik oleh perbankan. Pasalnya melalui kebijakan tersebut, diprediksi akan banyak investor memarkirkan dananya di bank daripada tempat lain.selengkapnya

 Instrumen Repatriasi Harus DisempurnakanInstrumen Repatriasi Harus DisempurnakanAhad 24 Jul 2016 13:46Administratordibaca 685 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

 Tax Amnesty Dipercaya Bisa Ciptakan Lapangan PekerjaanTax Amnesty Dipercaya Bisa Ciptakan Lapangan PekerjaanAhad 24 Jul 2016 10:42Administratordibaca 1133 kaliSemua Kategori

Kepastian hukum kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ditunggu oleh para pelaku usaha, khususnya pengusaha dan investor. Mereka mengaku masih khawatir mengenai kepastian iklim investasi tanah air untuk melakukan repatriasi.selengkapnya

 OJK Minta Instrumen Keuangan Repatriasi Pajak DisempurnakanOJK Minta Instrumen Keuangan Repatriasi Pajak DisempurnakanJumat 22 Jul 2016 21:59Administratordibaca 817 kaliSemua Kategori

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad menilai, industri keuangan memiliki waktu tiga tahun untuk menyempurnakan instrumen keuangan yang dapat menampung dana repatriasi amnesti pajak. Hal ini dimaksudkan agar dana tersebut dapat ditahan di dalam negeri dalam waktu lebih dari tiga tahun.selengkapnya

 Darmin: UU Pengampunan Pajak Bawa Dampak Berganda Bagi Dunia UsahaDarmin: UU Pengampunan Pajak Bawa Dampak Berganda Bagi Dunia UsahaJumat 1 Jul 2016 04:39Administratordibaca 991 kaliSemua Kategori

Pemerintah meyakini pengesahan UU Pengampunan Pajak akan membawa dampak ganda bagi iklim dunia usaha, terutama karena hilangnya satu ketidakpastian besar terkait arah kebijakan pajak nasional.selengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3599 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Menkeu: Tindak Tegas PMA 10 Tahun Tak Bayar PajakMenkeu: Tindak Tegas PMA 10 Tahun Tak Bayar PajakRabu 25 Mei 2016 15:26Administratordibaca 662 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menekankan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat menindak tegas perusahaan penanaman modal asing (PMA) “nakal” yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar. Kriteria “nakal” ini merujuk kepada perusahaan PMA yang tidak membayar pajaknya dalam sepuluh tahun terakhir, atau perusahaan yang selalu mengaku merugi.selengkapnya

 DPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanDPR Minta Tarif Tebusan DinaikkanSenin 23 Mei 2016 13:43Administratordibaca 624 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat berencana menaikkan tarif uang tebusan yang menjadi salah satu pembahasan dalam Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak. Keinginan untuk menaikkan tarif tebusan tersebut disampaikan oleh Muhammad Sarmuji anggota Komisi XI dari fraksi Partai Golkar. “Kami akan mengajukan skema dua tahap, enam bulan. Tahap pertama 5%, tahap kedua 7,5%,” ujar Sarmujiselengkapnya

 PPh atas dividen hanya dipungut di level korporasi, simak penjelasan Ditjen PajakPPh atas dividen hanya dipungut di level korporasi, simak penjelasan Ditjen PajakRabu 7 Okt 2020 15:35Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memberikan relaksasi atas pembebasan pajak penghasilan (PPh) atas dividen. Ketentuan tersebut sebagaimana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah diundangkan pada Senin (5/10).selengkapnya

 DDTC prediksi penerimaan cukai hasil tembakau hanya sekitar Rp 1,37 triliun di 2020DDTC prediksi penerimaan cukai hasil tembakau hanya sekitar Rp 1,37 triliun di 2020Rabu 22 Jul 2020 14:59Ridha Anantidibaca 468 kaliSemua Kategori

Pandemi Covid-19 turut berdampak pada sektor pengolahan tembakau atau yang dikenal sebagai Industri Hasil Tembakau (IHT).selengkapnya

 Indonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adilIndonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adilSenin 24 Feb 2020 10:26Ridha Anantidibaca 442 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia berharap Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) membuat panduan pemajakan bagi pelaku ekonomi digital yang adil.selengkapnya

 Reformasi pajak belum membuktikan perbaikan tax ratioReformasi pajak belum membuktikan perbaikan tax ratioKamis 14 Nov 2019 10:51Ridha Anantidibaca 580 kaliSemua Kategori

Pada akhir tahun 2016, pemerintah membentuk tim reformasi pajak melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK- 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :