Presiden Joko Widodo memberi 6 arahan kepada para pembantunya di Kabinet Kerja sebagai persiapan untuk menghadapi tahun anggaran 2017. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (3/8/2016), Presiden meminta agar pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik pada triwulan pertama tahun ini dijaga dan ditingkatkan.selengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada bank nasional maupun internasional yang telah ditunjuk menjadi bank persepsi dalam program pengampunan pajak (tax amnesty) bisa melakukan terobosan dalam mensosialisasikan program tersebut. Salah satunya, dengan jemput bola (proaktif).selengkapnya

Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyelesaikan seluruh peraturan tentang amnesti pajak agar implementasinya tidak mengalami penundaan.selengkapnya

Pemerintah berjanji mempermudah dan mempercepat proses penerbitan instrumen keuangan untuk menampung dana hasil program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo meminta para akuntan memberikan masukan kepada pemerintah apabila ada peraturan atau ketentuan yang dirasa kurang dalam implementasi Undang-undang tentang Pengampunan Pajak.selengkapnya

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawal proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Pasalnya, mereka mencium indikasi ketidakberesan dalam pembahasan undang-undang tersebut. Mereka menganggap RUU tersebut akan mengampuni dosa para pengemplang pajak bahkan para pelaku tindak pidana korupsi.selengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ingin mendamaikan perselisihan 11 perusahaan Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi III dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono meminta sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari PKP2B tidakselengkapnya

Pemerintah telah mengusulkan pengenaan pajak karbon kepada Panita Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) Komisi XI DPR.selengkapnya

Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Muhaimin Moefti berharap isu kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebesar 19% tidak benar. Ia meminta pemerintah memberikan waktu pemulihan bagi pelaku industri yang tengah terpukul akibat pandemi dan kenaikan cukai tahun ini.selengkapnya

Pengelolaan pusat perbelanjaan dan tenant menghadapi situasi tersulit akibat tekanan pandemi covid-19 yang semakin berat. Ditambah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sejak awal pandemi covid-19 yang berdampak pada hilangnya pendapatan yang membuat mereka berada di titik nadir.selengkapnya

Menteri Riset Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mempercepat penyelesaian aturan insentif pajak untuk sektor penelitian dan pengembangan (litbang). Pasalnya, hingga saat ini kegiatan litbang belum mendapatkan insentif pajak dari pemerintah.selengkapnya

Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak segala intervensi organisasi atau kelompok masyarakat internasional yang meminta pemerintah menaikan cukai dan harga jual eceran (HJE) rokok setiap tahun.selengkapnya

Pemerintah menunda pungutan beberapa jenis pajak, termasuk pajak penghasilan (PPh) 21, 22, dan 25. Relaksasi ini akan diberikan selama enam bulan mulai April untuk sektor manufaktur.selengkapnya

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani meminta petugas pajak agar tidak terlalu galak terhadap wajib pajak (WP) yang lalai administrasi. Sebab terkadang yang menjadi penyebab adalah karyawan dari WP yang tidak kompeten.selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta para wajib pajak (WP) dan pegawai di bidang pajak bertindak secara bersih. Dorongan ini agar dapat mencegah perilaku korupsi di Kota Malang.selengkapnya

Mulai 1 Oktober 2019 turis asing dapat meminta pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan nilai minimum Rp500.000 yang dapat diakumulasikan dari struk belanja di lebih dari satu toko retail yang berpartisipasi dalam skema VAT Refund for Tourists.selengkapnya

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GPMMI) Adhi Lukman meminta pemerintah memperjelas aturan mengenai insentif pajak super deductible tax perihal vokasi, inovasi, pengembangan, dan penelitian.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masuk ke dunia digital. Hal ini dimaksud untuk menambah penerimaan pajak.selengkapnya

Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pemkab Banyuwangi mulai melakukan langkah preventif bagi Wajib Pajak (WP). Wajib pajak yang ditengarai menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi hotel dan restoran, dilakukan pemanggilan sekaligus diminta klarifikasi kewajiban pajaknya.selengkapnya

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen Pajak, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meminta setiap unit untuk menjadi contoh yang baik dari antikorupsi.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya