Penerimaan pajak hingga Agustus diprediksi baru 52% dari outlook 2019Penerimaan pajak hingga Agustus diprediksi baru 52% dari outlook 2019Selasa 24 Sep 2019 09:42Ridha Anantidibaca 334 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) memprediksi penerimaan pajak sampai dengan Agustus 2019 mencapai Rp 820,33 triliun atau 52% dari outlook 2019 di level Rp 1.577,56 triliun.selengkapnya

 Gudang Garam (GGRM) tersulut sentimen positif cukai rokokGudang Garam (GGRM) tersulut sentimen positif cukai rokokKamis 28 Feb 2019 11:22Ridha Anantidibaca 865 kaliSemua Kategori

PT Gudang Garam Tbk (GGRM) tahun ini sepertinya masih bisa garang menghirup wangi kinerja. Analis memprediksi pertumbuhan GGRM tahun ini utamanya disokong cukai rokok yang tetap.selengkapnya

 Penerimaan Pajak DKI Diperkirakan SurplusPenerimaan Pajak DKI Diperkirakan SurplusSelasa 19 Des 2017 10:38Ridha Anantidibaca 294 kaliSemua Kategori

Pendapatan asli daerah DKI Jakarta dari penerimaan pajak telah mencapai angka Rp35,080 triliun atau 99,21% dari target penerimaan Rp 35,359 triliun di tahun anggaran 2017.selengkapnya

 Kekurangan Pajak Susut Separuh, APBN 2017 Bisa Tanpa RevisiKekurangan Pajak Susut Separuh, APBN 2017 Bisa Tanpa RevisiSelasa 7 Mar 2017 14:08Ajeng Widyadibaca 746 kaliSemua Kategori

"Menteri Keuangan tidak perlu merevisi APBN. Kecuali ada perubahan asumsi makro seperti harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan lifting minyak."selengkapnya

 Kasus Suap Pejabat, KPK Buka Peluang Periksa Dirjen PajakKasus Suap Pejabat, KPK Buka Peluang Periksa Dirjen PajakJumat 25 Nov 2016 14:08Ajeng Widyadibaca 1213 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarif menyatakan, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait dalam kasus dugaan suap pengamanan tunggakan wajib pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia. Salah satu yang besar kemungkinan diperiksa KPK adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

 Tahun Ini, Shortfall Pajak Kemungkinan Bisa Melebar Hingga Rp238,4 TTahun Ini, Shortfall Pajak Kemungkinan Bisa Melebar Hingga Rp238,4 TJumat 19 Ags 2016 10:57Administratordibaca 758 kaliSemua Kategori

Perkiraan shortfall, selisih antara realisasi dan target, penerimaan negara terutama dari perpajakan tahun ini bisa melebar hingga sekitar Rp238,4 triliun.selengkapnya

 Kemungkinan yang bisa ditagih dari piutang pajak Rp 32,75 triliun hanya sedikitKemungkinan yang bisa ditagih dari piutang pajak Rp 32,75 triliun hanya sedikitSelasa 24 Jul 2018 11:22Ridha Anantidibaca 561 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 mencatat ada Rp 32,7 triliun piutang pajak yang dikeluarkan dari neraca tahun anggaran 2017 dan ditetapkan sebagai hapus buku. Namun tetap bisa ditagih.selengkapnya

 Dapat IUPK, Freeport Menolak Ikut Sistem Pajak yang BerlakuDapat IUPK, Freeport Menolak Ikut Sistem Pajak yang BerlakuSabtu 11 Feb 2017 11:39Ajeng Widyadibaca 976 kaliSemua Kategori

Direktur Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Bambang Gatot mengatakan, pemerintah sedang membahas kemungkinan Freeport mendapatkan insentif pajak pada proses Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang baru. Hal ini dikarenakan pemerintah menetapkan prevailing atau sistem pajak yang sesui dengan aturan pajak yang berlaku.selengkapnya

 6 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT6 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPTJumat 15 Mar 2019 16:28Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 13 Maret 2019 sudah ada 6 juta wajib pajak (WP) yang telah melaporkan kewajiban pajak melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT).selengkapnya

 Peran Teknologi dan Penelisik Data di Balik Panama PapersPeran Teknologi dan Penelisik Data di Balik Panama PapersKamis 12 Mei 2016 17:52Administratordibaca 1031 kaliSemua Kategori

Pada Selasa lalu (10/5), konsorsium wartawan investigasi atau International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) akhirnya membuka bank data Dokumen Panama atau lebih dikenal The Panama Papers ke publik. Isinya memuat daftar 214 ribu perusahaan cangkang di luar negeri (offshore) yang didirikan di 21 negara suaka pajak (tax haven). Selain itu, informasi lebih dari 100 ribu entitas offshoreselengkapnya

 PAJAK KERTAS : Pelaku Industri Media Tunggu Niat Baik Menkeu Sri MulyaniPAJAK KERTAS : Pelaku Industri Media Tunggu Niat Baik Menkeu Sri MulyaniSenin 19 Ags 2019 10:17Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Serikat Perusahaan Pers (SPS) menunggu niat baik Kementerian Keuangan untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo terkait permintaan relaksasi PPN bagi pembelian kertas dan penjualan media cetak.selengkapnya

 KATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakKATA MEREKA: Data Nasabah `Ditelanjangi`, Bisa Tempeleng Pengemplang PajakSenin 20 Feb 2017 10:54Ajeng Widyadibaca 1287 kaliSemua Kategori

Program amnesti pajak atau tax amnesty akan berakhir pada 31 Maret 2017. Berdasarkan data hingga 13 Februari 2017, program amnesti pajak telah diikuti lebih dari 650 ribu wajib pajak dan mengumpulkan lebih dari Rp111 triliun uang tebusan.selengkapnya

 Tuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporTuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporSelasa 19 Feb 2019 13:56Ridha Anantidibaca 542 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

 Begini cara pemerintah tarik pajak perusahaan digital asingBegini cara pemerintah tarik pajak perusahaan digital asingSenin 10 Feb 2020 13:39Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Strategi pemerintah untuk menarik pajak atas transaksi elektronik dari perusahaan digital asing sudah rampung. Menciptakan level playing field baik antara subjek pajak dalam negeri (SPDN) dan subjek pajak luar negeri (SPLN).selengkapnya

 Menikmati keuntungan pajak dari BursaMenikmati keuntungan pajak dari BursaJumat 9 Mar 2018 11:23Ridha Anantidibaca 588 kaliSemua Kategori

Keputusan suatu perusahaan untuk masuk ke bursa membuka kesempatan bagi perusahaan tersebut untuk mengakses pendanaan yang diperlukan untuk kebutuhan ekspansi. Tetapi, ternyata ada keuntungan lain yang mungkin didapat emiten dari aksi korporasi ini.selengkapnya

 Target Pajak dan BBN Kendaraan di Kaltim Capai Rp1,3 TriliunTarget Pajak dan BBN Kendaraan di Kaltim Capai Rp1,3 TriliunSenin 29 Jan 2018 15:01Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menargetkan perolehan Pajak dan Bea Balik Nama (BBN) kendaraan bermotor mencapai Rp1,363 triliun. Target itu terdiri atas Rp778 miliar untuk Pajak Kendaraan dan BBN kendaraan bermotor sebesar Rp507 miliar.selengkapnya

 Pemerintah Ajak WNI di Hong Kong Ikut Program Tax AmnestyPemerintah Ajak WNI di Hong Kong Ikut Program Tax AmnestySenin 22 Ags 2016 19:56Administratordibaca 920 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Robert Pakpahan dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Suryo Utomo mengajak Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Hong Kong dan sekitarnya untuk turut serta dalam program Amnesti Pajak.selengkapnya

 Bea Cukai Pantoloan Kenalkan Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus di Forum Investasi Sulawesi TengahBea Cukai Pantoloan Kenalkan Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus di Forum Investasi Sulawesi TengahKamis 18 Apr 2019 10:01Ridha Anantidibaca 513 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kawasan tersebut dipersiapkan untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi.selengkapnya

 Bea Cukai Pantoloan Jelaskan Keuntungan Berada di KEKBea Cukai Pantoloan Jelaskan Keuntungan Berada di KEKKamis 18 Apr 2019 09:05Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Plt. Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Donggala, Irwan Sakti Alamsyah menjelaskan fasilitas yang ada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam acara Forum Investasi dalam rangka memeriahkan HUT Provinsi Sulawesi Tengah ke- 55 Tahun, Selasa (9/4). Untuk mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional, diperlukan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memselengkapnya

 Dapat Tambahan Insentif, Ini Pilihan untuk Perusahaan KITEDapat Tambahan Insentif, Ini Pilihan untuk Perusahaan KITESenin 20 Apr 2020 10:28Ridha Anantidibaca 1025 kaliSemua Kategori

Fasilitas baru yang diberikan pemerintah kepada perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) membuka opsi lebih banyak kepada perusahaan.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :