Pemerintah Dorong Pengusaha MLM Bayar PajakPemerintah Dorong Pengusaha MLM Bayar PajakSabtu 4 Jun 2016 10:56Administratordibaca 1319 kaliSemua Kategori

Pemerintah mendorong para pelaku usaha pemasaran berjenjang alias Multi Level Marketing (MLM) agar bersedia membayar pajak penghasilan (PPh). Pajak itu dipungut dari bonus yang diterima oleh pengusaha MLM tersebut. Selama ini, para pelaku usaha MLM masih enggan membayar pajak penghasilan. Sebab, mereka mengeluhkan penghasilan dari bonus yang diperolehnya masih harus dikurangi biaya lainnya.selengkapnya

 Nasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 TriliunNasabah Diintip Ditjen Pajak, Bukopin Targetkan Transaksi Kartu Kredit Rp6 TriliunRabu 1 Jun 2016 11:39Administratordibaca 1316 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah memperbolehkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melihat data pemilik kartu kredit tak lantas membuat Bank Bukopin khawatir. Mereka tetap mematok target pertumbuhan yang cukup tinggi untuk kepemilikan ataupun transaksi melalui kartu kredit ini. Kepala Divisi Kartu Kredit Bank Bukopin, Muhdan Lubis mengaku tidak khawatir dengan kebijakan pemerintah tersebut.selengkapnya

 Dapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuDapat Anggaran Rp42,36 Triliun, Ini Program Prioritas KemenkeuRabu 24 Jun 2020 16:07Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pengajuan anggaran Kementerian Keuangan tahun 2021 sebesar Rp42,36 triliun dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2021.selengkapnya

 Ini Rincian Anggaran Rp 42 T yang Diusul Sri MulyaniIni Rincian Anggaran Rp 42 T yang Diusul Sri MulyaniRabu 24 Jun 2020 13:45Ridha Anantidibaca 321 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengusulkan anggaran sebesar Rp 42,36 triliun untuk tahun 2021. Usulan tersebut ditujukan untuk menjalankan lima program prioritas di lingkungan Kementerian Keuangan. Apa saja lima program tersebut?selengkapnya

 Kanwil DJP Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, dan Kanwil DIY Gelar Gathering Satukan JiwaKanwil DJP Jawa Tengah I, Jawa Tengah II, dan Kanwil DIY Gelar Gathering Satukan JiwaJumat 5 Feb 2016 10:14Administratordibaca 2288 kaliSemua Kategori

Mendapat limpahan target penerimaan pajak sebesar hampir Rp 50 Triliun, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengadakan Gathering di Hotel Sunan Surakarta untuk menyamakan langkah dan persepsiselengkapnya

 New Normal, Sri Mulyani Cari Pajak BaruNew Normal, Sri Mulyani Cari Pajak BaruSelasa 23 Jun 2020 09:38Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Dalam membuat kebijakan ekonomi di tahun 2021, pemerintah membuat beberapa terobosan kebijakan guna mengakselerasi pemulihan sosial-ekonomi.selengkapnya

 Indonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adilIndonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adilSenin 24 Feb 2020 10:26Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia berharap Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) membuat panduan pemajakan bagi pelaku ekonomi digital yang adil.selengkapnya

 Simplifikasi Cukai Rokok Berpotensi Picu InflasiSimplifikasi Cukai Rokok Berpotensi Picu InflasiKamis 12 Sep 2019 11:17Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Wacana penerapan simplifikasi cukai rokok tahun depan diprediksi akan membuat harga rokok mengalami kenaikan dan menyumbang inflasi.selengkapnya

 Peneliti: Sistem cukai kompleks membuat produsen rokok hindari pajakPeneliti: Sistem cukai kompleks membuat produsen rokok hindari pajakRabu 7 Ags 2019 15:57Ridha Anantidibaca 436 kaliSemua Kategori

Hasil riset dari dua peneliti Universitas Indonesia, Vid Adrison dan Bagus Wahyu Prasetyo menyimpulkan terlalu kompleksnya sistem cukai di Indonesia telah membuka celah bagi sebagian produsen untuk melakukan penghindaran cukai (tax avoidance).selengkapnya

 Curhatan Sri Mulyani Sulitnya Tarik PajakCurhatan Sri Mulyani Sulitnya Tarik PajakJumat 26 Jul 2019 14:05Ridha Anantidibaca 214 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi salah satu pembicara dalam acara seminar Astra terkait Ekonomi Makro 2019.selengkapnya

 Menteri Keuangan G7 sepakati tantangan pajak raksasa digitalMenteri Keuangan G7 sepakati tantangan pajak raksasa digitalSenin 22 Jul 2019 15:03Ridha Anantidibaca 425 kaliSemua Kategori

Para menteri keuangan anggota negara kelompok G7 mencapai kesepakatan mengenai pemungutan pajak dari raksasa digital di Chantilly, Prancis pada Kamis (19/7) waktu setempat. Isu tersebut sebelumnya sempat membuat renggang hubungan Amerika Serikat dengan Inggris dan Prancis.selengkapnya

 Bakal Dikenakan Pajak 3%, LCGC Bisa Sepi PeminatBakal Dikenakan Pajak 3%, LCGC Bisa Sepi PeminatJumat 22 Mar 2019 09:54Ridha Anantidibaca 294 kaliSemua Kategori

Pada wacana skema harmonisasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang kini sedang dikaji membuat program Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Low Cost Green Car (LCGC) tak lagi istimewa. Hal itu bakal pindah ke program pemerintah yang lain yakni Low Carbon Emission Vehicle (LCEV).selengkapnya

 Pemerintah naikkan tarif cukai 15,3%, emiten bir harus kerja kerasPemerintah naikkan tarif cukai 15,3%, emiten bir harus kerja kerasKamis 20 Des 2018 11:42Ridha Anantidibaca 1132 kaliSemua Kategori

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol 5% atau golongan jenis A sebesar 15,3% nampaknya membuat emiten khamar juga harus bekerja keras di tahun depan untuk dapat mempertahankan margin.selengkapnya

 Yamaha Minta Kaji Ulang Pajak Motor 300 Cc, Supaya Orang Indonesia Bisa BeliYamaha Minta Kaji Ulang Pajak Motor 300 Cc, Supaya Orang Indonesia Bisa BeliRabu 5 Des 2018 15:41Ridha Anantidibaca 1760 kaliSemua Kategori

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mengaku keberatan atas aturan pemerintah terkait penerapan pajak barang mewah yang ditetapkan pada motor di atas 250 cc. Sebab PPnBM yang dikenakan bisa membuat harga motor meningkat sampai 40 persen.selengkapnya

 Kenaikan Pajak Berpotensi Tekan Ekonomi BatamKenaikan Pajak Berpotensi Tekan Ekonomi BatamJumat 14 Sep 2018 13:16Ridha Anantidibaca 821 kaliSemua Kategori

Kenaikan pajak daerah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) kota Batam dinilai berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi Batam. Pemko Batam diminta menunda kenaikan pajak, terutama yang berhubungan dengan sektor pariwista dan NJOP.selengkapnya

 Akumindo: Usaha Mikro dan Kecil Seharusnya Bebas PajakAkumindo: Usaha Mikro dan Kecil Seharusnya Bebas PajakSenin 25 Jun 2018 15:01Ridha Anantidibaca 592 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menilai, usaha mikro dan kecil di Indonesia seharusnya dibebaskan dari pajak. Menurutnya, hal itu bisa meningkatkan tingkat kepatuhan pajak dari pelaku usaha.selengkapnya

 DJP Iming-imingi Ini Untuk Pikat Wajib PajakDJP Iming-imingi Ini Untuk Pikat Wajib PajakKamis 19 Apr 2018 08:51Ridha Anantidibaca 397 kaliSemua Kategori

DJP akan berusaha untuk membuat peraturan yang lebih mudah, jelas dan sederhana sehingga momentum kepatuhan wajib pajak (WP) yang telah meningkat dapat dimanfaatkan.selengkapnya

 Sengketa Pajak Pengaruhi Kestabilan Ekonomi MakroSengketa Pajak Pengaruhi Kestabilan Ekonomi MakroRabu 21 Mar 2018 11:43Ridha Anantidibaca 654 kaliSemua Kategori

Pemerintah diharapkan serius memperhatikan kasus sengketa pajak yang makin meningkat dalam dua tahun belakangan ini. Pasalnya, wajib pajak sudah mulai patuh.selengkapnya

 Suku Bunga The Fed Naik, RI Punya Ini untuk MenangkalnyaSuku Bunga The Fed Naik, RI Punya Ini untuk MenangkalnyaKamis 15 Des 2016 15:02Ajeng Widyadibaca 713 kaliSemua Kategori

Keputusan bank sentral Amerika Serikat menaikkan tingkat suku bunga acuannya sebesar 0,25 basis poin dikhawatirkan akan membuat capital outflow (arus modal keluar) di pasar keuangan Indonesia.selengkapnya

 Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Pajak E-CommercePengusaha Minta Pemerintah Tunda Pajak E-CommerceKamis 17 Nov 2016 10:20Ajeng Widyadibaca 831 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha perdagangan melalui internet (e-commerce) meminta pemerintah menunda pemungutan pajak dari sektor ini. Alasannya industri e-commerce di Indonesia masih belum mapan, sehingga akan membuat industri ini sulit tumbuh.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :