Penerimaan rendah, pemerintah perlu revisi target penerimaan pajakPenerimaan rendah, pemerintah perlu revisi target penerimaan pajakSelasa 27 Ags 2019 15:30Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak yang diterima di Kas Negara pada semester I 2019 mencapai Rp 705,59 triliun dari yang ditargetkan sampai akhir 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun.selengkapnya

 DDTC: Insentif pajak perlu dikaji mendalam agar belanja perpajakan tak sia-siaDDTC: Insentif pajak perlu dikaji mendalam agar belanja perpajakan tak sia-siaSenin 7 Jan 2019 11:05Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana memberikan berbagai insentif perpajakan. Beberapa di antaranya mulai dari menaikkan ambang batas pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk properti mewah, menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 untuk pembelian properti, penghapusan PPnBM untuk kapal yacht, hingga adanya rencana menambah insentif penurunan tarif PPh untuk emiten yang sudah melepas 40% saselengkapnya

 OJK: Ikut Tax Amnesty Tak Perlu RestatementOJK: Ikut Tax Amnesty Tak Perlu RestatementSelasa 6 Sep 2016 16:56Administratordibaca 1098 kaliSemua Kategori

Banyak pertanyaan dari wajib pajak sebelum mengikuti program tax amnesty. Salah satunya adalah mengenai laporan keuangan perusahaan.selengkapnya

 Tak Perlu Takut Pengampunan PajakTak Perlu Takut Pengampunan PajakSabtu 3 Sep 2016 11:17Administratordibaca 1215 kaliSemua Kategori

Sejak aturan pengampunan pajak diterapkan pada Juli 2016, isu tersebut ramai bergulir di masyarakat dan tidak jarang cukup membingungkan banyak kalangan. Tax Amnesty atau pengampunan pajak merupakan program pengampunan dari pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi pengampunan pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana harta yang tidak dilaporkan dalam SPT 2016 dselengkapnya

 Perbaikan Pendapatan Negara, Pemerintah Perlu Ubah Struktur Penerimaan PajakPerbaikan Pendapatan Negara, Pemerintah Perlu Ubah Struktur Penerimaan PajakRabu 20 Nov 2019 14:48Ridha Anantidibaca 792 kaliSemua Kategori

Kinerja penerimaan pajak sampai Oktober 2019 tak hanya berkorelasi dengan sejumlah indikator perekonomian, tetapi juga bisa menjelaskan tentang gap dari sisi kepatuhan yang masih belum ideal.selengkapnya

 GAPPRI: Pemerintah perlu pertimbangkan efek kenaikan cukai ke industri hasil tembakauGAPPRI: Pemerintah perlu pertimbangkan efek kenaikan cukai ke industri hasil tembakauSelasa 20 Ags 2019 09:32Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau di tahun 2020. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.selengkapnya

 PTKP Tak Perlu Ikut Tax Amnesty, Cukup Benahi SPTPTKP Tak Perlu Ikut Tax Amnesty, Cukup Benahi SPTSelasa 30 Ags 2016 09:22Administratordibaca 1839 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor XI tentang pelaksanaan teknis program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 DANA REPATRIASI IKNB : Perlu Roadshow ke Luar NegeriDANA REPATRIASI IKNB : Perlu Roadshow ke Luar NegeriKamis 21 Jul 2016 16:07Administratordibaca 719 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan meminta industri keuangan nonbank lebih proaktif salah satunya dengan menggelar roadshow ke luar negeri untuk menjaring dana repratriasi dan deklarasi dari program pengampunan pajak yang digulirkan pemerintah.selengkapnya

 Pemahaman Informasi Soal Pengampunan Pajak Perlu DiperkuatPemahaman Informasi Soal Pengampunan Pajak Perlu DiperkuatSelasa 19 Jul 2016 16:49Administratordibaca 555 kaliSemua Kategori

Helpdesk yang ada di bank persepsi harus diperkuat untuk bisa meningkatkan pemahaman informasi bagi para pelaku usaha terkait program Amnesti Pajak. Kendati telah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah pada akhir pekan lalu di Surabaya.selengkapnya

 WNI Tinggal Lama di Luar Negeri Tak Perlu NPWP dan Lapor SPTWNI Tinggal Lama di Luar Negeri Tak Perlu NPWP dan Lapor SPTJumat 6 Sep 2019 14:25Ridha Anantidibaca 6020 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan mengatur ulang ketentuan subjek pajak dalam negeri (SPDN) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Ketentuan SPDN ini akan dituangkan dalam Rancangan undang-undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian.selengkapnya

 PBHI : Tarif Cukai Rokok Perlu Terus Dinaikkan untuk Lindungi Anak-anakPBHI : Tarif Cukai Rokok Perlu Terus Dinaikkan untuk Lindungi Anak-anakKamis 9 Ags 2018 16:05Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yakin harga rokok yang tidak terjangkau menjadi langkah awal upaya pengendalian konsumsi rokok.selengkapnya

 Pasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiPasca putusan MK soal kuasa hukum WP, PMK 229 perlu direvisiRabu 2 Mei 2018 12:33Ridha Anantidibaca 630 kaliSemua Kategori

Profesi advokat resmi dapat mendampingi wajib pajak (WP) dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak. Hal tersebut seiring terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi no 63/PUU-XV/2017 soal pengujian pasal 32 ayat (3a) UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan alias UU KUP.selengkapnya

 Pengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalPengamat : Cara lain hitung peredaran bruto perlu dikawalSenin 5 Mar 2018 11:40Ridha Anantidibaca 859 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan aturan baru tentang cara lain menghitung omzet lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Menghitung Peredaran Bruto. PMK ini hanya diperuntukkan bagi wajib pajak (WP) orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan WP Badan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Perlu Sosialisasi ke Kalangan ProfesiDitjen Pajak Perlu Sosialisasi ke Kalangan ProfesiSelasa 18 Okt 2016 12:28Ajeng Widyadibaca 848 kaliSemua Kategori

Rendahnya kesadaran wajib pajak (WP) dari kalangan profesi dalam membayar pajak merupakan akibat lemahnya pemahaman mereka terhadap kewajiban tersebut dan bagaimana membayar pajak penghasilan (PPh).selengkapnya

 Sukseskan Tax Amnesty, Indonesia Perlu Trik KhususSukseskan Tax Amnesty, Indonesia Perlu Trik KhususSelasa 9 Ags 2016 17:21Administratordibaca 726 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty selama ini telah banyak diterapkan oleh berbagai negara. Terdapat lebih dari 30 negara di dunia yang telah menerapkan program ini.selengkapnya

 SWI: Pemerintah Perlu Terapkan Cukai Popok Sekali PakaiSWI: Pemerintah Perlu Terapkan Cukai Popok Sekali PakaiRabu 4 Sep 2019 13:58Ridha Anantidibaca 294 kaliSemua Kategori

Sustainable Waste Indonesia (SWI) menyarankan agar pemerintah membuat aturan atau regulasi terkait penerapan cukai popok sekali pakai. SWI mencermati limbah tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahun.selengkapnya

 Target pajak 2020 tinggi, pemerintah perlu cari titik tengah rasionaTarget pajak 2020 tinggi, pemerintah perlu cari titik tengah rasionaSelasa 20 Ags 2019 13:42Ridha Anantidibaca 236 kaliSemua Kategori

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyarankan agar pemerintah dan DPR RI mencari titik tengah target pajak yang rasional mengingat target pajak di tahun 2020 yang dinilai terlalu tinggi.selengkapnya

 Pengamat perpajakan: Percepatan restitusi pajak perlu dilanjutkanPengamat perpajakan: Percepatan restitusi pajak perlu dilanjutkanRabu 14 Ags 2019 15:42Ridha Anantidibaca 745 kaliSemua Kategori

Sejak tahun lalu pemerintah mempercepat laju restitusi pajak. Hal ini dinilai mampu membantu cashflow wajib pajak.selengkapnya

 IMF: Tren Penurunan Pajak Korporasi Perlu Disikapi SeriusIMF: Tren Penurunan Pajak Korporasi Perlu Disikapi SeriusJumat 19 Jul 2019 11:11Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Selama 30 tahun terakhir, tarif pajak korporasi di semua negara telah jatuh ke level yang sangat rendah.selengkapnya

 Harusnya pemerintah tak perlu tarik PMK pajak e-commerceHarusnya pemerintah tak perlu tarik PMK pajak e-commerceSenin 1 Apr 2019 10:00Ridha Anantidibaca 308 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan memutuskan menarik Peraturan Menteri Kuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Keputusan yang diambil pemerintah salah satunya dikarenakan adanya kabar simpang siur terkait pajak e-commerce, bahwa seolah-olah terdapat tarif pajak baru yang diberikan pemerintah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :