Tambah insentif pajak, pemerintah tanggung bea masuk impor APD hingga serat optikTambah insentif pajak, pemerintah tanggung bea masuk impor APD hingga serat optikRabu 30 Sep 2020 14:42Ridha Anantidibaca 314 kaliSemua Kategori

Pemerintah menambah insentif perpajakan dalam program perlindungan ekonomi nasional (PEN) dalam bentuk pembebasan fasilitas bea masuk impor yang menggunakan skema ditanggung pemerintah (DTP).selengkapnya

 Masa Berlaku Insentif Pajak karena Pandemi Diperpanjang EKONOMIMasa Berlaku Insentif Pajak karena Pandemi Diperpanjang EKONOMISelasa 21 Jul 2020 15:13Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak resmi memperpanjang masa berlaku insentif pajak hingga Desember 2020. Sebelumnya, kebijakan tersebut dijadwalkan berlangsung hingga September tahun ini.selengkapnya

 Sri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSri Mulyani Buka Kendala Pemerintah Salurkan Bantuan CoronaSenin 20 Jul 2020 14:19Ridha Anantidibaca 264 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap lebih dari 60 juta orang terdampak secara ekonomi karena pandemi virus corona. Namun, pemerintah kesulitan memberikan bantuan karena kendala data.selengkapnya

 Tunggu pandemi Covid-19 usai, penerapan cukai plastik paling cepat mulai tahun depanTunggu pandemi Covid-19 usai, penerapan cukai plastik paling cepat mulai tahun depanSelasa 23 Jun 2020 13:53Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Cukai plastik nampaknya tidak bisa diterapkan di tahun ini. Bea Cukai mempertimbangkan dalam kondisi saat ini, di mana ekonomi sangat terdampak pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) merupakan waktu yang tidak tepat.selengkapnya

 Pemerintah Akhirnya Hapus Pajak UMKM Selama 6 BulanPemerintah Akhirnya Hapus Pajak UMKM Selama 6 BulanRabu 15 Apr 2020 14:41Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan untuk menghapus pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama 6 bulan ke depan. Hal ini salah satu relaksasi yang diberikan kepada para pelaku usaha selama masa pandemi virus corona (COVID-19).selengkapnya

 Dear Bu Sri Mulyani, Industri Otomotif Butuh Kepastian Pajak Mobil 0%Dear Bu Sri Mulyani, Industri Otomotif Butuh Kepastian Pajak Mobil 0%Jumat 9 Okt 2020 14:41Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat melontarkan wacana pajak mobil baru 0%. Pajak mobil baru nol persen itu diwacanakan untuk mendongkrak industri otomotif yang tengah lesu.selengkapnya

 Awas, Rekening Jumbo Mulai Ditelisik PajakAwas, Rekening Jumbo Mulai Ditelisik PajakSenin 16 Des 2019 13:38Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak makin berat di pengujung tahun ini. Pasalnya, hingga jelang akhir tahun, realisasi penerimaan negara masih saja lesu.selengkapnya

 Setoran Pajak Lesu, Penerimaan Cukai Konsisten BertumbuhSetoran Pajak Lesu, Penerimaan Cukai Konsisten BertumbuhRabu 28 Ags 2019 09:48Ridha Anantidibaca 238 kaliSemua Kategori

Di tengah tren pelemahan penerimaan pajak, penerimaan dari cukai justru masih tumbuh cukup atraktif.selengkapnya

 Penerimaan pajak makin lesu, Sri Mulyani: Kinerja ekonomi sektor riil alami tekananPenerimaan pajak makin lesu, Sri Mulyani: Kinerja ekonomi sektor riil alami tekananSelasa 27 Ags 2019 15:27Ridha Anantidibaca 376 kaliSemua Kategori

Alarm lesunya penerimaan negara, khususnya dari perpajakan, berbunyi makin kencang. Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan perpajakan sampai dengan Juli hanya mencapai Rp 810,7 triliun atau tumbuh 3,9% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya (yoy).selengkapnya

 Efek Pelonggaran PPnBM Hanya Akan Dirasakan oleh Pengembang Properti PremiumEfek Pelonggaran PPnBM Hanya Akan Dirasakan oleh Pengembang Properti PremiumKamis 20 Jun 2019 10:20Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Salah satu sektor properti yang tengah lesu, yakni hunian mewah, baru saja kembali mendapat dorongan dari pemerintah berupa pelonggaran aturan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).selengkapnya

 Penerimaan pajak lesu, risiko utang pemerintah berpotensi meningkatPenerimaan pajak lesu, risiko utang pemerintah berpotensi meningkatSelasa 30 Apr 2019 13:02Ridha Anantidibaca 681 kaliSemua Kategori

Hingga akhir kuartal-I 2019, Kementerian Keuangan mencatat total nilai utang (outstanding) pemerintah pusat mencapai Rp 4.567,31 triliun. Posisi utang pemerintah tersebut tumbuh 10,4% dibandingkan posisi Maret 2018 yang sebesar Rp 4.136,39 triliun.selengkapnya

 Penerimaan pajak bisa surplus kendati ekonomi lesuPenerimaan pajak bisa surplus kendati ekonomi lesuRabu 11 Jul 2018 11:43Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi membuat defisit fiskal sampai semester I-2018 lebih rendah dari target. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, semester I-2018, realisasi penerimaan pajak Rp 581,54 triliun atau 40,84% dari target APBN 2018 yang sebesar Rp 1.424 triliun. Angka itu tumbuh 13,96% dibanding dengan periselengkapnya

 Tarif PPN belum akan diturunkanTarif PPN belum akan diturunkanJumat 22 Des 2017 10:48Ridha Anantidibaca 479 kaliSemua Kategori

Di tengah ekonomi yang lesu, pemerintah diminta untuk menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Apalagi pemerintah memang memiliki hak diskresi untuk menurunkan atawa menaikkan PPN. Hak ini sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) PPN Pasal 7 ayat 3.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Awal Tahap Kedua, Aliran Tebusan Masih LesuAMNESTI PAJAK: Awal Tahap Kedua, Aliran Tebusan Masih LesuKamis 3 Nov 2016 08:23Administratordibaca 647 kaliSemua Kategori

Sepanjang bulan lalu, awal tahap kedua program amnesti pajak, aliran dana tebusan ke Kantor Wilayah Direktoran Jenderal Pajak Sumatra Utara I melesu.selengkapnya

 Luhut Minta Perusahaan Migas Belum Produksi `Bebas` PajakLuhut Minta Perusahaan Migas Belum Produksi `Bebas` PajakSabtu 27 Ags 2016 12:10Administratordibaca 699 kaliSemua Kategori

Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jangan mengenakan pajak kepada perusahaan migas (minyak dan gas bumi) yang belum produksi. Pasalnya hal itu dinilai akan membuat perusahaan tertekan di tengah industri yang masih lesu.selengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan PropertiTax Amnesty Bisa Berpengaruh Besar ke Penjualan PropertiSenin 20 Jun 2016 12:34Administratordibaca 1732 kaliSemua Kategori

PT Metropolitan Land Tbk (MLTA) tahun ini mematok target penjualan sebesar Rp1,3 triliun. Meskipun penjualan properti masih terasa lesu, perseroan yakin target tersebut bisa tercapai. Presiden Direktur Thomas J Angfendy megatakan, ada beberapa kebijakan yang diyakini bisa mendorong kinerja perseroan, seperti pelonggaran Loan to Value (LTV) dan penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI).selengkapnya

 Pengusaha: Tax Amnesty Jadi atau Tidak?Pengusaha: Tax Amnesty Jadi atau Tidak?Jumat 17 Jun 2016 15:10Administratordibaca 1190 kaliSemua Kategori

Di tengah situasi ekonomi yang masih lesu, setiap kebijakan pemerintah selalu menjadi perhatian para pelaku usaha. Begitu pula dengan langkah yang diambil pemerintah terkait pemberian pengampunan pajak atau tax amnesty. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani mengaku sangat tak sabar dengan pemberlakuan tax amnesty. "Kita para pengusaha udah sangat menunggu-nunggu iniselengkapnya

 Tax Amnesty Jadi Kunci PertumbuhanTax Amnesty Jadi Kunci PertumbuhanJumat 17 Jun 2016 14:57Administratordibaca 683 kaliSemua Kategori

Ciputra Group meyakini disahkannya kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan memacu pertumbuhan pasar properti yang saat ini sedang lesu. Secara umum, pertumbuhan pasar properti yang dibarengi pengampunan pajak akan mencapai hingga 15%. Bahkan, Chief Executive Officer Ciputra Group Candra Ciputra, meyakini bahwa pertumbuhan untuk segmen atas bisa lebih tinggi lagi,selengkapnya

 Tax Amnesty Diyakini Mampu Topang PertumbuhanTax Amnesty Diyakini Mampu Topang PertumbuhanJumat 17 Jun 2016 14:36Administratordibaca 506 kaliSemua Kategori

Ciputra Group meyakini dengan disahkan kebijakan tax amnesty akan memacu pertumbuhan pasar properti yang saat ini sedang lesu. Secara umum pertumbuhan yang dibarengi pengampunan pajak akan tumbuh hingga 15%. Hal tersebut diutarakan Chief Executive Officer Ciputra Group Candra Ciputra kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (15/6) lalu. Dirinya bahkan meyakini pertumbuhan untuk segmen atas bisa lebihselengkapnya

 Dirjen Pajak Lempar Handuk, Setoran Mei JeblokDirjen Pajak Lempar Handuk, Setoran Mei JeblokSenin 13 Jun 2016 14:07Administratordibaca 937 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi akhirnya menyerah dengan target pajak Rp 1.360 triliun. Sampai Mei 2016 penerimaan pajak hanya 26,8%. Jumat lalu (10/6/2016), wajah Dirjen Pajak Ken terlihat lesu. Mungkin karena sedang menjalankan Puasa, yang jelas ada masalah dengan kinerja lembaganya. Karena tak mampu mengolek pendapatan pajak sesuai target.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :