Penegakan Hukum Masih Fokus Wajib Pajak Kelas TeriPenegakan Hukum Masih Fokus Wajib Pajak Kelas TeriJumat 10 Jun 2016 15:41Administratordibaca 1240 kaliSemua Kategori

Alotnya proses pembuatan UU Tax Amnesty di DPR dikarenakan ada tiga persoalan. Pertama, belum sinkronnya antara legislatif dan eksekutif tentang pembahasan tax amnesty (pajak pengampunan). Kedua, masih mengganjalnya kepentingan di kalangan pengusaha dengan pemerintah. Dan terakhir, belum tersosialisasikannya rencana RUU Tax Amnesty kepada masyarakat.selengkapnya

 Relaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus SejalanRelaksasi Aturan Perpajakan dan Penegakan Hukum Harus SejalanSenin 9 Sep 2019 09:39Ridha Anantidibaca 467 kaliSemua Kategori

Upaya pemerintah untuk merelaksasi aturan perpajakan perlu dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas bagi wajib pajak yang masih tidak patuh.selengkapnya

 GIIAS 2018: Ini Bocoran Pajak Kendaraan Berdasarkan Emisi KarbonGIIAS 2018: Ini Bocoran Pajak Kendaraan Berdasarkan Emisi KarbonRabu 8 Ags 2018 11:19Ridha Anantidibaca 899 kaliSemua Kategori

Saat ini sistem perpajakan kendaraan bermotor di Indonesia masih dihitung berdasarkan kapasitas mesin. Ke depan, dalam rangka menyambut kendaraan ramah lingkungan, sistem perpajakan akan diubah menjadi berbasis emisi karbon CO2.selengkapnya

 Kinerja ekspor jasa kurang optimal terhambat pajak?Kinerja ekspor jasa kurang optimal terhambat pajak?Senin 16 Jul 2018 10:54Ridha Anantidibaca 371 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan sektor jasa meningkat pesat dibandingkan sektor pertanian dan manufaktur dalam satu dekade terakhir, namun demikian kinerja ekspor sektor jasa Indonesia masih terbilang kurang kompetitif dibanding negara-negara ASEAN.selengkapnya

 Sri Mulyani: Penerimaan Pajak Akan Kurang Rp219 TriliunSri Mulyani: Penerimaan Pajak Akan Kurang Rp219 TriliunKamis 4 Ags 2016 10:01Administratordibaca 753 kaliSemua Kategori

Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan, penerimaan negara dari sektor perpajakan diprediksi kurang Rp219 triliun dari target yang ditetapkan pada APBNP 2016. Sri Mulyani menyebutkan, penurunan penerimaan negara dari sektor perpajakan tersebut lebih dikarenakan jatuhnya harga komoditas seperti migas, batubara, sawit dan komoditas pertambangan lainnya.selengkapnya

 Klarifikasi Muhammadiyah Soal Gugatan UU Tax AmnestyKlarifikasi Muhammadiyah Soal Gugatan UU Tax AmnestyJumat 16 Sep 2016 08:06Administratordibaca 861 kaliSemua Kategori

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menerangkan seputar kepastian uji materi atau judicial review Undang-undang (UU) pengampunan pajak (tax amnesty) yang akan dilakukan lembaganya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya pandangan tentang Judicial Review masih sebatas pendapat personal dan belum menjadi sikap organisasinya.selengkapnya

 Pemerintah Didesak Telusuri Dugaan Siasat Pajak FordPemerintah Didesak Telusuri Dugaan Siasat Pajak FordSelasa 13 Sep 2016 17:37Administratordibaca 1860 kaliSemua Kategori

Pemerintah didesak untuk menelusuri dugaan siasat menghindari Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang disinyalir dilakukan Ford Motor Indonesia (FMI) untuk produk Everest.selengkapnya

 Penerimaan Tak Capai 100%, Tukin Pegawai Pajak Bisa DipangkasPenerimaan Tak Capai 100%, Tukin Pegawai Pajak Bisa DipangkasRabu 21 Nov 2018 11:34Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Sudah dari tahun ke tahun seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) harus menanggung konsekuensi jika target penerimaan tidak tercapai 100%.selengkapnya

 DJP Tak Boleh Dibiarkan Sendirian Pungut PajakDJP Tak Boleh Dibiarkan Sendirian Pungut PajakKamis 12 Jul 2018 13:49Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.selengkapnya

 Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...Misbakhun: DJP Institusi Kuat, Ini Dia Alasannya...Kamis 12 Jul 2018 13:30Ridha Anantidibaca 426 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengungkapkan, ada permasalahan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang berimbas pada upaya mengejar target. Persoalan itu adalah sulitnya DJP mendapatkan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) demi kepentingan pajak.selengkapnya

 Ini cara Ditjen Pajak hadapi transfer pricingIni cara Ditjen Pajak hadapi transfer pricingSenin 12 Mar 2018 10:49Ridha Anantidibaca 1022 kaliSemua Kategori

Kebijakan transfer pricing (TP) antar negara masih menjadi persoalan bagi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Selain masalah teknis, pegawai pajak juga perlu memahami masalah non teknis untuk menyelesaikan hal ini.selengkapnya

 Menkeu: Aktivitas ekonomi Google objek pajak IndonesiaMenkeu: Aktivitas ekonomi Google objek pajak IndonesiaSabtu 17 Sep 2016 13:20Administratordibaca 796 kaliSemua Kategori

Aktivitas ekonomi Google di Indonesia merupakan objek pajak, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi pemberitaan keengganan Google Indonesia membayar pajak dalam konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Jumat.selengkapnya

 Sri Mulyani Akan Bawa Masalah Pajak Online ke Forum InternasionalSri Mulyani Akan Bawa Masalah Pajak Online ke Forum InternasionalSabtu 17 Sep 2016 08:05Administratordibaca 1049 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mempunyai inisiatif untuk membawa masalah pajak e-Commerce yang sedang ramai dibahas ke forum internasional. Hal ini dimulai saat Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi yang mengatakan bahwa Google tidak membayar pajak sesuai dengan seharusnya.selengkapnya

 Sri Mulyani: Seluruh Dunia Repot karena Google Tolak Bayar PajakSri Mulyani: Seluruh Dunia Repot karena Google Tolak Bayar PajakJumat 16 Sep 2016 21:41Administratordibaca 708 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani siang ini mendatangi kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Sri Mulyani sendiri datang secara mendadak dan di luar agenda Menko Darmin Nasution dan kedatangannya tanpa diketahui awak media.selengkapnya

 Sri Mulyani Ditantang Selesaikan Persoalan FiskalSri Mulyani Ditantang Selesaikan Persoalan FiskalJumat 29 Jul 2016 09:24Administratordibaca 697 kaliSemua Kategori

Didapuk sebagai Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani dinilai mempunyai sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Mulai defisit anggaran, penerimaan pajak yang menipis, ‎hingga kesuksesan tax amnesty yang diharap bisa menutupi kekurangan penerimaan dari sektor pajak.selengkapnya

 Empat Faktor yang Buat Pemodal Belum Ikut Tax AmnestyEmpat Faktor yang Buat Pemodal Belum Ikut Tax AmnestyRabu 27 Jul 2016 12:01Administratordibaca 1122 kaliSemua Kategori

Ekonom BCA David Sumual menilai kelambatan wajib pajak mengikuti kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty adalah soal teknis. Dirinya pun menjabarkan beberapa persoalan teknis seperti gugatan tax amnesty di Mahkamah Konstitusi, kejelasan jaminan data tax amnesty, dan instrumen jangka panjang tax amnesty.selengkapnya

 Tax Amnesty, Ekonom: Kebijakan Pemadam KebakaranTax Amnesty, Ekonom: Kebijakan Pemadam KebakaranSabtu 9 Jul 2016 08:01Administratordibaca 849 kaliSemua Kategori

Ekonom Universitas Sam Ratulangi menganggap hadirnya Undang-Undang Tax Amnesty sebagai kebijakan pemadam kebakaran, yang mencoba mengatasi persoalan yang timbul dari kebijakan hulu, rezim devisa bebas.selengkapnya

 Wapres : Perbaikan TI Pajak Mendesak untuk DirealisasikanWapres : Perbaikan TI Pajak Mendesak untuk DirealisasikanSelasa 24 Mei 2016 15:21Administratordibaca 568 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan persoalan perpajakan yang mendesak untuk diperbaiki saat ini adalah menyangkut perbaikan teknologi informasi (TI), khususnya data pembayar dan penerimaan pajak. "Pajak yang benar dewasa ini tidak lepas dari informasi, data. Oleh karena itu, masalah yang ingin kita atasi adalah peningkatan informasi data pembayar pajak dengan IT yang baik," kata Wapres Jusuf Kselengkapnya

 Asyik! Pajak Sedan Sudah Sama dengan Avanza CsAsyik! Pajak Sedan Sudah Sama dengan Avanza CsJumat 25 Okt 2019 14:18Ridha Anantidibaca 716 kaliSemua Kategori

Mobil jenis sedan dalam beberapa tahun belakangan mulai ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu alasannya adalah harganya yang cukup tinggi dibandingkan model lainnya. Padahal, secara kapasitas mesin sedan tak jauh berbeda dengan model MPV hingga SUV.selengkapnya

 Pajak naik 125%, harga Harley Davidson dari Rp 600 juta menjadi Rp 1,2 miliarPajak naik 125%, harga Harley Davidson dari Rp 600 juta menjadi Rp 1,2 miliarSenin 25 Feb 2019 10:25Ridha Anantidibaca 1783 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta menurunkan pajak barang mewah motor gede (moge) dari yang saat ini diberlakukan sebesar 125% dari harga motor. Besaran pajak itu dinilai terlalu tinggi hingga membuat penjualan motor gede kurang berkembang di Indonesia di tengah kondisi ekonomi yang kurang bagus saat ini.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :