Modernisasi Rusia Dimulai Dari Pajak Pria BerjenggotModernisasi Rusia Dimulai Dari Pajak Pria BerjenggotRabu 7 Ags 2019 15:12Ridha Anantidibaca 417 kaliSemua Kategori

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.selengkapnya

 Bea Cukai Musnahkan Barang-Barang Ilegal Sebagai Upaya Nyata Lindungi MasyarakatBea Cukai Musnahkan Barang-Barang Ilegal Sebagai Upaya Nyata Lindungi MasyarakatKamis 11 Jul 2019 09:48Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Menjalankan tugas sebagai Community Protector Bea Cukai terus berupaya dalam memberantas peredaran dan penyelundupan barang ilegal di Indonesia.selengkapnya

 Catat! Pemutihan Denda Pajak Kendaraan hingga 15 Desember 2018Catat! Pemutihan Denda Pajak Kendaraan hingga 15 Desember 2018Senin 3 Des 2018 15:38Ridha Anantidibaca 896 kaliSemua Kategori

Berdasarkan data Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta, dari target pendapatan pajak Rp 38,12 triliun, baru tercapai Rp 33,9 triliun pada 29 November 2018 sehingga penerimaan pajak baru 88,9 persen.selengkapnya

 Pemprov DKI Jakarta hapus denda penunggak pajak akhir tahun iniPemprov DKI Jakarta hapus denda penunggak pajak akhir tahun iniSenin 3 Des 2018 14:56Ridha Anantidibaca 477 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda untuk jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).selengkapnya

 Mulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakMulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakJumat 30 Nov 2018 14:54Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda terhadap tiga jenis pajak daerah.selengkapnya

 Soal Penindakan Ranmor Penunggak Pajak, DKI Tunggu Konfirmasi PolisiSoal Penindakan Ranmor Penunggak Pajak, DKI Tunggu Konfirmasi PolisiKamis 25 Okt 2018 11:23Ridha Anantidibaca 379 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berencana menghapus kendaraan penunggak pajak dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor). Untuk itu, Pemprov DKI mengimbau kepada penunggak pajak kendaraan bermotor yang sudah lebih dari lima tahun agar segera melunasi kewajibannya.selengkapnya

 Ditjen Bea Cukai Terus Tingkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha BKCDitjen Bea Cukai Terus Tingkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha BKCSelasa 23 Okt 2018 14:25Ridha Anantidibaca 423 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu terus berupaya meningkatkan kepatuhan pelaku usaha barang kena cukai (BKC).selengkapnya

 Bea Cukai Denpasar Serahkan Denda Uang Asing Rp 1,8 MiliarBea Cukai Denpasar Serahkan Denda Uang Asing Rp 1,8 MiliarKamis 20 Sep 2018 09:40Ridha Anantidibaca 819 kaliSemua Kategori

Kantor Bea Cukai Ngurah Rai, Bali, menyetorkan Rp 1,8 miliar. Ini adalah denda ke kas negara terkait pembawaan uang tunai rupiah, termasuk uang asing keluar dan masuk pabean Indonesia yang melanggar ketentuan selama Januari hingga 18 September 2018.selengkapnya

 Bea Cukai ikut awasi pembawaan uang kertas asing hingga ke pelintas batasBea Cukai ikut awasi pembawaan uang kertas asing hingga ke pelintas batasSelasa 4 Sep 2018 10:45Ridha Anantidibaca 1339 kaliSemua Kategori

Sanksi pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) dengan nilai setara atau lebih dari Rp 1 miliar oleh orang atau korporasi, mulai berlaku Senin (3/9) besok.selengkapnya

 DPR: Saatnya Indonesia Punya Otoritas Badan Perpajakan Yang MandiriDPR: Saatnya Indonesia Punya Otoritas Badan Perpajakan Yang MandiriRabu 13 Jul 2016 09:52Administratordibaca 1078 kaliSemua Kategori

Sudah saatnya Indonesia punya badan perpajakan yang memiliki otoritas kuat terlepas dari Kementerian Keuangan dan memiliki kewenangan penindakan atas pelaku kejahatan pajak.selengkapnya

 Kondisi Direktur Pengemplang Pajak Rp1,57 Miliar SehatKondisi Direktur Pengemplang Pajak Rp1,57 Miliar SehatKamis 19 Mei 2016 18:21Administratordibaca 744 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memastikan kondisi ARF, direktur PT EJ yang terbukti mengemplang pajak sebesar Rp1,57 miliar, saat ini baik dan sehat. Kepala Lapas Kelas IIA Salemba Abdul Karim mengatakan, pihaknya selalu memberikan jaminan kondisi fisik yang sehat bagi para pelaku pengemplang pajak yang telah disandera atau diinapkan di lapas.selengkapnya

 DJP Siap Penjarakan 700 Pengemplang PajakDJP Siap Penjarakan 700 Pengemplang PajakSelasa 21 Jun 2016 08:21Administratordibaca 738 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menargetkan penyanderaan (gijzeling) 700 Wajib Pajak di seluruh Indonesia. Yang diincar adalah pengemplang pajak di 2016. "Kita targetkan seluruh Indonesia, masing-masing di KPP melakukan gijzeling kepada dua penunggak pajak. Di Indonesia ada 330 KPP, jadi ada 600-700 gijzeling," kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Ajiselengkapnya

 DJP Targetkan Sandera 700 Penunggak PajakDJP Targetkan Sandera 700 Penunggak PajakSelasa 21 Jun 2016 07:22Administratordibaca 689 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan penyanderaan (gijzeling) kepada 700 Wajib Pajak di seluruh Indonesia, yang diduga masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya pada 2016. "Kita targetkan seluruh Indonesia, masing-masing di KPP melakukan gijzelingkepada dua penunggak pajak. Di Indonesia ada 330 KPP, jadi ada 600-700gijzeling," kata Direktur Pemeriksaan dan Penagihanselengkapnya

 OJK: Bank Singapura Dukung Program Amnesti PajakOJK: Bank Singapura Dukung Program Amnesti PajakJumat 23 Sep 2016 14:05Administratordibaca 969 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan tiga bank asal Singapura mendukung sepenuhnya program amnesti pajak dan siap membantu kelancaran kebijakan repatriasi modal maupun deklarasi aset yang dicetuskan Pemerintah Indonesia.selengkapnya

 Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Menindak Perusahaan Asing `Nakal`Kamis 26 Mei 2016 17:07Administratordibaca 3591 kaliSemua Kategori

Usai kasus Panama Papers mencuat, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) makin gencar melakukan pendataan para wajib pajak. Kendati sebelumnya, DJP sudah bertindak cukup keras terhadap para wajib pajak yang “nakal”. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, meminta DJP menindak tegas perusahaan atau wajib pajak kategori penanaman modalselengkapnya

 Tak Bayar Pajak, 43 Reklame Ilegal di Jakarta DitertibkanTak Bayar Pajak, 43 Reklame Ilegal di Jakarta DitertibkanSenin 10 Des 2018 15:18Ridha Anantidibaca 622 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penertiban reklame ilegal baik yang tak punya izin dan belum membayar pajak. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Kusmanto mengatakan, ada 43 reklame yang ditertibkan dengan melakukan pembongkaran di sejumlah titik di wilayah Jakarta.selengkapnya

 Importir Nakal Tak Tersentuh, Ini Tanggapan DJBCImportir Nakal Tak Tersentuh, Ini Tanggapan DJBCSelasa 8 Mei 2018 14:21Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Di tengah kabar tak sedap mengenai adanya oknum importir nakal yang tak tersentuh, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memastikan bahwa pihaknya terus melakukan penertiban terhadap penertiban importir berisiko tinggi (PIBT).selengkapnya

 Penasaran mengapa bea cukai menahan barang-barang jastip? Ini alasannyaPenasaran mengapa bea cukai menahan barang-barang jastip? Ini alasannyaSenin 30 Sep 2019 15:13Ridha Anantidibaca 1419 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah melakukan beberapa penertiban terhadap pelaku jasa titipan.selengkapnya

 Pemkab dan Kejari Banyuwangi Lakukan Langkah Preventif ke Pembayar PajakPemkab dan Kejari Banyuwangi Lakukan Langkah Preventif ke Pembayar PajakKamis 10 Jan 2019 16:09Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua Kategori

Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Pemkab Banyuwangi mulai melakukan langkah preventif bagi Wajib Pajak (WP). Wajib pajak yang ditengarai menunggak pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi hotel dan restoran, dilakukan pemanggilan sekaligus diminta klarifikasi kewajiban pajaknya.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta KPK Perangi Pengkhianat di Kementerian KeuanganSri Mulyani Minta KPK Perangi Pengkhianat di Kementerian KeuanganSelasa 22 Nov 2016 14:24Ajeng Widyadibaca 860 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku menghargai langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :