Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan menghadiri rapat di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Pihaknya akan membahas terkait insentif investasi.selengkapnya

Di tengah masih belum segarnya kondisi perekonomian nasional, pemerintah menyatakan akan mengitung ulang proyeksipenerimaan perpajakan tahun 2016 secara lebih realistis. Hal ini ditandaskan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yakin kebijakan amnesti pajak tidak akan terdampak dengan upaya Pemerintah Singapura mencegah kaburnya dana warga negara Indonesia (WNI) dari negara mereka.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil sejumlah pejabat dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri untuk membahas masalah bea masuk ke Uni Eropa hari ini (29/7/2019). Rapat dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB.selengkapnya

Menteri Koordinator (Menko) bidang PerekonomianDarmin Nasution mengatakan, isu Singapura akan menjegal pelaksanaan UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) sudah lama. Namun, banyak pihak yang selalu mengatakan bahwa itu hanya isu belaka dan tidak benar.selengkapnya

Pemerintah hingga saat ini telah menerbitkan 10 paket kebijakan ekonomi melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Paket kebijakan ini sengaja dikeluarkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution memastikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 akan lebih baik, pasalnya pengelolaan APBN 2017 jauh lebih baik dan kredibel.selengkapnya

Pemerintah menyadari raihan penerimaan negara dari pengampunan pajak akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2017. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen bisa berubah.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kenaikan tarif cukai rokok yang sebesar 23 persen pada 2020 merupakan hal yang wajar. Alasannya, karena sudah mempertimbangkan aspek menjaga kesehatan sekaligus menambah penerimaan negara.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta kepada publik untuk tidak meramaikan kepastian UU Tax Amnesty yang saat ini tengah digugat. Saat ini pun sosial media tengah ramai dengan hastag Stop Bayar Pajak.selengkapnya

Kementerian Perdagangan menyebut Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Elektronik sudah hampir final. Rencananya, RPP ini tinggal memasuki satu putaran rapat terakhir di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian sebelum dibawa ke Sekretariat Negara.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) mengenai investasi. Rakor tersebut dihadiri oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Pariwisata Arief Yahya serta beberapa perwakilan kementerian lainnya.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, target tambahan penerimaan negara melalui program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp165 triliun tidak akan diubah, meskipun ada perkiraan pelebaran defisit dalam kas keuangan negara.selengkapnya

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, lebih berfokus pada potensi pertambahan jumlah pembayar pajak.selengkapnya

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, lebih berfokus pada potensi pertambahan jumlah pembayar pajak.selengkapnya

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyatakan bahwa kebijakan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) juga dimaksudkan dalam rangka sinkronisasi dengan kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah demi menarik investasi.selengkapnya

Indonesia menolak keras rencana penetapan pajak progresif untuk semua produk berbasis minyak kelapa sawit oleh Prancis. Deputi I Bidang Kedaulatan Maritim Menko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam diskusi terbatas bersama wartawan mengatakan rencana penetapan pajak tersebut terdapat dalam rancangan undang-undang tentang keanekaragaman hayati yang diputuskan senat Prancis pada 21 Januari.selengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegro tidak sabar menunggu pengesahan RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty menjadi Undang-undang. "Yah kita tunggu undangan DPR," kata Menkeu Bambang singkat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/06/2016).selengkapnya

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, tengah menunggu laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait wacana rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hanya saja, sampai sekarang Menteri Keuangan Sri Mulyani belum menggelar rapat koordinasi.selengkapnya

Pemerintah tengah menunggu laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . Seketaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, aturan ini belum dibahas dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya