Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), berharap target penerimaan pajak dari implementasi Undang-Undang (UU) Pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp 165 triliun bisa tercapai. Hal itu diharapkan bisa dicapai seiring dengan diberinya insentif (sweetener) dan tersedianya instrumen pajak.selengkapnya

Komite Ekonomj dan Industri Nasional (KEIN), menyatakan Undang-Undang (UU) yang baru disahkan DPR tadi siang mampu membawa angin segar dalam perekonomian dalam negeri. UU tersebut diharapkan bisa mendorong perekonomian dalam negeri hingga menggerakkan ekonomi di sektor rill.selengkapnya

Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) menilai pemerintah perlu bekerja ekstra keras untuk mencapai target penerimaan negara dari kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Alasannya, jika Undang-Undang Pengampunan Pajak telah disetujui DPR maka jarak waktu pemerintah untuk mengimplementasikan sangat sempit.selengkapnya

Melalui pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Kementerian Keuangan (Kemenekeu) akan melepas Direktoran Jenderal Pajak menjadi lembaga baru. Lembaga ini nantinya secara struktur akan langsung berada di bawah presiden. Tetapi, Kemenkeu tampaknya belum rela otoritas pajak lepas begitu saja dari pengawasannya. Ini tampak dari draft RUU KUP, yakni pasalselengkapnya

Tarif tebusan pajak dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak tidak diputuskan sendiri. Namun begitu, tarif tebusan pajak telah diputuskan setelah melalui pembahasan dengan pemangku kepentingan terkait. Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta mengatakan, tarif tebusan dalam tax amnesty telah dibahas dengan publik di antaranya denganselengkapnya

DPD RI mendukung usulan adanya Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak (tax amnesty). DPD RI melihat ada beberapa catatan yang perlu disikapi oleh pemerintah dan DPR RI. Ketua Komite IV DPD Ajiep Padindang mengatakan secara substansial RUU tax amnesty belum mengatur insentif tarif yang lebih rendah di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).selengkapnya

Tahun ini devisa dari wisatawan mancanegara (wisman) diproyeksikan meningkat US miliar (naik 20% dibanding 2017). Untuk meningkatkan perolehan devisa tersebut, Kementerian Pariwisata dan pelaku usaha pariwisata mengusulkan revisi regulasi VAT Refund wisman.selengkapnya

Pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, jumlah permintaan restitusi pajak meningkat drastis.selengkapnya

PT Pertamina EP Cepu (PEPC) belum berencana mengajukan permohonan pengurangan pajak atau tax allowance kepada pemerintah sebagai insentif untuk proyek Jambaran-Tiung Biru. Alasannya adalah masih ekonomis tanpa insentif itu.selengkapnya

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) siap mengakomodasi kontraktor minyak dan gas bumi (migas) yang ingin mendapatkan insentif fiskal, termasuk pengurangan pajak (tax allowance). Namun, pemberian insentif itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.selengkapnya

Pembisnis mendukung rencana Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mempercepat proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mereka berharap, proses restitusi pajak tidak seperti sekarang ini yang berbelit-belit dan memakan waktu berbulan-bulan.selengkapnya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur senilai total Rp93,73 triliun yang dapat digunakan untuk menyerap dana repatriasi dan tebusan dari program amnesti pajak.selengkapnya

Pemerintah berencana membentuk sebuah “pulau” sebagai kawasan khusus suaka pajak (tax havens) bagi para pengusaha di Indonesia. Beberapa pulau dapat menjadi opsi dan dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menahan semakin banyaknya aliran keluar dana pengusaha ke luar negeri.selengkapnya

Kado awal tahun dari pemerintah berupa pemberian diskon pajak mobil baru nyatanya tak membuat seluruh pihak antusias dan menyambut gembira. Jika industri komponen masih tak optimistis, industri ban menyuarakan hal serupa.selengkapnya

Pemerintah telah mengimpor sebanyak 16 juta dosis bahan baku vaksin sinovac dalam bentuk curah pada Selasa (12/1). Impor vaksin corona yang memasuki tahap III itu telah difasilitasi oleh otoritas fiskal lewat Bea Cukai Soekarno-Hatta melalui pelayanan segera atawa rush handling.selengkapnya

Pemerintah akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada 2021. Dari sisi insentif perpajakan untuk dukungan bagi dunia usaha atau korporasi telah dianggarkan sebesar Rp 20,4 triliun.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2021, menyampaikan, bakal memberikan sejumlah insentif perpajakan guna mendongkrak percepatan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi virus Corona.selengkapnya

Pemanfaatan berbagai fasilitas Bea Cukai dan perpajakan atas impor barang untuk penanganan pandemi Covid-19 terus berlanjut dalam rangka masa pemulihan ekonomi nasional. Hingga Juli 2020, realisasi pemberian fasilitas untuk percepatan pelayanan impor dan menjaga stabilitas harga alat-alat kesehatan tersebut telah tersebar ke berbagai sektor.selengkapnya

Dalam mendukung percepatan penerimaan dokumen selama masa tanggap darurat Covid-19, Bea Cukai Tanjung Perak telah berupaya membuat aplikasi berbasis web bernama SIPINTER (Sistem Pelayanan dan Informasi Terpadu). Sosialisasi dalam rangka uji coba penggunaan aplikasi dilakukan pada hari Selasa (12/05) lalu melalui video conference.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total restitusi pajak sepanjang Januari-Maret 2020 sebesar Rp 56,07 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya