Bank dan Peserta Tax Amnesty yang Curang Disanksi BeratBank dan Peserta Tax Amnesty yang Curang Disanksi BeratKamis 21 Jul 2016 21:54Administratordibaca 1567 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menegaskan pengawasan terhadap institusi yang menjadi pintu masuk (gateaway) dana repatriasi akan diperketat. Ada tiga gateway yang disiapkan untuk menampung dana dari luar negeri itu, yakni perbankan, manajer investasi, dan sekuritas.selengkapnya

 Urusan Teknis bisa Ganjal Amnesti PajakUrusan Teknis bisa Ganjal Amnesti PajakSenin 18 Jul 2016 15:26Administratordibaca 1131 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak alias tax amnesty mulai berjalan, Senin ini (18/7). Hanya saja, program yang ditargetkan bisa mendatangkan dana jumbo ini masih belum matang persiapannya. Ambil contoh, soal petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan ini yang belum jelas.selengkapnya

 Taat dan Tepat Waktu Bayar Pajak, BCA Raih Penghargaan Wajip Pajak BesarTaat dan Tepat Waktu Bayar Pajak, BCA Raih Penghargaan Wajip Pajak BesarRabu 14 Mar 2018 10:03Ridha Anantidibaca 302 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi salah satu perusahaan yang diganjar apresiasi dan penghargaan Wajib Pajak Besar dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar tahun 2018.selengkapnya

 Uang Tebusan Tax Amnesty BCA Rp8,7 TriliunUang Tebusan Tax Amnesty BCA Rp8,7 TriliunSelasa 20 Sep 2016 11:23Administratordibaca 685 kaliSemua Kategori

Dana tebusan program pengampunan pajak pemerintah yang masuk ke PT Bank Central Asia Tbk. disebut mencapai Rp8,7 triliun.selengkapnya

 Program Tax Amnesty, Dana Tebusan BCA Himpun Rp3 TriliunProgram Tax Amnesty, Dana Tebusan BCA Himpun Rp3 TriliunSabtu 10 Sep 2016 07:42Administratordibaca 1082 kaliSemua Kategori

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mencatatkan himpunan dana tebusan dari program pengampunan pajak senilai Rp3 triliun hingga pekan pertama September 2016.selengkapnya

 Komentar Dirjen Pajak soal Dampak Wajib Lapor Kartu KreditKomentar Dirjen Pajak soal Dampak Wajib Lapor Kartu KreditSabtu 21 Mei 2016 15:21Administratordibaca 1447 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak/Ditjen Pajak Kementerian Keuangan enggan percaya dengan informasi yang beredar aturan wajib lapor data transaksi kartu kredit telah memicu maraknya penutupan dan turunnya transaksi kartu kredit. Padahal Presiden Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk sudah mengalami dampak langsung dari pemberlakuan aturan tersebut. Terjadi kenaikan penutupan kartuselengkapnya

 Dorong Penerimaan Pajak Jakarta, Bank DKI Buka Kantor di UPPRD CipayungDorong Penerimaan Pajak Jakarta, Bank DKI Buka Kantor di UPPRD CipayungRabu 1 Ags 2018 15:38Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Priagung Suprapto mengatakan, untuk meningkatkan layanan penerimaan Pajak Daerah, Bank DKI membuka kantor layanan setingkat Kantor Kas di Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) Cipayung.selengkapnya

 Buka Kantor Baru, Bank DKI Gaet Wajib PajakBuka Kantor Baru, Bank DKI Gaet Wajib PajakRabu 1 Ags 2018 14:53Ridha Anantidibaca 361 kaliSemua Kategori

Bank DKI resmi membuka kantor layanan setingkat Kantor Kas di Unit Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah (UPPRD) Cipayung. Hal ini diharapkan untuk meningkatkan layanan penerimaan Pajak Daerah.selengkapnya

 Bank Syariah Bisa Tampung Dana Pengampunan PajakBank Syariah Bisa Tampung Dana Pengampunan PajakJumat 15 Jul 2016 15:40Administratordibaca 801 kaliSemua Kategori

Penerapan Undang-Undang Pengampunan Pajak dinilai memungkinkan aneka instrumen keuangan syariah terlibat. Selain instrumen investasi syariah bisa menampung dana repatriasi, bank syariah juga bisa menjadi bank persepsi. Pemerintah mensyaratkan bank persepsi penerapan pengampunan pajak merupakan bank BUKU IV dan III yang berbadan hukum Indonesia.selengkapnya

 Tingkatkan Penerimaan Pajak Perikanan, Perizinan DipermudahTingkatkan Penerimaan Pajak Perikanan, Perizinan DipermudahKamis 12 Des 2019 14:47Ridha Anantidibaca 369 kaliSemua Kategori

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, penerimaan pajak perikanan sampai November 2019 sudah mencapai Rp 1,7 triliun. Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi sepanjang 2018 yang mencapai Rp 1,6 triliun. Angka tersebut diperkirakan terus naik hingga akhir tahun, meski tidak secara signifikan.selengkapnya

 Bea Cukai Paparkan Barang Hasil Penindakan 2018Bea Cukai Paparkan Barang Hasil Penindakan 2018Kamis 10 Jan 2019 10:12Ridha Anantidibaca 784 kaliSemua Kategori

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang memaparkan sejumlah barang sitaan, yang didapat dari hasil penindakan sepanjang 2018. Total kerugian yang dialami negara dari barang-barang hasil penindakan tersebut mencapai Rp 2,97 miliar.selengkapnya

 9 Perusahaan Galian C di Mojokerto Tunggak Pajak Rp 6,7 Miliar9 Perusahaan Galian C di Mojokerto Tunggak Pajak Rp 6,7 MiliarJumat 21 Des 2018 11:11Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Tak hanya di kota besar, perusahaan penunggak pajak juga masih banyak dijumpai di Mojokerto. Salah satunya perusahaan yang bergerak di pertambangan galian C. Saat ini terdapat 9 perusahaan yang menunggak pajak minerba Rp 6,7 miliar.selengkapnya

 Selama 2018 Bea Cukai Jateng-DIY Selamatkan Rp 55 MiliarSelama 2018 Bea Cukai Jateng-DIY Selamatkan Rp 55 MiliarKamis 13 Des 2018 13:37Ridha Anantidibaca 274 kaliSemua Kategori

Sepanjang tahun 2018, Bea Cukai Wilayah Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menyelamatkan potensi kerugian negara hingga Rp 55 miliar. Yakni melalui pengawasan dan penindakan terhadap peredaran pita cukai palsu, minuman impor ilegal, rokok tanpa cukai hingga pelanggaran bidang impor, ekspor dan kepabeanan.selengkapnya

 Salah Tangkap Wajib Pajak, Kemenkeu Dihukum Rp 606 MiliarSalah Tangkap Wajib Pajak, Kemenkeu Dihukum Rp 606 MiliarKamis 4 Okt 2018 15:25Ridha Anantidibaca 868 kaliSemua Kategori

Pengadilan Negeri (PN) Palembang menjatuhkan hukuman Rp 606 miliar kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Ditjen Pajak. Majelis memutuskan keduanya salah tangkap dalam mengusut kasus pajak atas Teddy Effendy.selengkapnya

 Penetapan Pajak 0,5% Jawab Kegelisahan UMKMPenetapan Pajak 0,5% Jawab Kegelisahan UMKMSenin 28 Mei 2018 11:28Ridha Anantidibaca 728 kaliSemua Kategori

Langkah Kementerian Keuangan yang menetapkan pajak penghasilan untuk UMKM sebesar 0,5% sudah tepat. Langkah ini perlu diapresiasi sebagai penetapan threshold yang wajar dan merupakan langkah yang akan menginsentif masyarakat untuk tidak ragu mendirikan bisnis pada entitas UMKM.selengkapnya

 Laba 2017 Fajar Surya Wisesa tertekan rugi kurs dan lonjakan beban pajakLaba 2017 Fajar Surya Wisesa tertekan rugi kurs dan lonjakan beban pajakJumat 23 Feb 2018 14:59Ridha Anantidibaca 732 kaliSemua Kategori

Meski berhasil meraih pertumbuhan penjualan yang positif, PT Fajar Surya Wisesa Tbk belum mampu meningkatkan pertumbuhan laba di tahun 2017 lalu. Melonjaknya beban pajak serta kerugian kurs menekan laba perusahaan pulp and paper ini.selengkapnya

 Cegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 PengusahaCegah Kerugian Negara, Ditjen Pajak Bekukan Sertifikat 1.059 PengusahaJumat 26 Jan 2018 14:41Ridha Anantidibaca 891 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memutuskan untuk menonaktifkan sertifikat elektronik 1.049 pengusaha yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif. Status nonaktif alias suspend baru bisa dicabut jika wajib pajak mampu memberikan klarifikasi yang memadai dalam waktu 30 hari. Jika tidak bisa, wajib pajak tak lagi dapat menerbitkan faktur pajak.selengkapnya

 Kasus faktur pajak fiktif berpotensi merugikan negara capai 1 triliunKasus faktur pajak fiktif berpotensi merugikan negara capai 1 triliunJumat 26 Jan 2018 11:51Ridha Anantidibaca 1854 kaliSemua Kategori

Selain menindak penerbit faktur pajak ilegal, selama ini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menindak penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak fiktif. Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat, potensi kerugian negara dari kasus itu sejak tahun 2016-2017 mencapai Rp 1 triliun.selengkapnya

 Kompensasi Rugi Hingga 10 Tahun Pakai Gross Split Sejalan UU PPhKompensasi Rugi Hingga 10 Tahun Pakai Gross Split Sejalan UU PPhKamis 4 Jan 2018 14:54Ridha Anantidibaca 4584 kaliSemua Kategori

Peraturan pemerintah mengenai perpajakan di sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) menggunakan sistem kontrak bagi hasil gross split memuat berbagai insentif. Salah satunya adalah tax loss carry forward atau pembebanan kerugian terhadap keuntungan perusahaan di masa datang hingga 10 tahun. Padahal, pada ketentuan pajak umum, tax loss carry forward diperkenankan namun dibatasi lima tahun.selengkapnya

 Tiga Poin Penting dalam Beleid Pajak Gross SplitTiga Poin Penting dalam Beleid Pajak Gross SplitJumat 29 Des 2017 08:46Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split terbit dengan tiga poin penting setelah diteken Presiden Joko Widodo pada Rabu (27/12/2017).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :